Bukan Massa Mahasiswa, 21 Orang Bawa Petasan dan Diduga Molotov Dipulangkan

21 Orang Bawa Petasan dan Botol Diduga Molotov di Bundaran HI Dipulangkan Setelah Edukasi Pre-emptive

Pondokkebaikan.com – Sebuah insiden kecil namun menarik perhatian terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada pertengahan Agustus 2026. Dua puluh satu individu diamankan aparat kepolisian karena kedapatan membawa petasan, flare, serta enam botol kaca yang diduga dipersiapkan sebagai bahan baku bom molotov. Mereka bukan bagian dari massa mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Setelah menjalani proses pemeriksaan dan menerima edukasi pencegahan secara pre-emptive, seluruhnya dipulangkan oleh Satgas Gakkum Polda Metro Jaya.

Barang yang Ditemukan dan Konteks Penangkapan

Penangkapan tersebut dilakukan menjelang pelaksanaan aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Barang-barang yang dibawa ke-21 orang itu terdiri atas 12 petasan, flare, dan enam botol kaca. Polda Metro Jaya menyebut langkah pengamanan ini merupakan bagian dari strategi preventive strike dan preemptive education, yakni pendekatan yang bertujuan mencegah potensi gangguan keamanan sebelum aksi benar-benar berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Selasa (18/8/2026) dan para pihak yang diamankan kemudian dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

“Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).

Bukan Bagian dari Peserta Aksi

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa ke-21 individu tersebut tidak terafiliasi dengan kelompok mahasiswa yang akan berunjuk rasa. Mereka diketahui datang ke lokasi setelah mendengar informasi bahwa akan ada kegiatan penyampaian aspirasi di Bundaran HI. Dugaan aparat, mereka sengaja hadir untuk memanfaatkan situasi apabila aksi berubah menjadi ricuh dan berujung pada terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“21 orang ini bukan merupakan bagian dari peserta penyampaian pendapat ataupun aspirasi di muka publik. Jadi memang mereka datang, mendengar akan adanya kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi, seandainya terjadi keributan, kerusuhan, chaos, dan lain-lain, mereka juga ikut di dalam kegaduhan itu,” jelas Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (19/8/2026).

Budi menegaskan bahwa tujuan kehadiran mereka di lokasi adalah menciptakan konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum. Pola semacam ini, lanjutnya, kerap ditemukan dalam situasi di mana pihak-pihak yang membawa barang berbahaya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan substansi tuntutan yang disampaikan massa.

“Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum,” katanya.

Pendekatan Edukasi Pre-emptive sebagai Langkah Pemulangan

Alih-alih melanjutkan proses hukum, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya memilih jalur edukasi pencegahan. Seluruh pihak yang diamankan diberikan penjelasan bahwa langkah-langkah dan barang yang mereka bawa tidak sesuai peruntukan dan tidak relevan dengan momen penyampaian aspirasi di ruang publik. Setelah proses edukasi selesai, ke-21 orang tersebut dipulangkan.

“Terhadap 21 orang ini telah dipulangkan. Ada pendekatan pre-emptive education yang dilakukan oleh Satgas Gakkum Polda Metro Jaya,” kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (19/8/2026).

“Ini dilakukan pre-emptive education bahwa langkah-langkah dan barang yang dibawa ini adalah salah, tidak pada peruntukan, tidak pada momen penyampaian,” tandasnya.

Budi menambahkan bahwa pendekatan pencegahan semacam ini masih akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang kedapatan membawa barang tidak semestinya ke lokasi aksi. Strategi ini dinilai lebih efektif untuk menjaga suasana tetap kondusif tanpa harus memperpanjang proses hukum yang dapat memicu ketegangan tambahan di tengah massa.

Latar Aksi: Delapan Tuntutan BEM UI

Aksi yang menjadi konteks penangkapan tersebut dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran HI. Mahasiswa menyampaikan setidaknya delapan tuntutan, yang mencakup isu-isu struktural dan kebijakan publik:

Pertama, penghentian penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati. Keempat, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Kelima, evaluasi total terhadap Program Sosial Nasional (PSN) serta penghentian program MBG dan KDMP. Keenam, penghentian pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan pengembalian otonomi daerah. Ketujuh, penetapan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Kedelapan, penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran YON TP.

Implikasi dan Konteks Keamanan

Bundaran HI telah lama menjadi titik kumpul utama bagi berbagai aksi penyampaian aspirasi di Jakarta. Lokasi ini dipilih karena posisinya yang strategis di pusat ibu kota, mudah diakses oleh massa, dan memiliki visibilitas tinggi. Kehadiran aparat dalam jumlah besar di kawasan tersebut merupakan hal yang lazim setiap kali ada agenda demonstrasi berskala besar.

Langkah pemulangan tanpa proses pidana dalam kasus ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian memilih pendekatan proporsional. Dengan memberikan edukasi dan menjelaskan bahwa barang-barang yang dibawa tidak sesuai konteks, Satgas Gakkum berupaya mencegah eskalasi sekaligus menjaga agar aksi mahasiswa dapat berlangsung tanpa intervensi berlebihan. Pendekatan ini juga mengirimkan pesan bahwa aparat membedakan antara peserta aksi yang sah dengan pihak-pihak yang diduga sengaja mencari celah untuk memicu ketegangan.

Bagi publik, insiden ini mengingatkan bahwa di balik setiap aksi demonstrasi, terdapat dinamika keamanan yang kompleks. Penanganan yang cepat, terukur, dan berbasis edukasi diharapkan mampu menjaga agar ruang demokrasi tetap terbuka tanpa menjadi lahan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain.