Kemarahan Publik Tak Hanya Soal Satu Nama
Pondokkebaikan.com – Protes yang menggema di sejumlah kota Indonesia belakangan ini sering kali direduksi menjadi reaksi terhadap satu figur kepresidenan. Padahal, kemarahan publik tak hanya soal satu nama atau satu periode kekuasaan. Di balik gelombang unjuk rasa tersebut terdapat lapisan persoalan struktural yang telah menumpuk selama satu dekade pemerintahan sebelumnya dan belum memperoleh penanganan yang memadai.
Warisan Fiskal dan Sosial Sepuluh Tahun
Pengamat politik Syukur Mandar menguraikan pandangannya dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 Agustus 2026. Menurutnya, keresahan yang dirasakan warga saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan-kebijakan era Presiden Joko Widodo (2014–2024), mencakup dua masa jabatan penuh. Ia menyebut pembengkakan utang negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas publik sebagai contoh konkret beban yang ditinggalkan tanpa penyelesaian tuntas.
“Kemarahan rakyat hari ini bukan hanya sekadar mempersoalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi juga kebijakan masa lalu yang menimbun masalah hari ini. Itu juga bagian persoalan oleh publik.”
Transisi kekuasaan tidak secara otomatis menghapus konsekuensi kebijakan terdahulu. Ketika pemerintahan baru mewarisi beban fiskal, utang infrastruktur, dan ketegangan sosial yang telah menumpuk selama sepuluh tahun, ruang manuver kebijakan menjadi sangat sempit. Warga yang merasakan dampak langsung dari ketimpangan ekonomi dan lambatnya birokrasi tidak akan membedakan secara tajam apakah sumber masalah berasal dari periode sebelumnya atau dari langkah-langkah terkini.
Panggilan untuk Merespons Keresahan, Bukan Membungkam
Dalam konteks tersebut, Syukur Mandar menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menempatkan keresahan masyarakat sebagai sinyal politik yang wajib direspons secara serius. Ia menegaskan bahwa menghargai ekspresi ketidakpuasan bukan berarti menyetujui setiap tuntutan, melainkan mengakui hak warga untuk menyuarakan kondisi yang mereka alami sehari-hari.
“Makanya penting Presiden Prabowo, menghargai, menghormati kemarahan publik terhadap peninggalan sejarah 10 tahun Jokowi berkuasa, hutangnya menumpuk dan banyak persoalan yang ditinggalkan.”
Implikasi seruan ini bersifat multidimensi. Bagi pemerintah, ia menuntut transparansi dalam pengelolaan utang dan prioritas belanja negara. Bagi oposisi serta kelompok masyarakat sipil, ia membuka ruang menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun setelah diimplementasikan. Bagi warga umum, pesan ini menjadi pengingat bahwa protes merupakan mekanisme koreksi demokratis yang berfungsi ketika saluran formal gagal merespons keluhan.
Peran Strategis Mahasiswa dan Masyarakat Sipil
Syukur Mandar juga menyoroti posisi strategis kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dalam dinamika politik Indonesia. Ia menilai kedua kelompok tersebut memiliki kapasitas intelektual dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menerjemahkan keluhan abstrak menjadi tuntutan kebijakan yang konkret dan terstruktur.
“Kekuatan-kekuatan strategis seperti mahasiswa, kelompok civil society ini harus masuk dan menguasai ruang publik.”
Dalam sejarah politik Indonesia, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial—mulai dari era Reformasi 1998 hingga berbagai gelombang protes kontemporer—telah berulang kali menjadi katalis perubahan kebijakan. Ketika ruang publik diisi oleh suara yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih luas dan berbasis data, tekanan terhadap pembuat kebijakan menjadi lebih terarah dan sulit diabaikan.
Kemarahan yang Merambat Perlahan
Salah satu poin paling patut dicermati dari pernyataan Syukur Mandar adalah peringatannya bahwa ekspresi ketidakpuasan tidak selalu meledak secara instan. Ia dapat merambat perlahan, menumpuk di tingkat lokal, dan akhirnya menemukan saluran ekspresi yang tidak terduga. Dalam konteks Indonesia, ia secara spesifik menyinggung dinamika di Aceh serta gerakan separatis di Papua sebagai potensi yang tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah pusat.
FAQ
Siapa yang menyampaikan analisis tentang akumulasi masalah sepuluh tahun? Syukur Mandar, pengamat politik, menyampaikan pandangannya dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada 19 Agustus 2026.
Apa saja contoh konkret warisan masalah yang disebut? Pembengkakan utang negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas publik disebut sebagai persoalan struktural yang ditinggalkan tanpa penanganan tuntas selama periode 2014–2024.
Apakah pernyataan ini berarti menyalahkan satu pihak secara eksklusif? Bukan. Inti argumennya adalah bahwa respons kebijakan harus melihat akumulasi masalah lintas periode, bukan menyalahkan satu figur atau satu pemerintahan secara tunggal.
Peran apa yang diharapkan dari mahasiswa dan masyarakat sipil? Mereka diharapkan mengisi ruang publik dengan tuntutan kebijakan yang berbasis data dan terstruktur, sehingga tekanan terhadap pembuat kebijakan menjadi lebih terarah dan sulit diabaikan.
