Diduga Rugikan Negara Rp38 M Kasus Batu Bara, Manajer PT PPA dan Petinggi PT BAS Sidang Perdana

Peradilan Tipikor Buka Sidang Korupsi Rp38 Miliar dalam Proyek Batu Bara PT PPA

Pondokkebaikan.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mengagendakan pembacaan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa yang diduga terlibat dalam skandal pembiayaan proyek pengadaan batu bara bernilai puluhan miliar rupiah. Sidang perdana yang berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026, menandai dimulainya proses hukum atas dugaan korupsi fasilitas pembiayaan tagihan yang dijalankan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selama periode 2018 hingga 2020. Kerugian negara yang diklaim oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini mencapai angka Rp38 miliar.

Siapa yang Didakwa dan Peran Mereka

Tiga nama yang kini menghadapi proses peradilan terdiri dari satu pejabat di lingkungan PT PPA dan dua eksekutif dari PT Bintang Abadi Sampurna (BAS). Imanuel Tarigan, yang menjabat sebagai Manajer Investasi di PT PPA, duduk di kursi pesakitan bersama Firman Saputra Nugraha, Kepala Divisi Operasional PT BAS, serta Faizal yang memegang posisi Direktur di perusahaan yang sama. Kombinasi jabatan ketiganya menunjukkan bahwa dugaan kecurangan ini menyentuh kedua ujung rantai pembiayaan: pihak pemberi dana negara dan pihak penerima dana dari kontraktor swasta.

Mekanisme Pembiayaan yang Menjadi Sorotan

Inti perkara ini berpusat pada pemberian fasilitas pembiayaan tagihan, atau yang dalam terminologi perbankan dikenal sebagai invoice financing. PT PPA, selaku entitas pengelola aset negara, menyalurkan dana kepada PT BAS untuk membiayai proyek pengadaan batu bara yang ditujukan bagi PT PLN Batubara Niaga. Secara skema, mekanisme ini seharusnya menjadi instrumen percepatan pembayaran bagi kontraktor yang telah menyelesaikan tahap tertentu dari kontrak pengadaan. Namun dalam praktiknya, jaksa menemukan bahwa pencairan dana dilakukan tanpa mengikuti prosedur standar yang berlaku.

Komitmen plafon awal yang ditetapkan PT PPA untuk fasilitas tersebut sebesar Rp50 miliar. Akan tetapi, jumlah dana yang benar-benar mengalir keluar justru melampaui batas tersebut secara signifikan, membengkak hingga Rp67,31 miliar. Peningkatan nilai pencairan itu tersebar dalam delapan tahap terpisah, sebuah pola yang menurut jaksa menunjukkan tidak adanya kendali internal yang memadai atas setiap transaksi.

Deretan Kejanggalan yang Diduga Jaksa

Penyelidikan jaksa mengungkap sejumlah penyimpangan prosedural yang saling berkaitan. Pertama, proses pemberian pembiayaan tidak didahului oleh uji tuntas (due diligence) maupun analisis risiko yang menjadi prasyarat mutlak dalam setiap penyaluran dana publik. Kedua, verifikasi dokumen tagihan yang seharusnya menjadi dasar sah setiap pencairan diabaikan sepenuhnya. Ketiga, tidak ada jaminan tunai (cash collateral) yang dipegang sebagai pengaman bagi negara apabila kontraktor gagal memenuhi kewajibannya.

Lebih jauh lagi, jaksa menduga adanya manipulasi terhadap rekening koran yang dijadikan dasar hukum bagi pencairan dana negara. Artinya, dokumen perbankan yang seharusnya merepresentasikan transaksi riil pengadaan batu bara diduga telah direkayasa agar tampak sah di atas kertas, padahal substansi transaksinya tidak sesuai dengan kontrak pengadaan yang sebenarnya.

Komposisi Majelis dan Agenda Sidang

Perkara ini ditangani oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori. Dua hakim anggota yang mendampingi dalam persidangan adalah Edward Agus dan Hiashinta Fransiska Manalu. Agenda sidang perdana, yakni pembacaan surat dakwaan, dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Muhammad Hatta Ali. Informasi jadwal tersebut dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola pengadilan.

Konteks dan Implikasi bagi Pengelolaan Aset Negara

PT PPA didirikan untuk mengelola aset-aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, dengan mandat meningkatkan nilai ekonomi aset tersebut melalui pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Ketika fasilitas pembiayaan yang seharusnya menjadi instrumen efisiensi justru menjadi jalur kebocoran anggaran, kepercayaan publik terhadap mekanisme pengelolaan aset negara ikut tergerus.

Kasus ini juga menyoroti kerentanan dalam pengawasan internal lembaga pengelola aset publik. Absennya uji tuntas dan jaminan tunai pada pencairan bernilai puluhan miliar rupiah mengindikasikan bahwa kontrol internal yang seharusnya menjadi lapisan pengaman pertama telah gagal berfungsi. Bagi sektor pengadaan energi, khususnya pengadaan batu bara yang menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional, setiap penyimpangan dalam rantai pembiayaan berimplikasi langsung pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan pasokan energi.

Proses persidangan yang kini dimulai akan menentukan apakah dugaan manipulasi dokumen dan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dibuktikan di hadapan majelis hakim. Bagi ketiga terdakwa, dakwaan yang akan dibacakan pada sidang perdana menjadi titik tolak dari seluruh rangkaian pembuktian yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.