Gejolak Aceh-Papua Dinilai Bukan Kebetulan, Negara Disebut Gagal Pahami Akar Masalah

Ketegangan Serentak di Dua Wilayah Otonomi Khusus: Negara Dituding Buta terhadap Akar Konflik

Pondokkebaikan.com – Peristiwa gejolak sosial yang terjadi secara bersamaan di Aceh dan Papua pada pertengahan Agustus 2026 memicu sorotan tajam terhadap cara pemerintah pusat mengelola dua wilayah berstatus otonomi khusus tersebut. Alih-alih dipandang sebagai insiden terpisah yang kebetulan terjadi di waktu yang sama, banyak pengamat menilai kemunculan ketegangan di kedua ujung Nusantara itu sebagai sinyal bahwa ada kegagalan struktural dalam memahami dinamika masyarakat lokal.

Aceh memperoleh status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, produk dari Perjanjian Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata panjang antara GAM dan pemerintah pusat. Papua, di sisi lain, mendapat pengakuan serupa lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Keduanya memiliki sejarah panjang pergulatan politik, identitas budaya yang kuat, serta hubungan kompleks dengan negara. Ketika ketegangan muncul di kedua wilayah secara bersamaan, implikasinya bukan sekadar persoalan keamanan regional, melainkan ujian terhadap legitimasi kebijakan nasional di daerah-daerah yang menuntut pengakuan atas kekhasannya.

Pembacaan Akademik: Kegagalan Memahami Akar Masalah

Arifah Rahmawati, peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada, menyampaikan pada Selasa, 18 Agustus 2026, bahwa situasi terkini merupakan cerminan dari ketidakmampuan negara membaca persoalan mendasar yang hidup di tengah masyarakat kedua wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pola respons pemerintah yang bertumpu pada instrumen keamanan fisik telah mengaburkan substansi keluhan warga: kesejahteraan ekonomi, pengakuan atas martabat, serta pemenuhan hak-hak dasar.

“Negara jelas-jelas melakukan pendekatan keamanan ini hanya pendekatan keamanan negara, tapi lupa atau mengabaikan aspek keamanan manusia, yaitu kesejahteraan, kemudian kemarwahan dignity, pemenuhan hak asasi.”

Pernyataan ini menempatkan kembali perdebatan lama dalam kajian keamanan: apakah negara cukup menjaga perbatasan dan ketertiban, atau ia juga wajib menjamin bahwa warga di dalam wilayahnya hidup tanpa ancaman kelaparan, pengucilan, dan perampasan ruang hidup?

Jalinan Emosional Antar-Wilayah

Salah satu dimensi yang kerap luput dari analisis kebijakan adalah ikatan emosional dan psikologis yang terjalin antara komunitas Aceh dan Papua. Arifah menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang pernah memperjuangkan kemerdekaan di kedua wilayah memiliki kebiasaan saling mengamati dan saling menopang, sebuah dinamika yang berlangsung di bawah radar kebijakan pusat.

“Memang Aceh dan Papua itu memiliki kedekatan emosional. Mereka, orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan baik di Aceh maupun di Papua itu sering kali saling melihat. Saling mendukung satu dengan yang lain tanpa kita ketahui ya.”

Keterikatan ini membawa konsekuensi praktis: ketegangan di satu titik berpotensi menjadi katalis eskalasi di titik lain. Jika pemerintah tidak membaca dinamika lintas-wilayah ini, respons yang bersifat reaktif dan terfragmentasi justru dapat memperpanjang siklus konflik alih-alih memutusnya.

Kritik terhadap Proyek Strategis Nasional

Salah satu pemicu ketegangan yang paling konkret adalah masuknya berbagai proyek strategis nasional ke dalam wilayah otonomi khusus. Arifah menyoroti pembangunan proyek food estate di Papua Selatan sebagai contoh bagaimana ambisi pembangunan nasional kerap dijalankan tanpa membuka ruang dialog yang bermakna dengan masyarakat adat pemilik tanah.

“Itu menunjukkan arogan yang sangat kuat dari negara bahwa ya Papua itu, Aceh itu bagian dari harus tunduk kepada kami, gitu, kepada negara, gitu.”

Pola ini bukan fenomena baru. Sejak era otonomi khusus diberlakukan, berbagai skema investasi besar—mulai dari pertambangan, perkebunan skala luas, hingga infrastruktur energi—telah masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Namun, menurut Arifah, mekanisme konsultasi dan pembagian manfaat yang dijanjikan dalam kerangka hukum otonomi khusus kerap tidak berjalan secara substantif. Masyarakat adat dianggap sebagai variabel yang dapat disingkirkan demi kelancaran proyek.

“Jadi apapun yang dilakukan itu seolah-olah baik, boleh, sah seperti itu, tanpa melihat bahwa masyarakat itu memiliki keinginan sendiri, pemikiran tersendiri yang itu jarang sekali didengarkan.”

Kedaulatan Tanah dan Hak Masyarakat Adat

Di balik retorika pembangunan nasional, terdapat persoalan fundamental tentang siapa yang memiliki hak atas tanah. Arifah mengingatkan bahwa praktik pengelolaan wilayah saat ini telah bergeser menjadi bentuk eksploitasi yang merampas kedaulatan masyarakat adat atas tanah kelahiran mereka. Sumber daya alam diekstrak, sementara komunitas pemilik tanah secara historis didorong keluar dari ruang hidupnya sendiri.

“Dimanfaatkan dari sumber daya alamnya, kemudian dari sisi kedaulatannya, mereka kan tidak punya kedaulatan karena tanah adatnya dipakai, masyarakat adatnya disingkirkan.”

Persoalan ini bukan sekadar soal ekonomi. Bagi masyarakat adat di Papua maupun komunitas lokal di Aceh, tanah bukan komoditas yang dapat dialihkan melalui regulasi nasional tanpa persetujuan. Ia adalah fondasi identitas, sistem pengetahuan ekologis, dan ruang praktik spiritual. Ketika negara memperlakukan tanah tersebut sebagai aset pembangunan yang dapat dialokasikan sepihak, yang terancam bukan hanya mata pencaharian, melainkan keberlangsungan budaya itu sendiri.

Arah Kebijakan: Keamanan Kemanusiaan sebagai Prioritas

Arifah menutup pandangannya dengan penekanan bahwa selama negara menempatkan ambisi pembangunan di atas keamanan kemanusiaan, lingkaran konflik di Aceh dan Papua akan terus berputar. Ia menegaskan bahwa hak masyarakat Papua atas tanah mereka memiliki kedudukan yang lebih fundamental daripada kebutuhan pembangunan nasional yang bersifat sementara.

“Tanah di Papua itu orang Papua lah yang memiliki hak lebih daripada kebutuhan nasional seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai keamanan kemanusiaan yang sering kali tidak pernah mendapatkan perhatian dari negara atau pemerintah kita.”

Implikasinya bagi pembuat kebijakan cukup jelas: pendekatan yang semata-mata mengandalkan kekuatan aparat keamanan tanpa disertai transformasi struktural dalam cara negara berinteraksi dengan masyarakat adat tidak akan menyelesaikan akar masalah. Tanpa pengakuan atas hak tanah, tanpa dialog yang setara, dan tanpa redistribusi manfaat yang adil, setiap proyek pembangunan di wilayah otonomi khusus berisiko menjadi pemicu新一轮 ketegangan yang pada akhirnya mengancam stabilitas nasional itu sendiri.