Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar, Gus Yaqut Minta Dibebaskan dari Kasus Haji

Pengadilan Tipikor Jakarta Hadapi Ujian Besar: Pembelaan Yaqut Cholil Qoumas Tuntut Pembebasan Total dari Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Pondokkebaikan.com – Persidangan kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2023–2024 memasuki fase krusial. Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyampaikan nota eksepsi yang secara tegas meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan. Permintaan itu bukan sekadar pembelaan formalitas; ia menyentuh persoalan yuridis mendasar mengenai kewenangan pengadilan dan keabsahan surat dakwaan itu sendiri.

Pembelaan: Dakwaan Dinilai Kabur dan Pengadilan Tidak Berwenang

Dalam nota perlawanan terhadap surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Mellisa mengajukan sejumlah petitum yang saling berkaitan. Pertama, ia meminta majelis menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kedua, ia menilai surat dakwaan KPK bernomor registrasi 71/TUT.01.04/24/07/2026, tertanggal 21 Juli 2026, disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan memenuhi unsur obscure libel.

“Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Registrasi Perkara 71/TUT.01.04/24/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026 disusun secara tidak jelas dan tidak lengkap atau obscure libel,” kata Mellisa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Ia melanjutkan dengan permohonan agar surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Lebih jauh lagi, Mellisa meminta agar perkara bernomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Yaqut Cholil Qoumas tidak dapat dilanjutkan proses pemeriksaannya.

“Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengeluarkan terdakwa Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi seketika setelah putusan sela dibacakan,” tambah dia.

Di samping itu, pembelaan juga memuat permohonan pemulihan hak-hak Yaqut, termasuk rehabilitasi nama baik, kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya sebagai warga negara. Langkah ini menunjukkan bahwa tim hukum tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga pada konsekuensi personal yang menimpa mantan pejabat kementerian tersebut.

Dakwaan Jaksa: Mekanisme Pengisian Kuota yang Dituduh Menyalahi Aturan

Di sisi berlawanan, jaksa penuntut umum KPK telah memaparkan konstruksi dakwaannya pada sidang sebelumnya, Selasa (11/8/2026). Inti tuduhan berpusat pada pengisian kuota haji khusus tambahan untuk tahun 2023 dan 2024. Menurut jaksa, kuota tersebut diisi dengan jemaah haji khusus berstatus T0, yakni jemaah tanpa masa tunggu, yang secara mekanisme tidak seharusnya mendapat akses langsung pada tahap tersebut.

“Jemaah haji khusus dengan masa tunggu x, tahun Tx, tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Jaksa menjelaskan bahwa praktik pengisian kuota itu diduga disertai penerimaan fee percepatan dari para jemaah. Selain itu, penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen disebut dilakukan tanpa landasan kajian teknis yang memadai. Dari seluruh rangkaian tindakan tersebut, jaksa menuduh Yaqut memperkaya diri sendiri sebesar USD 271.500.

“Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500,” tegas jaksa.

Angka Kerugian Negara dan Temuan BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bernomor 06/SR/LHP/XXI/PK.01/02/2026, tertanggal 20 Februari 2026, kerugian negara akibat praktik tersebut dihitung mencapai Rp 622.090.207.166,41, atau sekitar Rp 622 miliar. Angka ini menjadi salah satu parameter paling berat dalam perkara, mengingat skala kerugian yang jauh melampaui nilai fee yang diterima terdakwa secara langsung.

Empat Terdakwa dalam Satu Perkara

Kasus ini tidak hanya menjerat satu nama. Total empat orang berstatus terdakwa dalam perkara korupsi kuota haji Kementerian Agama tersebut. Selain Yaqut Cholil Qoumas, tiga terdakwa lainnya adalah:

Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); Asrul Aziz Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang sekaligus menjabat Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri); serta Ishfah Abidal Aziz, yang dikenal dengan nama Gus Alex, mantan staf khusus Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut.

Keterlibatan pihak-pihak dari industri penyelenggaraan haji dan pejabat pemerintah dalam satu perkara yang sama menunjukkan bahwa dugaan korupsi ini, jika terbukti, menyentuh rantai kepentingan yang membentang dari level kebijakan kementerian hingga ke operator travel di lapangan.

Implikasi dan Langkah Berikutnya

Putusan sela atas eksepsi pembelaan akan menentukan apakah perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian atau dihentikan di fase awal. Jika majelis menerima argumen kewenangan dan keabsahan dakwaan, seluruh proses dapat terhenti dan para terdakwa berpotensi dibebaskan. Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, persidangan akan melangkah ke pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya, dengan beban pembuktian yang sangat berat mengingat nilai kerugian negara yang diklaim mencapai ratusan miliar rupiah.

Bagi publik, perkara ini juga menjadi sorotan karena menyangkut hak ibadah jutaan umat Muslim Indonesia. Kuota haji, baik reguler maupun khusus, merupakan alokasi negara yang diatur ketat melalui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Setiap penyimpangan dalam mekanisme pembagiannya tidak hanya berimplikasi finansial, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan ibadah di tingkat negara.