HUT RI, Mahasiswa UGM Turunkan Bendera Setengah Tiang: 81 Tahun Merdeka atau Menderita?

Bendera Setengah Tiang di Bundaran UGM: Simbol Duka yang Mengguncang Perayaan Kemerdekaan

Pondokkebaikan.com – Pada sore Senin, 17 Agustus 2026, langit di atas Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) tampak berbeda dari biasanya. Alih-alih berkibar penuh dalam semangat perayaan, bendera Merah Putih diturunkan hingga separuh tiang oleh ratusan mahasiswa bersama jaringan gerakan sipil. Gestur yang dalam protokol kenegaraan lazimnya hanya diperuntukkan bagi pemakaman tokoh negara itu, kali ini ditujukan untuk sesuatu yang tak kasatmata: apa yang para pengunjuk rasa sebut sebagai kematian kedaulatan sipil di republik ini.

Pemilihan tanggal bukan kebetulan. Hari itu jatuh tepat pada peringatan ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, momen yang secara resmi seharusnya dipenuhi dengan upacara, parade, dan ungkapan syukur kolektif. Namun bagi kolektif mahasiswa UGM yang mengorganisasi aksi tersebut, merayakan kemerdekaan tanpa menengok kondisi nyata demokrasi nasional justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap makna hari itu sendiri.

Simbolisme yang Tajam

Di lokasi aksi, sejumlah spanduk berukuran besar terbentang dengan kalimat-kalimat yang menohok. Salah satunya bertuliskan “81 Tahun Merdeka atau Menderita”, sebuah pertanyaan retoris yang memaksa setiap pengamat untuk mempertanyakan substansi kemerdekaan yang telah berjalan lebih dari delapan dekade. Spanduk lain menyatakan “Di Atas Kertas Demokrasi, di Jalanan Penuh Represif”, sementara yang ketiga menegaskan “81 Tahun Diopresi, Saatnya Sipil Berdikari”.

Di antara kerumunan massa, sebuah karangan bunga diletakkan dengan tulisan “Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Kedaulatan Sipil”. Kombinasi atribut duka cita dengan elemen protes ini menciptakan suasana yang jarang terlihat dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia: bukan sekadar tuntutan kebijakan, melainkan pernyataan berkabung atas kondisi negara.

Suara dari Mimbar Aksi

Akhdan Lutfi, salah satu perwakilan mahasiswa UGM yang ditemui di lokasi pada Senin sore, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan ekspresi dari akumulasi keputusasaan yang telah lama tertahan.

“Aksi hari ini menjadi luapan, deruan keputusasaan, deruan kekecewaan. Penting selain merayakan, kita harus merefleksikan apakah Indonesia merdeka selama 81 tahun ini sudah betul-betul merdeka atau belum.”

Lutfi kemudian mengurai sejumlah persoalan tata kelola yang menurutnya telah menggerogoti fondasi negara selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut komersialisasi pendidikan tinggi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terus memakan korban dari kalangan anak-anak, penguasaan lahan oleh segelintir elite, serta pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran termasuk proyek KDMP. Represivitas terhadap suara-suara kritis masyarakat turut disoroti sebagai indikator merosotnya ruang sipil.

“Kita merdeka dari apa jika anggaran pendidikan dinomorduakan? Kita merdeka dari apa jika makanan bergizi yang katanya gratis dan bergizi justru membuat anak-anak kita menjadi korban? Kita merdeka dari apa ketika tanah yang menjadi sumber daya dan sumber kehidupan Indonesia justru dikeruk habis hanya untuk segelintir elit?”

Gabriel Jogodamai Warella, perwakilan mahasiswa UGM lainnya, menambahkan bahwa aksi ini sengaja dirancang menghadirkan mimbar bebas lintas sektor. Tujuannya menampung kemarahan rakyat yang telah menumpuk selama dua tahun terakhir terhadap kebijakan-kebijakan yang ia nilai irasional.

“Ya kita harus merefleksikan ulang, kemudian mengkaji ulang juga apakah kita benar-benar merdeka selama 81 tahun atau kita ini justru menderita bukannya merdeka. Ini luapan-luapan kemarahan yang selama ini terakumulasi selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.”

Konteks dan Implikasi

Tradisi menurunkan bendera setengah tiang dalam khittah kenegaraan Indonesia umumnya dikaitkan dengan peristiwa duka nasional: wafatnya kepala negara, bencana besar, atau peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kebangsaan. Ketika mahasiswa memilih gestur tersebut untuk menandai kondisi demokrasi, pesan yang disampaikan melampaui sekadar kritik kebijakan. Ia menyiratkan bahwa para pengunjuk rasa memandang situasi negara telah mencapai titik yang setara dengan peristiwa duka kolektif.

Gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki rekam jejak panjang sebagai penjaga gawang demokrasi, dari era reformasi 1998 hingga berbagai gelombang protes di dekade berikutnya. Aksi di Bundaran UGM pada Agustus 2026 ini menempatkan diri dalam garis keturunan tersebut, namun dengan nuansa yang berbeda: bukan menuntut pergantian rezim, melainkan menuntut agar negara kembali memenuhi kontrak sosialnya terhadap warga.

Pertanyaan yang ditinggalkan oleh aksi ini tidak akan mudah dijawab dengan pernyataan pers atau upacara kenegaraan. Ia menuntut respons substantif dari pemerintah: bagaimana ruang sipil dipulihkan, bagaimana anggaran publik dialokasikan secara adil, dan bagaimana program-program sosial seperti MBG dijalankan tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat. Selama pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung, simbol setengah tiang di Bundaran UGM akan terus menjadi cermin yang sulit diabaikan oleh siapa pun yang mengklaim mewakili kedaulatan rakyat.