BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Mahasiswa UI Turun ke Jalan di Bundaran HI: Delapan Tuntutan Menantang Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pondokkebaikan.com – Pada Selasa, 18 Agustus 2026, kawasan Bundaran Hotel Indonesia di jantung ibu kota akan kembali menjadi panggung suara mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia telah mengumumkan rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di lokasi tersebut. Langkah ini datang di tengah ketegangan politik yang memuncak, ketika sekelompok mahasiswa memilih untuk mempertanyakan arah negara alih-alih sekadar ikut serta dalam seremoni peringatan kemerdekaan.

Bukan Perayaan, Melainkan Pertanyaan

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan yang akrab disapa Athof, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk perayaan ulang tahun kemerdekaan. Sebaliknya, mahasiswa memilih untuk menginterogasi makna kemerdekaan itu sendiri dalam konteks kondisi negara saat ini.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?”

Pernyataan itu disampaikan Athof melalui keterangan tertulis pada Senin, 17 Agustus 2026, sehari sebelum aksi dijadwalkan berlangsung. Nada yang ia pilih bukan euforia, melainkan keraguan mendalam terhadap substansi kedaulatan yang seharusnya menjadi fondasi berdirinya republik.

Kedaulatan yang Digadaikan, Suara yang Dibungkam

Dalam pandangannya, Athof menilai bahwa kedaulatan negara kini tergerus oleh perjanjian-perjanjian dagang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak asing. Di sisi lain, ruang bagi rakyat untuk bersuara justru menyempit, sementara pemuda-pemudi menghadapi penangkapan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.

Ia juga menyoroti ketimpangan penerapan hukum yang selama ini menjadi keluhan publik: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi Athof, kemakmuran yang dijanjikan konstitusi telah berubah menjadi ilusi ketika lapangan kerja semakin langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis tak kunjung terwujud, dan kekayaan nasional menumpuk di tangan segelintir elite.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan.”

Kritik tersebut diarahkan langsung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Athof menyebut bahwa kekuasaan yang kini dipegang gemar melontarkan retorika tentang kedaulatan dalam pidato-pidato resmi, namun gagal menegakkannya dalam praktik kebijakan sehari-hari.

“Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar.”

Delapan Tuntuan yang Disampaikan

Aksi di Bundaran HI membawa delapan poin tuntutan yang mencakup spektrum isu dari ekonomi hingga tata kelola negara. Berikut daftar lengkapnya:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Tuntutan ini merujuk pada praktik kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan segelintir kelompok ketimbang kepentingan mayoritas warga.

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak pemberantasan sistemik praktik korupsi yang telah mengakar di berbagai level pemerintahan.

3. Wujudkan reforma agraria sejati. Isu distribusi lahan dan keadilan agraria kembali diangkat sebagai agenda prioritas yang belum terselesaikan.

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kenaikan biaya hidup yang menekan daya beli masyarakat menjadi salah satu pemicu utama keresahan mahasiswa.

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. Mahasiswa menuntut peninjauan menyeluruh terhadap program-program strategis nasional serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai bermasalah.

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dan politik menjadi sorotan ketika alokasi dana ke daerah dipangkas secara signifikan.

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak. Tuntutan ini berkaitan dengan penanganan bencana alam yang melanda wilayah-wilayah tersebut dan perlunya percepatan rehabilitasi.

8. Hentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP. Mahasiswa mendesak pemisahan tegas antara fungsi militer-polisi dengan ruang sipil, termasuk pembubaran satuan Yon Tugas Pokok (YON TP).

Konteks Gerakan Mahasiswa dan Implikasinya

Tradisi aksi mahasiswa di Indonesia memiliki akar panjang sejak era reformasi 1998, ketika gerakan kampus menjadi katalis perubahan politik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ruang bagi organisasi mahasiswa di kampus semakin menyempit seiring perubahan regulasi pendidikan tinggi. Aksi BEM UI di Bundaran HI ini因而 menjadi penanda bahwa suara mahasiswa masih berupaya menemukan jalannya di tengah dinamika politik kontemporer.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, aksi ini menambah daftar tantangan publik yang harus direspons. Delapan tuntutan tersebut menyentuh inti kebijakan fiskal, keamanan pangan, tata kelola daerah, hingga hubungan sipil-militer. Cara pemerintah merespons—baik melalui dialog maupun tindakan konkret—akan menjadi tolok ukur apakah retorika kedaulatan yang kerap dilontarkan di podium benar-benar memiliki substansi.

Mohon Maaf kepada Warga Jakarta

Athof juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta apabila aksi esok hari menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat kerumunan massa di kawasan Bundaran HI. Namun, ia menambahkan bahwa kemacetan yang hanya berlangsung dalam hitungan jam tidak sebanding dengan “kemacetan struktural” yang dirasakan masyarakat secara terus-menerus: kemacetan lapangan kerja, kemacetan akses keadilan, dan kemacetan hak-hak konstitusional yang tak kunjung terwujud.

Aksi di Bundaran HI pada Selasa mendatang akan menjadi ujian bagi kedua belah pihak: mahasiswa yang menuntut agar negara kembali kepada janji konstitusinya, dan pemerintah yang harus membuktikan bahwa kedaulatan bukan sekadar kata dalam pidato, melainkan prinsip yang dihidupi dalam setiap kebijakan.