Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?

Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum dari Amarah

Pondokkebaikan.com – Sebuah teriakan pendek di ujung gang cukup untuk mengubah penonton menjadi algojo. Dalam hitungan detik, warga yang tadinya hanya berdiri menonton berubah menjadi kerumunan yang memukuli satu orang tanpa hakim, tanpa jaksa, tanpa ruang banding. Fenomena ini bukan sekadar kelakuan jalanan; ia adalah luka struktural yang belum sembuh. Merdeka dari Penjajah Tapi Belum menjadi pertanyaan yang menggantung di udara setiap kali massa mengambil alih peran pengadilan.

Proklamasi kemerdekaan mengakhiri penjajahan fisik lebih dari delapan dekade lalu. Namun bendera yang berkibar di tiang tidak otomatis menghapus amarah yang masih menggerogoti perilaku kolektif. Kemerdekaan sejati menuntut lebih dari kedaulatan politik: ia menuntut kemampuan menahan diri, mempercayakan proses pada mekanisme sah, dan menolak godaan menjadi hakim sekaligus eksekutor atas nama keadilan yang tergesa-gesa.

Vigilantisme: Definisi dan Skala Masalah

Dalam literatur hukum dan sosiologi, perilaku semacam ini disebut vigilantisme—tindakan individu atau kelompok yang menjatuhkan hukuman di luar kerangka hukum yang berlaku, tanpa melibatkan aparat berwenang. Bahayanya bukan semata pada ketiadaan prosedur, melainkan pada pergeseran otoritas penegakan hukum dari institusi negara ke tangan massa yang tidak terlatih dan mudah terbawa emosi kolektif.

Skala persoalan ini tidak lagi bisa diabaikan. Pusat kajian strategis CSIS (Centre for Strategic and International Studies) menghimpun data kekerasan kolektif melalui sistem Collective Violence Early Warning (CVEW). Metodologinya mencakup 57 surat kabar daring di 38 provinsi, dengan lebih dari 57 variabel yang dikode oleh tujuh coder terlatih. Setiap peristiwa diurai ke dalam dimensi lokasi, waktu, aktor, isu pemicu, eskalasi, dan bentuk intervensi. Hasil verifikasi menunjukkan 1.851 insiden kekerasan kolektif tercatat sepanjang Januari–Desember 2025—frekuensi tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir sejak 2021. Tren menanjak dari tahun ke tahun menegaskan bahwa ini bukan anomali sesaat, melainkan gejala kronis.

Kerumunan, Identitas, dan Pelampiasan Emosi

Psikolog sosial Hamdi Moeloek memandang lonjakan vigilantisme sebagai indikator bahwa kedewasaan psikologis bangsa tertinggal jauh di belakang pencapaian politik. Dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (17/8/2026), ia menegaskan:

“Main hakim sendiri menunjukkan bahwa kemerdekaan sebagai negara belum selalu diikuti oleh kemerdekaan psikologis warga dari amarah, ketakutan, dan dorongan membalas.”

Mekanisme di balik kerumunan kekerasan berkaitan erat dengan pelarutan identitas individual. Ketika seseorang tenggelam dalam massa, rasa malu dan empati melemah karena muncul ilusi bahwa tanggung jawab “ditanggung bersama”. Amarah menular dengan kecepatan menyerupai penyebaran virus: satu teriakan memicu reaksi berantai yang tak lagi bisa dikendalikan akal sehat individu. Yang terjadi sering kali bukan keadilan, melainkan pelampiasan amarah bersama yang dibungkus narasi moralitas.

Akar Masalah: Krisis Kepercayaan terhadap Hukum

Psikolog Tika Bisono menunjuk satu faktor struktural sebagai pemicu utama: ketiadaan rasa percaya masyarakat terhadap efektivitas aparat penegakan hukum. Ketika warga meyakini bahwa laporan polisi akan tenggelam dalam birokrasi, proses peradilan memakan waktu bertahun-tahun tanpa kepastian, atau pelaku lolos berkat koneksi dan uang, maka jalan pintas menuju “keadilan instan” menjadi pilihan yang rasional secara emosional. Merdeka dari Penjajah Tapi Belum dari amarah menuntut perbaikan sistemik: transparansi proses, kecepatan penanganan, dan akuntabilitas aparat yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Solusinya bukan sekadar kampanye moral. Ia menuntut penguatan institusional—percepatan penanganan laporan, perlindungan saksi, dan edukasi hukum sejak tingkat sekolah—agar warga tidak lagi merasa menjadi satu-satunya penjaga keadilan di jalanan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah main hakim sendiri bisa dianggap sah jika pelakunya memang bersalah? Tidak. Dalam sistem hukum mana pun, sah atau tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh prosedur, bukan oleh kebenaran substansial. Tanpa proses pembuktian, hak membela diri, dan proporsionalitas hukuman, setiap tindakan di luar kerangka hukum tetap merupakan vigilantisme.

Berapa banyak insiden kekerasan kolektif yang tercatat di Indonesia pada 2025? Berdasarkan verifikasi CVEW milik CSIS, tercatat 1.851 insiden sepanjang Januari–Desember 2025, menjadikannya tahun dengan frekuensi tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak terjebak dalam kerumunan amarah? Langkah praktis meliputi: merekam kejadian sebelum bertindak, menghubungi aparat setempat terlebih dahulu, dan mengingatkan diri sendiri bahwa keadilan tanpa prosedur tetap merupakan ketidakadilan. Pada level kebijakan, tekanan publik agar aparat mempercepat penanganan kasus menjadi prasyarat agar warga tidak lagi merasa harus menjadi hakim sendiri.