Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Uji Coba Sistem Hukum: Romli Atmasasmita Tekankan Pentingnya Pendekatan Objektif dalam Kasus Febrie Adriansyah

Pondokkebaikan.com – Pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita, menyampaikan pandangannya mengenai penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis, 30 Juli 2026, ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus berlandaskan pada alat bukti yang kuat dan valid.

Menurut analisis yang disampaikan oleh Romli, perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menimpa eks Jampidsus tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang erat. Oleh karena itu, pembuktian terhadap kedua tuduhan ini harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh terburu-buru. Ia menekankan bahwa setiap tahapan penyidikan perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan tidak boleh tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus dilakukan secara objektif, profesional dan sesuai ketentuan KUHAP agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Romli juga menyoroti peran penting Tim 9 Kejaksaan Agung dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang ada. Tim ini dituntut untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para saksi serta mengumpulkan seluruh alat bukti yang relevan. Apabila dalam jangka waktu tertentu proses penyidikan mengalami hambatan serius, maka terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profesor Romli menambahkan bahwa perkara ini tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan opini yang beredar di media sosial. Fokus utama harus tetap pada fakta hukum yang dapat dibuktikan secara objektif. Ia meminta agar seluruh pembuktian dalam kasus eks Jampidsus dilakukan dengan hati-hati mengingat hubungan kausal antara kedua perkara tersebut.

Dukungan Terhadap Pemeriksaan Seluruh Pihak Terkait

Pakar hukum ini juga memberikan dukungan terhadap keputusan tim penyidik yang berencana memeriksa berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus Febrie Adriansyah. Menurut Romli, penyidik perlu melibatkan orang-orang yang mengetahui aktivitas eks Jampidsus maupun pihak lain yang diperkirakan terlibat.

Apabila proses penyidikan menghadapi hambatan serius dalam jangka waktu tertentu, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan KPK mengambil alih penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengungkap alasan mengapa Tan Kian dan Ferry Boboho diperiksa dalam konteks kasus ini. Romli menilai bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk mengungkap seluruh dimensi perkara. Ia menjelaskan bahwa perkara ini merupakan ujian besar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Publik saat ini menantikan apakah seluruh fakta akan berhasil diungkap secara transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Romli meyakini bahwa pendekatan hukum yang cermat dan berbasis alat bukti akan menghasilkan keadilan yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa perkara ini tidak dapat disederhanakan melalui spekulasi di ruang publik, melainkan harus mengacu pada proses penyidikan sesuai ketentuan KUHAP yang berlaku.

Kedua perkara tersebut memiliki hubungan sebab akibat, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara cermat.

Dengan demikian, penanganan kasus Febrie Adriansyah diharapkan dapat menjadi teladan bagi penegakan hukum di Indonesia. Romli Atmasasmita berharap agar seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kebenaran hukum dapat ditegakkan dengan baik. Ia juga menekankan bahwa apabila Tim 9 mengalami kesulitan, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara sesuai ketentuan yang ada.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses hukum. Romli menilai bahwa publik berhak mendapatkan kepastian hukum melalui proses yang adil dan terbuka. Ia meminta agar semua pihak tidak terpengaruh oleh opini publik yang belum tentu mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya.

Perkara ini tak bisa disimpulkan hanya dari opini yang beredar dari media sosial yang menilai fokus utama harus tetap pada fakta hukum.

Dengan demikian, penanganan kasus eks Jampidsus ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas penegakan hukum di Indonesia. Romli Atmasasmita tetap optimis bahwa dengan pendekatan yang tepat, seluruh fakta akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Ia juga mengingatkan bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.