Cak Imin: Indonesia Kehilangan Arah Ekonomi Selama 25 Tahun

Cak Imin: Indonesia Kehilangan Arah Ekonomi Selama 25 Tahun

Kritik Mendalam Terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional

Pondokkebaikan.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin, menyampaikan pernyataan penting mengenai perlunya transformasi kebijakan ekonomi di Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan pada Kamis, 23 Juli 2026, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, dalam rangka perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Dalam pidatonya, Cak Imin menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai terombang-ambing selama seperempat abad terakhir. Menurutnya, kondisi ini telah menyebabkan menjauhnya akses ekonomi bagi masyarakat kecil dan berbagai pihak yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Demokrasi Berhasil, Ekonomi Masih Bingung Arah

Cak Imin melakukan refleksi mendalam mengenai perjalanan 28 tahun reformasi dan demokrasi di Indonesia. Ia mengakui bahwa demokrasi telah memberikan kontribusi positif dalam hal mobilitas sosial bagi masyarakat. Namun, dari perspektif ekonomi, negara ini masih belum menemukan arah yang jelas.

“Yang sukses, demokrasi kita telah melahirkan orang-orang kayak saya dan teman-teman ini yang dulunya bukan siapa-siapa jadi menteri, yang dulunya bukan siapa-siapa jadi anggota DPR, yang dulu orang jalanan jadi wakil menteri. Nah, ini dulu termasuk hilang di jalan tapi jadi wakil menteri. Itulah demokrasi yang berhasil, tapi ada demokrasi yang gagal,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, keberhasilan demokrasi dalam menciptakan mobilitas sosial tidak diimbangi dengan kemajuan ekonomi yang setara. Selama 25 tahun terakhir, Indonesia terjebak dalam arus pasar global dan regional tanpa memiliki perlindungan legislasi yang memadai.

Ekonomi Tanpa Perlindungan yang Kuat

Cak Imin menjelaskan bahwa kondisi tanpa perlindungan legislasi yang kuat ini berdampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi. Akses ekonomi bagi rakyat dan partai politik semakin menyempit seiring berjalannya waktu.

“Selama 25 tahun ini, kita entah sengaja atau tidak sadar terombang-ambing oleh pasar global, prasar-pasar regional, sehingga produk-produk ekonomi kita, produk-produk legislasi kita amat sangat tanpa arah yang jelas. Bahkan, kadang-kadang partai-partai pun terpinggirkan dengan sendirinya, tidak punya akses ekonomi yang baik, apalagi rakyat. Akses ekonomi menjauh,” cetusnya.

Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan mendalam Cak Imin terhadap kondisi yang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk partai politik yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat.

Komitmen PKB Menuju Jalan Baru Ekonomi

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, PKB berkomitmen untuk mengambil langkah baru dalam kebijakan ekonomi nasional. Cak Imin menyoroti nasib para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU), yang dinilai tidak mendapat keberpihakan kebijakan selama dua dekade terakhir.

“Karena itu, 28 tahun reformasi, 28 tahun usia PKB, kita berkomitmen untuk mengambil jalan baru ekonomi, jalan baru yang sekian tahun alpa. Alpa apa? Tidak ada policy sedikitpun yang menguntungkan usaha kecil menengah, tidak ada kesempatan. Saya ditanya, ada berapa jumlah pengusaha NU? Sudah 20 tahun ini rontok, pengusaha NU hampir tidak tumbuh. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang berantakan,” tegas Cak Imin.

Penyelamatan Sumber Daya Alam sebagai Solusi

Cak Imin meyakini bahwa solusi untuk masalah ekonomi Indonesia harus dimulai dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih berpihak pada kepentingan dalam negeri. Ia juga menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perubahan tersebut.

“Ini semua butuh arah baru dan kami yakin, arah baru itu bisa dimulai dari penyelamatan sumber daya alam dulu dan saya yakin itu bukan saya, terutama teman-teman ini yakin bahwa Pak Prabowo punya tekad yang benar,” pungkasnya.

Dengan komitmen ini, PKB berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang selama ini dinilai belum optimal.