Hasto Kritik TNI-Polri Ikut Awasi Pajak: Penyalahgunaan Kekuasaan

Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak: Penyalahgunaan Kekuasaan yang Perlu Dihindari Pondokkebaikan.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi

Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi Pajak: Penyalahgunaan Kekuasaan yang Perlu Dihindari

Pondokkebaikan.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan respons tegas terhadap kebijakan terbaru pemerintah yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi petugas pajak di berbagai wilayah Indonesia. Melalui pernyataan resminya, Hasto Kritik TNI Polri Ikut Awasi – sebuah langkah yang menurutnya berpotensi melemahkan fondasi demokrasi yang telah lama dibangun. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernomor SE-8/PJ/2026, yang berisi pedoman baru untuk pengawasan kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif. Melalui mekanisme ini, DJP berharap adanya dukungan dari elemen keamanan dan pertahanan dalam proses pengumpulan pajak nasional. Namun, Hasto tidak menyetujui pendekatan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.

Posisi Jelas dari Hasto Kristiyanto

Dalam pernyataannya yang disampaikan di hadapan publik, Hasto menegaskan bahwa jika kebijakan ini terus diterapkan, Indonesia akan mengalami kemunduran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Ia menjelaskan bahwa penggunaan elemen-elemen militer untuk kepentingan pengumpulan pajak sama sekali tidak dibenarkan secara konstitusional. Hal ini merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang harus segera dihindari. Hasto juga mengingatkan kembali tentang pentingnya memisahkan fungsi-fungsi negara secara jelas. Ia menyatakan bahwa ketika aparatur negara seperti TNI dan Polri dilibatkan dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan yang seharusnya menjadi domain sipil, hal itu tidak boleh terjadi kembali. Pernyataan ini disampaikan Hasto usai pembukaan pameran sejarah dan arsip foto bertajuk “Meretas Jalan Demokrasi” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 21 Juli 2026.

Perbandingan dengan Praktik Masa Penjajahan

Salah satu poin penting dalam kritik Hasto adalah perbandingannya dengan masa penjajahan Hindia Belanda. Ia mengatakan bahwa sikap melibatkan militer dalam urusan pajak rakyat mirip dengan praktik yang dilakukan pada masa kolonial. Saat itu, pajak rakyat dikumpulkan menggunakan aparatur negara termasuk dengan cara menyiksa rakyatnya sendiri. Hasto menekankan bahwa pembayaran pajak pada dasarnya merupakan bentuk kesadaran warga negara. Oleh karena itu, melibatkan Babinsa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak menjadi tidak tepat. Ia khawatir pendekatan ini akan menciptakan kesan bahwa warga negara dipaksa, bukan didorong melalui kesadaran.

Ketika ABRI ataupun aparatur negara, ya seperti saat ini TNI dan Polri, untuk dilibatkan di dalam kepentingan-kepentingan kekuasaan tidak boleh terjadi kembali.

Penggunaan elemen militer bagi kepentingan pengumpulan pajak bagian dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Hasto juga menyoroti bahwa kebijakan ini mungkin hanya mengejar peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanpa memperhatikan kesejahteraan anak bangsa. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pendekatan yang lebih demokratis dalam pengawasan perpajakan. Dengan melibatkan elemen sipil, proses pengumpulan pajak akan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang telah ditegakkan sejak kemerdekaan. Selain itu, Hasto juga menekankan bahwa pendekatan yang lebih baik akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Masyarakat akan merasa lebih nyaman ketika proses pengumpulan pajak dilakukan oleh aparatur sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya. Hal ini juga akan mengurangi potensi konflik antara petugas pajak dan masyarakat yang mungkin timbul akibat intervensi elemen militer. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang lebih demokratis akan memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia.