KPK telusuri penukaran mata uang asing oleh Fadia Arafiq

KPK telusuri penukaran mata uang asing – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertukaran valuta asing yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). Penelusuran ini dilakukan dalam upaya mengungkap dugaan korupsi yang menyeret nama FAR dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa dua saksi pada Selasa, 5 Mei 2026, untuk memperjelas alur dana yang terlibat.

Pemeriksaan saksi sebagai bagian dari penyelidikan

Dalam pemeriksaan tersebut, KPK fokus pada aset yang disalahgunakan, terutama aktivitas pertukaran mata uang asing. Saksi yang diperiksa adalah LAA, yang merupakan staf perusahaan keluarga FAR bernama PT Raja Nusantara Berjaya, serta IS, seorang pihak swasta yang terlibat dalam proses tersebut. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidikan ini adalah bagian dari upaya menyelidiki korupsi yang dianggap berkaitan langsung dengan tindakan FAR sebagai mantan bupati.

“Pemeriksaan berfokus pada penelusuran aset, khususnya aktivitas pertukaran valas yang dilakukan oleh tersangka FAR,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Pertukaran mata uang asing diperkirakan menjadi salah satu cara untuk menyembunyikan dana yang dianggap berasal dari korupsi. KPK menduga bahwa uang yang ditukarkan tersebut menjadi alat untuk menyalurkan keuntungan ke pihak-pihak tertentu. Dalam operasi yang terjadi pada 3 Maret 2026, FAR dan ajudannya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, serta 11 orang lain di Pekalongan. Ini merupakan operasi tangkap tangan (OTT) ketujuh yang dilakukan KPK pada tahun 2026, yang jatuh tepat di bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Kasus korupsi yang menjerat Fadia Arafiq

Sebelumnya, pada 4 Maret 2026, KPK telah menetapkan FAR sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan selama tahun anggaran 2023-2026. Tersangka ini dikenai tuduhan karena memastikan perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), mendapatkan kontrak proyek yang seharusnya di tender secara transparan. Pemilik perusahaan tersebut, FAR, disebut turut terlibat dalam konflik kepentingan yang menyebabkan pengadaan jasa dikontrakkan kepada keluarga.

Dalam penyelidikan, KPK juga mengungkap bahwa FAR dan keluarganya diperkirakan menerima total Rp19 miliar dari kontrak pengadaan tersebut. Dana ini terbagi menjadi tiga komponen: sebagian besar, yaitu Rp13,7 miliar, dinikmati oleh penyanyi lagu Cik Cik Bum Bum dan anggota keluarganya. Sementara Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB, Rul Bayatun, yang juga dikenal sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) dalam keluarga FAR. Sisanya, Rp3 miliar, masih dalam proses penarikan tunai dan belum terbagi.

Pertukaran valas sebagai alat penutupan dana

Pertukaran mata uang asing menjadi pusat perhatian karena dianggap sebagai metode untuk mengubah dana korupsi menjadi bentuk yang lebih sulit dipantau. LAA, staf dari PT Raja Nusantara Berjaya, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut aktif dalam mengelola dana dari hasil pertukaran valas. IS, saksi lainnya, menambahkan bahwa transaksi ini dilakukan dalam beberapa periode sebelum penangkapan, dan dana hasilnya digunakan untuk berbagai kebutuhan keluarga serta pengembangan bisnis.

Dalam proses investigasi, KPK menemukan bukti bahwa dana yang ditukarkan tersebut terkait langsung dengan keuntungan yang diambil dari proyek pengadaan. Pertukaran ini mungkin dilakukan untuk memisahkan dana korupsi dari keuangan resmi, sehingga sulit dibuktikan secara langsung. Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik masih terus mengumpulkan data untuk memperkuat dugaan terkait penyimpangan keuangan ini.

Proses OTT dan dugaan korupsi lainnya

KPK menangkap FAR pada 3 Maret 2026, bersama ajudan dan orang kepercayaannya, dalam operasi yang berlangsung di Semarang. Selain itu, 11 orang lain yang terlibat dalam proyek tersebut juga ditahan di Pekalongan. Pembenaran dana yang terkait dengan pertukaran valas dan pengadaan jasa outsourcing menjadi bagian dari penyelidikan yang lebih luas. Operasi ini tidak hanya menangkap penyelenggara pemerintahan, tetapi juga para penyedia jasa yang diduga terlibat dalam keuntungan tidak sah.

KPK memperkirakan bahwa pertukaran valas menjadi salah satu langkah untuk mengalirkan dana korupsi ke luar dari sistem keuangan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa FAR dan keluarga mungkin menggunakan dana asing untuk memperkuat posisi finansial mereka, sementara keuntungan dari proyek lokal dianggap sebagai dana tambahan. Juru Bicara KPK menambahkan bahwa pemeriksaan terus dilakukan guna mengungkap lebih jauh detail transaksi dan pelaku lain yang terlibat.

Pengungkapan dana dan dampaknya

Pengungkapan nilai dana mencapai Rp19 miliar memberikan gambaran bahwa korupsi dalam proyek pengadaan jasa tidak hanya terjadi di level kecil. Dana ini dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan keluarga FAR mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari nilai kontrak yang dijanjikan. Pertukaran mata uang asing menjadi bukti bahwa dana tersebut disimpan dalam bentuk yang lebih mudah disimpan dan dikelola.

KPK masih menelusuri bagaimana dana yang dikumpulkan dari proyek tersebut disebarkan ke berbagai pihak. Dalam beberapa hari setelah penangkapan, penyidik memperoleh informasi bahwa sebagian besar dana langsung digunakan oleh FAR sebagai pengelola proyek. Sementara sejumlah kecil dana dibagikan kepada staf dan keluarga, serta dipergunakan untuk kegiatan bisnis lainnya. Pemilikan PT RNB oleh FAR diperkirakan menjadi faktor yang memudahkan pemberian kontrak ke pihak keluarga.

Proses penyelidikan ini juga menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada pejabat pemerintah, tetapi juga para pelaku usaha yang diduga terlibat dalam korupsi. Dengan menelusuri aktivitas pertukaran valas, KPK berusaha menunjukkan bahwa keuntungan yang diduga korupsi tidak hanya terkait dengan dana lokal, tetapi juga dengan dana asing yang dipergunakan untuk memperkuat keuntungan jangka panjang. Penelusuran ini dianggap penting untuk memperjelas hubungan antara pertukaran mata uang dan keuntungan yang diperoleh dari pengadaan jasa outsourcing.

Dengan penelusuran yang terus berjalan, KPK berharap dapat mengungkap seluruh alur dana dan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Pertukaran mata uang asing menjadi salah satu