Bawa Enam Tuntutan, FPR dan ILPS Akan Gelar Aksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

FPR dan ILPS Indonesia Siapkan Aksi Nasional di Jakarta pada 28 Oktober 2026

Pondokkebaikan.com – Front Perjuangan Rakyat (FPR) dan International League of People’s Struggle (ILPS) Indonesia akan mengadakan aksi nasional di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kegiatan yang diberi nama “28 Oktober Memanggil” itu direncanakan menjadi ruang penyampaian kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peserta aksi membawa semboyan “2 Tahun Cukup, 5 Tahun Mematikan, Prabowo Gagal!” sebagai penegasan sikap mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Isu yang akan disuarakan mencakup tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, sengketa dan penguasaan tanah, dampak kerusakan lingkungan, serta kebijakan yang dianggap belum memenuhi kepentingan rakyat luas.

Rute aksi dan organisasi yang terlibat

Di Jakarta, massa dijadwalkan berkumpul dari kawasan kampus Universitas Indonesia pada pukul 11.00 WIB. Pergerakan kemudian akan berlangsung melalui jalur Sudirman dengan tujuan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat, yang ditargetkan dicapai sekitar pukul 14.00 WIB.

Jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.300 orang. Mobilisasi ini melibatkan Front Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Petani Banten, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), serta Institute for National and Democracy Studies (INDIES).

Selain organisasi tersebut, aksi ini juga mendapat koordinasi dari kelompok mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Kampus yang disebut terlibat antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Keterlibatan kelompok mahasiswa, organisasi petani, buruh, perempuan, dan lembaga kajian menunjukkan bahwa agenda aksi tidak dipusatkan pada satu isu tunggal. Para penggerak menempatkan persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat, tata kelola agraria, dan arah pembangunan sebagai tema yang saling berkaitan.

Kritik terhadap arah kebijakan pemerintah

Sekretaris FPR yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Symphati Dimas Rafi’i, menyatakan bahwa seruan untuk bergerak secara nasional memperoleh respons dari gerakan rakyat di berbagai daerah. Ia menilai kondisi yang mereka kritik tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program yang berlangsung selama pemerintahan Prabowo.

“Rakyat Indonesia tidak akan membiarkan penindasan dan penghisapan setengah feodal terus berlanjut dengan berbagai kemasan kebijakan dan program yang mengabdi pada kepentingan imperialisme dan kaki tangannya di Indonesia. Penderitaan rakyat di bawah rezim Prabowo mesti diakhiri saat ini juga,” ujarnya.

Bagi FPR dan ILPS Indonesia, aksi jalanan dimaksudkan sebagai sarana menekan pemerintah agar memperhatikan dampak kebijakan terhadap warga. Kritik mereka menyoroti hubungan antara biaya hidup, akses terhadap tanah, kondisi produksi pertanian, dan perlindungan masyarakat yang tinggal atau bekerja di wilayah terdampak proyek pembangunan.

Rendy Perdana dari Dewan Pimpinan Pusat AGRA menempatkan isu agraria sebagai salah satu pokok perhatian. Ia menilai petani, nelayan, penggarap, dan masyarakat adat masih menghadapi persoalan yang berat. Dalam pandangannya, reforma agraria dan industrialisasi nasional belum ditempatkan secara cukup sebagai kepentingan utama kelompok-kelompok tersebut.

Helda Khasmy, Ketua SERUNI sekaligus perwakilan ILPS Indonesia, juga menyampaikan kritik terhadap beberapa program pemerintah. Program yang disorot mencakup Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Batalyon Teritorial Pembangunan, food estate, serta proyek strategis nasional.

Ia turut meminta pertanggungjawaban pemerintah atas masalah ekonomi, penderitaan warga, kerusakan lingkungan, dan konsekuensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bagi masyarakat. Penekanan pada karhutla menempatkan keselamatan dan kondisi hidup warga terdampak sebagai bagian dari tuntutan yang lebih luas mengenai lingkungan.

Tiga tuntutan yang disampaikan

FPR dan ILPS Indonesia menyebut akan membawa enam tuntutan utama dalam aksi tersebut. Tuntutan pertama adalah mengakhiri monopoli serta pemusatan penguasaan tanah. Mereka juga meminta penghentian perampasan tanah yang dikaitkan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Persoalan ini penting dalam kerangka tuntutan mereka karena tanah berkaitan langsung dengan sumber penghidupan banyak kelompok masyarakat. Bagi petani penggarap, nelayan, maupun masyarakat adat, sengketa atau hilangnya akses terhadap ruang hidup dapat memengaruhi pekerjaan, produksi, dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Tuntutan kedua berfokus pada pengembalian lahan petani penggarap serta tanah leluhur masyarakat adat yang disebut telah dirampas. Di dalam tuntutan yang sama, mereka meminta penghentian kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Sakai yang mempertahankan tanah ulayatnya.

Selain itu, mereka menyoroti perlunya perbaikan biaya produksi pertanian dan kesejahteraan buruh tani. Arah tuntutan tersebut menghubungkan konflik kepemilikan tanah dengan tantangan ekonomi yang dihadapi pelaku produksi pangan dan pekerja di sektor pertanian.

Tuntutan ketiga menekankan kebutuhan untuk menurunkan harga barang-barang pokok, ongkos pendidikan, dan biaya layanan kesehatan. Mereka juga meminta perbaikan jalan serta jembatan di daerah pedesaan dan wilayah pedalaman.

Biaya kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan menjadi tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Sementara itu, ketersediaan jalan dan jembatan yang layak dapat menentukan kemudahan masyarakat pedesaan serta kawasan pedalaman untuk bergerak, mengakses pelayanan, dan menjalankan aktivitas ekonomi.

Enam tuntutan tersebut menjadi kerangka utama aksi “28 Oktober Memanggil”. Tiga poin yang disampaikan secara rinci memperlihatkan fokus FPR dan ILPS Indonesia pada penguasaan tanah, perlindungan kelompok yang berhadapan dengan konflik agraria, biaya hidup, serta kebutuhan infrastruktur dasar.

Aksi pada 28 Oktober 2026 akan mempertemukan berbagai organisasi dalam satu agenda nasional di Jakarta. Bagi para peserta, kegiatan itu menjadi bentuk penyampaian tuntutan politik dan sosial setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.