Menko PMK Sugiono Apresiasi Kinerja Satgas PRR dan Tekankan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemulihan Pascabencana Sumatera Didorong Selaras dengan Mitigasi Iklim

Pondokkebaikan.com – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah proses pemulihan berlangsung sekitar 11 bulan, sebagian besar pekerjaan yang direncanakan telah terlaksana, meski sejumlah tantangan baru masih muncul akibat curah hujan tinggi dan banjir susulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, menekankan bahwa pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan kerusakan yang telah terjadi. Perencanaan ke depan juga perlu memasukkan langkah mitigasi perubahan iklim agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.

Kunjungan Perdana ke Posko Nasional Satgas PRR

Penegasan itu disampaikan Sugiono ketika mendatangi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut menjadi agenda pertamanya dalam kapasitas sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR.

Dalam pertemuan itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR memaparkan perkembangan penanganan di daerah terdampak. Pembahasan mencakup capaian pemulihan yang telah berjalan, pekerjaan yang masih perlu diselesaikan, serta hambatan yang dihadapi di lapangan.

Sugiono mengapresiasi kerja berbagai unsur pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menilai penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, pemulihan fasilitas publik, dan pengembalian layanan dasar merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara kepada warga di kawasan terdampak.

“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi di tengah berbagai keadaan, kita pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” ujar Sugiono.

Mitigasi Iklim Menjadi Bagian dari Pemulihan

Di tengah kemajuan rehabilitasi, Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi mengubah pola hujan di Indonesia. Kawasan di sebelah utara khatulistiwa diperkirakan menghadapi curah hujan yang meningkat, sementara wilayah di selatan khatulistiwa berpeluang mengalami kondisi lebih kering dibandingkan keadaan normal dalam beberapa dekade ke depan.

Perubahan pola tersebut penting diperhitungkan dalam pembangunan kembali kawasan terdampak. Pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan perlu disertai kesiapan menghadapi kemungkinan hujan ekstrem, banjir, maupun risiko lain yang dapat muncul kembali setelah bencana.

“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” kata Sugiono.

Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Penyelesaian proyek yang tersisa di lokasi terdampak diharapkan berjalan seiring dengan penyusunan langkah pencegahan risiko, sehingga manfaat pemulihan dapat bertahan lebih baik dalam jangka panjang.

Banjir Susulan dan Sedimentasi Sungai

Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana susulan masih menjadi tantangan nyata selama proses rekonstruksi berlangsung. Hujan dengan intensitas tinggi telah kembali memicu banjir di sejumlah daerah, termasuk Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa wilayah di Aceh.

Selain curah hujan, sedimentasi di sungai-sungai terdampak turut memperbesar ancaman luapan air. Ketika hujan deras turun, endapan yang mengurangi kapasitas aliran sungai dapat membuat air lebih mudah melimpas ke kawasan sekitar. Situasi itu juga menyebabkan infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terkena dampak.

Karena itu, penanganan aliran sungai menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam pemulihan pascabencana. Pembersihan sedimentasi dan perbaikan kondisi sungai dipandang penting untuk mengurangi kemungkinan banjir berulang sekaligus melindungi hasil rehabilitasi yang sudah dikerjakan.

Percepatan Penanganan 137 Sungai

Satgas PRR menaruh perhatian pada 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan sungai-sungai tersebut dinilai perlu dipercepat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan di wilayah pemulihan.

Tito meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan serta penanganan sungai dapat segera dilakukan. Langkah ini diharapkan membantu menjaga kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama di daerah yang masih rentan menghadapi hujan lebat.

Pemulihan pascabencana pada akhirnya bukan hanya soal membangun kembali fasilitas yang rusak. Proses tersebut juga mencakup penguatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas pemerintah, dan pengurangan risiko agar masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat dapat menghadapi ancaman bencana dengan perlindungan yang lebih baik.