YLBHI Minta Prabowo Mundur jika Tak Becus Urus Karhutla

YLBHI Desak Tanggung Jawab Politik atas Penanganan Karhutla

Pondokkebaikan.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pengunduran diri apabila tidak mampu membenahi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah selama beberapa bulan terakhir. Desakan itu disampaikan dalam pernyataan YLBHI di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026.

Bagi YLBHI, persoalan karhutla tidak cukup dipahami sebagai kejadian ekologis yang muncul ketika api telah meluas, asap menyebar, dan dampak dirasakan warga. Organisasi ini melihat adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola tanah, pemanfaatan ruang, serta penguasaan sumber daya alam.

Karhutla Dinilai Berkaitan dengan Struktur Penguasaan Lahan

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, menyatakan kebakaran hutan dan lahan memiliki kaitan dengan praktik penggunaan tanah yang dinilai dilakukan secara berlebihan untuk kepentingan korporasi. Dalam pandangan YLBHI, fokus penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan respons setelah kebakaran terjadi.

“Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga harus dilihat sebagai bagian dari persoalan struktural penguasaan tanah dan sumber daya alam,” kata Zainal di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan karhutla dalam konteks yang lebih luas: siapa yang menguasai lahan, bagaimana izin pemanfaatan diberikan, serta sejauh mana keselamatan masyarakat dan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan publik. YLBHI menilai pembahasan mengenai karhutla perlu menyentuh akar persoalan tersebut agar penanganannya tidak bersifat sementara.

Zainal juga membandingkan pola eksploitasi alam yang terjadi saat ini dengan praktik kolonial pada masa lampau. Ia menilai terdapat kemiripan dalam pola yang mengabaikan kepentingan rakyat demi pengembangan perkebunan dan pengambilan sumber daya alam.

“Praktik kolonial yang menyingkirkan rakyat demi kepentingan perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam,” jelas Zainal.

Sorotan terhadap Arah Anggaran Pemerintah

Selain isu penguasaan lahan, YLBHI menyoroti kebijakan anggaran pemerintah. Zainal menilai penanganan karhutla dapat terganggu apabila prioritas belanja negara tidak diarahkan secara tepat untuk kebutuhan yang mendesak, termasuk perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran.

YLBHI mempertanyakan pembiayaan besar bagi program yang diberi label militerisasi dan makan bergizi gratis. Kritik itu disampaikan dalam konteks tuntutan agar pemerintah menempatkan penanganan krisis lingkungan sebagai bagian penting dari prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran.

“Prioritas anggaran justru dipersoalkan karena besarnya pembiayaan program-program berlabel militerisasi dan makan bergizi gratis,” kata dia.

Isu anggaran menjadi penting karena penanganan karhutla membutuhkan langkah yang tidak hanya bersifat darurat. Pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, perlindungan warga terdampak, serta evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan merupakan bagian dari kebutuhan yang saling berhubungan. Dalam kerangka YLBHI, keputusan anggaran mencerminkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan persoalan mana yang didahulukan.

Desakan kepada Presiden dan DPR

YLBHI meminta Presiden Prabowo memikul tanggung jawab politik apabila penanganan karhutla dinilai terus memburuk. Zainal menegaskan bahwa tanggung jawab itu, dalam pandangan organisasi tersebut, dapat mencakup pengunduran diri dari jabatan presiden apabila pemerintah tidak mampu menunjukkan perbaikan.

“Termasuk dengan mengundurkan diri dari jabatannya,” tegas Zainal.

Desakan YLBHI juga ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR diminta mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dinilai memboroskan anggaran. Evaluasi itu dipandang penting untuk memastikan penggunaan uang negara memiliki arah yang selaras dengan kebutuhan publik, termasuk menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Dalam sistem pemerintahan, fungsi pengawasan DPR memiliki arti penting ketika terdapat kritik terhadap prioritas kebijakan dan pembiayaan negara. YLBHI mendorong agar pengawasan tersebut tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga dampak dari pilihan belanja pemerintah terhadap keselamatan masyarakat.

Moratorium Izin Pembukaan Lahan Sawit

Tuntutan lain yang disampaikan YLBHI adalah pemberlakuan moratorium izin pembukaan lahan bagi industri kelapa sawit. Permintaan ini dimaksudkan sebagai langkah segera untuk menghentikan perluasan izin pembukaan lahan sambil melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh terhadap tata kelola sektor tersebut.

Moratorium, dalam konteks tuntutan YLBHI, diposisikan sebagai upaya pencegahan. Organisasi itu menilai penanganan karhutla perlu disertai kebijakan yang membatasi risiko di hulu, bukan hanya langkah penanggulangan setelah kebakaran menimbulkan dampak luas.

Karhutla dapat membawa konsekuensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama ketika asap dan gangguan lingkungan meluas. Karena itu, YLBHI menekankan bahwa keselamatan warga harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan terkait lahan dan sumber daya alam.

“Keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan oligarki dan kekuasaan,” tutupnya.

Pernyataan YLBHI menambah tekanan publik agar pemerintah dan DPR meninjau kembali efektivitas penanganan karhutla, arah penggunaan anggaran, serta kebijakan pemberian izin pembukaan lahan. Bagi organisasi tersebut, penyelesaian persoalan ini menuntut tanggung jawab politik, pengawasan yang kuat, dan keberpihakan yang jelas terhadap keselamatan masyarakat.