Mensos: Digitalisasi Bansos Perkuat Akurasi dan Transparansi

Digitalisasi Perlinsos Dorong Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

Pondokkebaikan.com – Mensos – Pemerintah menyiapkan penguatan sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi data penerima bantuan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, membuka ruang pengawasan publik, serta memperkuat koordinasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan arah transformasi tersebut dalam Rapat Koordinasi rencana peluncuran nasional digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan badan terkait.

Perlinsos dirancang untuk memperbarui cara pemerintah mengelola data bantuan sosial. Perubahan yang ditekankan bukan semata penggunaan sistem digital, melainkan juga pergeseran tata kelola dari data yang terbatas aksesnya menjadi informasi yang lebih terbuka untuk dicermati masyarakat.

“Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul.

Publik Dilibatkan dalam Pengawasan Data

Keterbukaan data penerima manfaat dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas program bantuan. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui data yang relevan, memberi masukan, serta menyampaikan sanggahan apabila terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Skema ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pengelolaan data yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, keterlibatan publik dapat membantu pemerintah menemukan perubahan kondisi sosial, kesalahan identitas, maupun persoalan ketidaktepatan sasaran yang mungkin belum terdeteksi dalam proses pendataan.

Penyaluran bantuan sosial membutuhkan data yang terus diperbarui karena kondisi penerima dapat berubah. Keluarga yang sebelumnya memenuhi syarat bisa mengalami perubahan situasi, sementara warga lain yang membutuhkan bantuan mungkin belum tercatat dengan tepat. Karena itu, sistem yang terbuka dan menyediakan ruang koreksi menjadi bagian dari penguatan akurasi data.

Verifikasi Biometrik Menjadi Pembaruan Penting

Selain membuka akses dan pengawasan, pemerintah juga melakukan registrasi ulang bagi seluruh penerima manfaat. Dalam proses ini, verifikasi identitas diperkuat dengan penggunaan teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah atau face recognition.

Pendataan bantuan selama ini mengenal pendekatan by name by address, yakni pencatatan penerima melalui nama dan alamat. Pendekatan tersebut tetap menjadi unsur penting, tetapi digitalisasi Perlinsos menambahkan lapisan verifikasi identitas untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang memang terdaftar sebagai penerima manfaat.

“Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru,” jelas Gus Ipul.

Penggunaan biometrik dimaksudkan untuk mengurangi potensi bantuan diterima oleh pihak lain yang tidak tercatat. Verifikasi yang lebih kuat juga dapat membantu menjaga konsistensi identitas penerima saat data digunakan oleh berbagai instansi dalam program perlindungan sosial.

Bagi penerima manfaat, perubahan mekanisme ini berarti perlunya memahami tahapan pendaftaran ulang dan verifikasi identitas. Sosialisasi menjadi faktor penting agar masyarakat mengetahui alasan pembaruan sistem, prosedur yang harus diikuti, serta saluran yang dapat digunakan apabila menghadapi kendala dalam proses pemutakhiran data.

Keamanan Data Harus Berjalan Bersamaan

Digitalisasi dan keterhubungan data juga membawa kebutuhan besar untuk menjaga keamanan informasi. Semakin banyak instansi yang terlibat dalam pertukaran data, semakin penting pula perlindungan sistem dan pengaturan akses yang ketat.

Gus Ipul menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh dipisahkan dari perlindungan data. Pemerintah perlu memastikan informasi dapat mendukung pengawasan serta perbaikan program, tanpa mengabaikan keamanan data pribadi penerima bantuan.

“Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.

Penguatan sistem mencakup kesiapan teknologi, kejelasan prosedur verifikasi, serta pemahaman masyarakat mengenai perubahan yang sedang berlangsung. Dengan pelaksanaan yang terukur, digitalisasi dapat menjadi sarana untuk membangun layanan bantuan sosial yang lebih mudah diawasi dan lebih akurat dalam menjangkau warga yang membutuhkan.

Kolaborasi Lintas Instansi

Integrasi data menjadi salah satu fondasi utama Perlinsos. Kementerian dan lembaga terkait diharapkan bekerja dalam satu ekosistem informasi yang saling terhubung, sehingga proses penetapan sasaran program tidak berjalan dengan data yang terpisah-pisah.

Gus Ipul mengapresiasi keterbukaan antarlembaga dalam rapat tersebut. Ia menilai pertemuan lintas instansi ini menandai penguatan kerja bersama untuk memperbaiki kualitas data perlindungan sosial.

“Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” ungkap Gus Ipul.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran berbagai institusi menunjukkan bahwa pembenahan perlindungan sosial memerlukan dukungan dari sektor administrasi kependudukan, teknologi digital, statistik, dan layanan sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos akan ditentukan oleh ketelitian pemutakhiran data, perlindungan terhadap informasi penerima, kemampuan sistem dalam memverifikasi identitas, dan keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan. Digitalisasi bukan hanya perubahan alat kerja, melainkan upaya membangun penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, tertib, dan tepat kepada penerima manfaat.