Hari Ini! Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi dan TPPU

Febrie Adriansyah Jalani Sidang Perdana Dugaan Pemerasan dan TPPU di PN Jakarta Pusat

Pondokkebaikan.com – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, dijadwalkan menghadapi sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Rabu, 7 Oktober 2026. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agenda awal perkara ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB di ruang sidang Muhammad Hatta Ali. Tahap pembacaan dakwaan menjadi titik awal pemeriksaan di pengadilan, ketika uraian tuduhan, rangkaian peristiwa, serta dasar hukum yang digunakan penuntut umum dipaparkan secara terbuka.

Febrie didakwa dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan kasus PT ASABRI dan/atau Asuransi Jiwasraya. Dugaan yang dibawa ke persidangan mencakup pemerasan serta pencucian uang, dengan perkara korupsi sebagai tindak pidana asal dalam penyidikan TPPU tersebut.

Dua Terdakwa Lain Hadir dalam Agenda yang Sama

Selain Febrie, dua terdakwa lain juga dijadwalkan menerima pembacaan dakwaan dalam ruang sidang yang sama. Mereka adalah Don Ritto alias Idon, yang berprofesi sebagai pengacara, serta Nurman Herin dari pihak swasta.

Kehadiran tiga terdakwa dalam agenda pembukaan persidangan menunjukkan bahwa perkara ini memiliki rangkaian pemeriksaan yang saling berkaitan. Namun, ruang sidang nantinya akan menjadi tempat setiap pihak menguji uraian jaksa, termasuk peran masing-masing terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Setelah dakwaan dibacakan, para terdakwa dan tim penasihat hukum memiliki kesempatan untuk menentukan sikap hukum. Mereka dapat langsung menanggapi dakwaan atau mengajukan keberatan melalui eksepsi. Jika terdapat eksepsi, majelis hakim akan memeriksa dan memutusnya sebelum persidangan berlanjut ke tahap pembuktian.

Berawal dari Pelimpahan Tiga Perkara

Penanganan perkara yang menjerat Febrie berawal ketika Kejaksaan Agung menerima pengalihan tiga perkara dari kepolisian. Tiga perkara tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi dalam tata kelola batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya.

Setelah pelimpahan itu, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan keempat. Penyidikan tersebut secara khusus diarahkan untuk mengusut dugaan pencucian uang dengan dugaan korupsi sebagai tindak pidana asal.

Dalam perkara pencucian uang, penyidik tidak hanya menelusuri dugaan tindak pidana utama, melainkan juga asal-usul, pergerakan, dan bentuk aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan. Proses itu dapat mencakup pemeriksaan dokumen, transaksi keuangan, kepemilikan saham, hingga aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Berkas perkara dan barang bukti yang dialihkan dari Polri mencakup emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Barang bukti tersebut menjadi bagian dari materi yang sebelumnya diperiksa dalam rangkaian penyidikan sebelum perkara dibawa ke tahap penuntutan.

Penyitaan 38 Aset Bernilai Rp846 Miliar

Perkembangan penyidikan juga mencakup penyitaan puluhan aset tanah dan bangunan. Tim 9 Kejaksaan Agung menyita sekitar 38 objek aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.

“Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan,” kata Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Nilai keseluruhan puluhan aset itu diperkirakan mencapai sekitar Rp846 miliar. Rudi tidak memaparkan identitas pihak yang tercatat sebagai pemilik tanah dan bangunan yang disita tersebut.

Penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan. Selain itu, terdapat sejumlah uang valuta asing yang sebelumnya telah diamankan oleh Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

“Kemudian, dokumen-dokumen yang berasal dari Kortastipidkor dan Polda Metro sebanyak 1.150 lembar,” tuturnya.

Dokumen dalam jumlah besar tersebut dapat menjadi unsur penting dalam pembuktian karena perkara korupsi dan pencucian uang lazimnya membutuhkan penelusuran administratif serta finansial secara rinci. Keterangan saksi, bukti surat, catatan kepemilikan, dan barang bukti lain nantinya akan diuji dalam proses persidangan.

Proses Persidangan Menentukan Pembuktian

Pembacaan dakwaan pada 7 Oktober 2026 belum merupakan putusan atas perkara. Persidangan masih akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari kemungkinan pengajuan eksepsi, pemeriksaan saksi, penyampaian keterangan ahli, pemeriksaan terdakwa, tuntutan jaksa, pembelaan, hingga putusan majelis hakim.

Karena itu, dakwaan yang dibacakan jaksa merupakan tuduhan yang harus dibuktikan di hadapan pengadilan. Hakim akan menilai seluruh alat bukti dan argumentasi yang diajukan selama persidangan untuk menentukan apakah unsur-unsur pidana dalam perkara ini terpenuhi.

Sidang perdana Febrie Adriansyah bersama Don Ritto dan Nurman Herin menjadi awal proses pengujian perkara di pengadilan. Perhatian pada agenda ini juga tertuju pada uraian jaksa mengenai keterkaitan dugaan pemerasan, dugaan korupsi, serta aliran aset yang diduga menjadi objek tindak pidana pencucian uang.