Kelangkaan Air dan Dampaknya pada Perempuan dalam Krisis Iklim

Meeting Results – Kuningan, Jawa Barat (ANTARA) – Dalam menghadapi perubahan iklim, perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya, terutama dalam hal ketersediaan sumber daya air. Kementerian Kehutanan menyoroti bahwa isu gender tidak hanya berupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup peran, akses, dan partisipasi yang seimbang dalam setiap upaya pengelolaan lingkungan. Fenomena pemanasan global, kata mereka, bukan hanya soal kenaikan suhu, melainkan ancaman terhadap kehidupan yang berbasis gender, termasuk dampak terhadap masyarakat pedesaan.

Fokus pada Keadilan Sosial dalam Mitigasi Iklim

Project Manager FOLU Net Sink 2&3 Kemenhut, Arga Paradita Sutiyono, menekankan bahwa perempuan sering terlibat dalam tugas-tugas yang lebih rentan menghadapi kesulitan akibat krisis iklim. Contohnya, di daerah pedesaan, perempuan umumnya bertanggung jawab atas pengambilan air, yang saat ini terganggu karena kelangkaan sumber daya air. “Jika mata air menghilang, perempuan harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mencari air, yang sebelumnya tidak mereka lakukan,” jelasnya dalam forum diskusi “Sinergi Perempuan Indonesia Untuk Indonesia FOLU Net Sink 2030” di Taman Nasional Gunung Ciremai, Senin.

“Perempuan menjadi korban utama dari dampak krisis iklim, terutama ketika sumber air terbatas. Tugas mereka yang kian berat dalam memenuhi kebutuhan hidup bisa memperparah tekanan sosial dan ekonomi,” ujar Arga Paradita Sutiyono.

Dalam program mitigasi perubahan iklim yang dijalankan melalui Indonesia FOLU Net Sink 2030, Kemenhut memastikan prinsip safeguard diintegrasikan untuk melindungi keadilan sosial dan lingkungan. Program ini dirancang agar tidak hanya mendorong tindakan lingkungan seperti menanam pohon atau menjaga hutan, tetapi juga menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Arga menegaskan bahwa keadilan gender dalam konteks ini bukan sekadar tentang perbedaan biologis, melainkan tentang partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya.

Kegiatan Sinergi Perempuan untuk Mendukung Target FOLU Net Sink 2030

Forum diskusi yang berlangsung pada 11-13 Mei 2026 di Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi momentum untuk menggali peran perempuan dalam aksi nyata pengelolaan hutan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian, lembaga pemerintah di bidang kehumasan dan protokoler, serta organisasi konservasi swadaya masyarakat. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan menginisiasi acara edukatif dan inspiratif ini guna membangun narasi positif terkait kebijakan kehutanan dan menyoroti kontribusi perempuan dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Arga Paradita Sutiyono menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program, keadilan gender harus menjadi prioritas. “Tidak boleh ada kesenjangan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Ini penting agar perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi bagian aktif dari solusi,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan mitigasi iklim tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, yang sering kali menjadi pengambil kebijakan dan pelaku di tingkat lokal.

Integrasi Prinsip Keadilan dalam Konservasi

Program Indonesia FOLU Net Sink 2030 bertujuan menurunkan emisi karbon dengan meningkatkan penyerapan CO₂ melalui restorasi hutan. Kemenhut memastikan bahwa setiap kegiatan dalam program ini mempertimbangkan prinsip keadilan gender, termasuk inklusi penyandang disabilitas. “Kita harus membangun kesadaran bahwa perempuan tidak hanya membutuhkan sumber air, tetapi juga peran yang setara dalam mengelola sumber daya alam,” kata Arga dalam kesempatan tersebut.

Kelangkaan air di pedesaan, misalnya, menimbulkan tantangan serius bagi perempuan yang menjadi pengelola rumah tangga. Mereka terpaksa menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari air, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk bekerja atau mengikuti pendidikan. Selain itu, ketidakstabilan sumber air juga berdampak pada kesehatan, karena perempuan lebih rentan terpapar penyakit akibat kelelahan dan kurangnya sanitasi. Dengan menempatkan perempuan di tengah proses mitigasi iklim, Kemenhut berharap mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Kolaborasi untuk Memperkuat Implementasi Kebijakan

Dalam forum diskusi tersebut, Kementerian Kehutanan mengajak berbagai pihak, seperti lembaga konservasi, penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk bekerja sama dalam mendorong keberhasilan FOLU Net Sink 2030. Arga menyatakan bahwa komunikasi publik yang efektif serta kolaborasi antar-sektor sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya keadilan gender dalam upaya pengelolaan hutan.

Program ini juga dirancang untuk menciptakan ruang partisipasi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam restorasi hutan, perempuan bisa terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. “Dengan melibatkan mereka, kita bisa memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya menguntungkan satu kelompok, tetapi mencakup seluruh masyarakat,” terang Arga. Ia menambahkan bahwa partisipasi perempuan juga bisa meningkatkan keberlanjutan proyek, karena mereka memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat secara lebih mendalam.

Kementerian Kehutanan berharap kegiatan ini menjadi katalis untuk memperkuat sinergi antar-lembaga, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, mereka yakin bisa mencapai target mitigasi iklim yang telah ditetapkan. Selain itu, perempuan dianggap sebagai agen perubahan utama, karena mereka sering kali menjadi pelaku kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat lokal.

Kelangkaan air di pedesaan tidak hanya mengganggu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial. Dengan menempatkan perempuan dalam pusat perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan, Kemenhut ingin menunjukkan bahwa keadilan gender adalah bagian integral dari solusi iklim. Arga menegaskan bahwa program ini bertujuan menjamin perlindungan sosial dan lingkungan secara bersamaan, sekaligus memperkuat komunikasi publik untuk mendorong partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat.

Dalam konteks ini, FOLU Net Sink 2030 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan lingkungan bisa dirancang agar mencakup kebutuhan semua pihak. Arga Paradita Sutiyono menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi swadaya adalah kunci untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. “Perempuan harus menjadi mitra utama dalam setiap langkah mitigasi iklim