Yusril Bantah Jadi Sponsor Buku Islam ala Prabowo: Saya Cuma Orang yang Diwawancara

Yusril Ihza Mahendra Klarifikasi Perannya dalam Buku “Islam ala Prabowo”: Hanya Narasumber Wawancara

Pondokkebaikan.com – Perdebatan publik yang meluas seputar sebuah buku bertajuk Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam akhirnya mendapat tanggapan langsung dari salah satu nama yang disebut-sebut di dalamnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra secara tegas menyatakan bahwa keterlibatannya dalam karya tersebut terbatas pada peran sebagai narasumber wawancara. Ia menolak keras anggapan bahwa dirinya menjadi sponsor atau pihak yang menginisiasi penerbitan buku itu.

“Posisi saya dalam buku itu jelas sebagai orang yang diwawancarai. Saya bukan sponsor dan bukan pula orang yang menginisiasi penerbitannya,” tegas Yusril, Selasa (8/9/2026).

Konteks Peluncuran dan Inisiator Buku

Untuk memahami mengapa pernyataan Yusril ini penting, perlu dilihat kembali bagaimana buku tersebut hadir ke publik. Karya itu diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2025 yang digelar di Jakarta pada 26 Agustus 2025. Dalam keterangan resmi BAZNAS serta pemberitaan pada saat peluncuran, penulisan buku tersebut disebut-sebut diinisiasi oleh dua tokoh: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Anwar Iskandar.

Dengan demikian, rantai inisiasi penerbitan jelas berada di tangan kedua tokoh tersebut, bukan pada figur-figur lain yang mungkin muncul sebagai sumber narasi di dalamnya. Yusril, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang kerap menjadi rujukan dalam berbagai isu hukum dan kebijakan, memang wajar diwawancarai untuk memberikan perspektif. Namun, menjadi sumber wawancara tidak otomatis menyiratkan dukungan finansial, editorial, maupun politik terhadap karya yang dihasilkan.

Isu Judul dan Persepsi Publik

Yusril mengakui bahwa dirinya tidak pernah diajak berdiskusi mengenai pemilihan judul buku, apalagi dimintai pendapat tentang apakah judul tersebut tepat atau tidak. Ia menilai bahwa kontroversi yang mencuat belakangan ini lebih banyak dipicu oleh judul yang dinilai mampu memunculkan beragam persepsi dan tafsir di kalangan pembaca. Keputusan soal judul, menurutnya, sepenuhnya merupakan kewenangan pihak yang menyusun dan menerbitkan karya tersebut.

“Kalau judulnya misalnya ‘Prabowo dan Islam’, menurut saya akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam,” ujar Yusril.

Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah persoalan yang lebih luas dalam ekosistem informasi Indonesia: bagaimana sebuah judul dapat memicu reaksi emosional sebelum satu pun halaman buku dibaca. Dalam konteks politik dan keagamaan yang kerap menjadi medan perdebatan, pilihan kata pada sampul buku memiliki daya tarik perhatian yang jauh melampaui substansi di baliknya.

Kebiasaan Membaca di Era Informasi Cepat

Yusril kemudian melontarkan kritik yang lebih luas terhadap pola konsumsi informasi masyarakat saat ini. Ia mengamati bahwa banyak orang cenderung berhenti pada judul tanpa melanjutkan pembacaan ke isi buku secara utuh. Fenomena ini, menurutnya, memperbesar potensi kesalahpahaman dan memperpendek ruang dialog yang sehat.

“Sekarang orang cenderung tidak sabar membaca buku yang cukup panjang. Judulnya dibaca, lalu dianggap sudah mewakili seluruh isi buku,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa setelah judul dicerna secara sekilas, penilaian kerap diberikan berdasarkan sudut pandang pribadi, bahkan kepentingan politik masing-masing pihak. Dalam situasi demikian, sebuah buku akademik yang disusun melalui proses panjang dapat direduksi menjadi sekadar bahan perdebatan singkat di ruang publik.

“Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan saksama,” ungkap Yusril.

Soal Pencantuman Nama dan Hak Cipta

Di luar isu judul, Yusril juga menyinggung pencantuman namanya dalam bagian hak cipta buku. Ia mengaku tidak pernah diajak membicarakan hal tersebut secara khusus. Meski demikian, ia memilih untuk tidak mempersoalkannya secara berlebihan.

“Kalau pun ada, mungkin berkaitan dengan bagian wawancara saya, tetapi mengenai pencantuman itu saya tidak pernah diajak bicara. Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan soal hak cipta,” ujarnya.

Ia menilai bahwa pencantuman nama perlu dilihat secara proporsional mengingat buku itu melibatkan banyak penulis dan sumber, termasuk dirinya sebagai narasumber wawancara. Dalam praktik penerbitan akademik, pencantuman nama narasumber pada bagian hak cipta atau daftar sumber merupakan hal yang lazim dan tidak serta-merta mengimplikasikan kepemilikan editorial atas keseluruhan karya.

Implikasi bagi Diskursus Publik

Klarifikasi Yusril ini datang di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap setiap narasi yang mengaitkan nama tokoh negara dengan isu keagamaan. Buku yang membahas bagaimana seorang pemimpin mengamalkan ajaran Islam secara alami akan menarik perhatian luas, terlebih ketika judulnya memuat nama tokoh secara eksplisit. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Yusril, perbedaan antara menjadi sumber wawancara dan menjadi sponsor atau inisiator adalah perbedaan yang substansial dan tidak boleh dicampuradukkan.

Bagi pembaca yang ingin memahami posisi setiap pihak secara akurat, langkah paling sederhana sekaligus paling penting adalah membaca karya tersebut secara utuh sebelum membentuk kesimpulan. Dalam lanskap informasi yang serba cepat, kebiasaan membaca secara menyeluruh bukan lagi sekadar preferensi intelektual, melainkan prasyarat bagi penilaian yang adil dan bertanggung jawab.