Tunggu Bola Panas Ijazah Gibran di DPR, Berakhir ke Pemakzulan?

DPR Menimbang Pansus untuk Menelusuri Dokumen Pendidikan Gibran

Pondokkebaikan.com – Usulan pembentukan panitia khusus di DPR RI mengemuka untuk mengkaji lebih jauh pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut beririsan dengan proses pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024 dan berpotensi menjadi ujian bagi fungsi pengawasan parlemen.

Wacana ini belum menghasilkan satu sikap bersama di antara fraksi-fraksi. Sejumlah partai membuka ruang penggunaan instrumen politik DPR, sementara pihak lain menilai pemeriksaan di tingkat komisi melalui pemanggilan penyelenggara pemilu sudah lebih tepat dan efisien.

PKB Dorong Pemeriksaan Terbuka

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Eka Widodo, menekankan bahwa seluruh pertimbangan hukum dalam putusan MK perlu dipahami secara menyeluruh. Ia memandang setiap persoalan faktual yang masih menimbulkan pertanyaan harus diuji oleh lembaga yang memiliki kewenangan, dengan proses yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata Edo.

Bagi DPR, pembentukan pansus dapat menjadi salah satu pilihan untuk menghimpun keterangan dari berbagai pihak. Jika diputuskan, forum tersebut dapat membuka ruang pemanggilan penyelenggara pemilu maupun institusi pendidikan yang relevan. Namun, pembentukan pansus memerlukan dukungan politik lintas fraksi dan kesepakatan melalui mekanisme internal DPR.

Eka Widodo juga menilai akuntabilitas publik harus berjalan bersamaan dengan penghormatan terhadap aturan hukum. Artinya, pengawasan parlemen tidak semata-mata diarahkan untuk membangun polemik, melainkan untuk memastikan setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar administratif dan konstitusional yang jelas.

Jalur Konstitusi dan Batas Kewenangan DPR

Pembicaraan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap jabatan pimpinan negara turut mencuat dalam diskusi ini. Konstitusi Indonesia telah mengatur prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui tahapan yang ketat, sehingga proses tersebut tidak dapat ditempuh hanya melalui perdebatan politik di parlemen.

Pasal 7A UUD NRI 1945 memuat dasar pemberhentian apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur rangkaian proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dalam jalur itu, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut kemudian diperiksa oleh MK sebelum MPR mengambil keputusan. Kerangka ini menunjukkan bahwa isu yang berkembang di DPR tidak otomatis berujung pada pemakzulan. Setiap langkah tetap bergantung pada pembuktian, prosedur kelembagaan, serta penilaian konstitusional.

Fraksi Masih Memetakan Sikap

Partai Demokrat belum menyatakan arah politik yang pasti. Dede, pimpinan komisi dari partai tersebut, menyebut fraksinya masih menunggu instruksi dari jajaran pimpinan.

“Belum ada arahan terkait itu, kita tunggu arahan pimpinan Demokrat,” kata Dede.

NasDem juga belum mengambil keputusan akhir. Partai itu sedang menghimpun pandangan dari struktur wilayah sebelum membawa pembahasan ke tingkat pusat. Proses tersebut mencerminkan bahwa sikap fraksi terhadap isu ini masih dalam tahap konsolidasi, bukan keputusan yang telah mengikat seluruh anggota.

“Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat,” katanya.

Sementara itu, Golkar menilai Komisi II DPR dapat menjalankan pengawasan tanpa perlu membentuk pansus baru. Anggota Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pemanggilan langsung terhadap Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pihak terkait agar proses pencalonan pada Pemilu 2024 dapat dijelaskan secara terbuka.

“Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh,” kata Doli.

Pendekatan Golkar menempatkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagai instrumen utama. Melalui forum itu, DPR dapat meminta penjelasan langsung mengenai pemeriksaan berkas, tahapan verifikasi, serta pertimbangan penyelenggara pemilu ketika menerima pencalonan.

PKS Buka Opsi Instrumen Politik

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyambut terbukanya fakta hukum yang dibahas hakim MK. Ia menyebut DPR memiliki beberapa perangkat pengawasan, termasuk pansus dan hak angket, tetapi pembahasannya masih berlangsung melalui komunikasi politik antarfraksi.

“Kalau mekanisme politik di DPR kan masih banyak, bisa pansus, bisa dengan hak angket, bisa macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi,” kata dia.

Hak angket dan pansus memiliki karakter berbeda, walaupun keduanya sama-sama dapat digunakan DPR untuk mendalami persoalan yang dinilai penting. Pansus umumnya dibentuk untuk menangani isu tertentu dengan keanggotaan lintas komisi atau fraksi. Adapun hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap strategis dan berdampak luas.

Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran berawal dari dinamika pertimbangan MK yang berkaitan dengan administrasi pencalonan Pemilu 2024. Sejak itu, perhatian bergeser pada sejauh mana DPR perlu memakai kewenangan pengawasannya, sekaligus bagaimana memastikan proses tersebut tidak keluar dari koridor hukum.

Keputusan akhir mengenai pembentukan pansus akan menjadi penanda penting bagi arah respons parlemen. Jika usulan itu berlanjut, DPR perlu merumuskan ruang lingkup pemeriksaan secara jelas, menentukan pihak yang akan dimintai keterangan, serta menjaga agar seluruh proses bertumpu pada bukti dan ketentuan konstitusi.