Topics Covered: Ray Rangkuti Peringatan Kudeta Merambat di Indonesia
Pondokkebaikan.com – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, secara tegas mengungkap bahwa Indonesia menghadapi ancaman baru yang serius. Meskipun negara ini relatif aman dari kudeta militer konvensional, terdapat fenomena yang semakin menguat. Fenomena tersebut dikenal sebagai kudeta merambat, di mana penguasaan terhadap instrumen negara dilakukan tanpa kekerasan fisik. Hal ini berbeda dari model kudeta klasik yang pernah terjadi di berbagai negara seperti Myanmar, Niger, Gabon, dan Turki. Topics Covered menjadi sorotan penting dalam diskusi publik terkini.
Menurut Ray, kondisi Indonesia saat ini telah melampaui tahap militerisasi menuju fase militerisme. Perbedaan mendasar terletak pada cara pandang masyarakat dan institusi terhadap peran militer. Militerisasi hanya mencakup penempatan personel militer di ruang sipil tanpa dasar hukum yang kuat. Sementara itu, militerisme merupakan paham yang menempatkan militer sebagai entitas paling unggul dalam segala aspek kehidupan berbangsa. Topics Covered menggarisbawahi bahwa pergeseran ini bukan sekadar perubahan nominal.
Kudeta dalam era modern disebut kudeta merambat. Ia berbeda dengan pengertian kudeta yang selama ini kita kenal. Maksud dari kudeta model ini yakni memasuki instrumen-instrumen negara lalu mengusainya, tanpa sama sekali menggunakan senjata. Mereka seharusnya tidak berada di sana.
Ray menjelaskan bahwa dalam fase militerisme, seluruh standar disiplin, karakter, etika, hingga konsep bela negara diukur menggunakan nilai-nilai militer. Sebagai ilustrasi, manajer Kopdes Merah Putih yang mengikuti pelatihan militer bukan lagi sekadar militerisasi, melainkan bagian dari isme yang menganggap latihan militer sebagai kunci pembentukan disiplin dan karakter. Topics Covered menyoroti bagaimana pola pikir ini mulai merembes ke berbagai lapisan masyarakat.
Celah Struktural yang Memungkinkan State Capture
Ibnu Sina Chandranegara, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengidentifikasi beberapa celah struktural yang masih terbuka pasca-reformasi. Pertama, bisnis TNI yang belum sepenuhnya dialihkan kepada negara sesuai amanat Pasal 76 UU TNI tahun 2004. Meskipun telah berlalu lima tahun sejak ketentuan tersebut ditetapkan, proses audit dan alih kepemilikan belum berjalan secara transparan. Topics Covered mencatat bahwa hal ini menjadi pintu masuk bagi pengaruh militer yang semakin kuat.
Kedua, tren penempatan personel aktif militer dalam jabatan sipil menimbulkan kekhawatiran akan creeping securitization. Proses ini secara bertahap menggeser karakter birokrasi sipil menuju pola militeristik. Ketiga, lemahnya pengawasan parlemen terhadap anggaran pertahanan serta doktrin yang dianut oleh angkatan bersenjata. Topics Covered menekankan bahwa ketiga celah ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.
Militerisasi itu sebatas penempatan militer di ruang sipil yang tidak punya landasan hukum atau kebijakan. Sedangkan militerisme adalah sebuah paham yang menganggap militer yang paling hebat. Indonesia sudah masuk pada fase militerisme.
Ray menambahkan bahwa indikator kuat adanya militerisme terlihat ketika segala sesuatu harus diukur dengan cara pandang militer. Mulai dari kemampuan menghadapi ancaman hingga detail ilmu pemerintahan, semuanya dikaitkan dengan nilai-nilai militer. Hal ini menciptakan persepsi bahwa militer bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai model ideal bagi seluruh elemen masyarakat. Topics Covered menunjukkan bahwa persepsi ini dapat menjadi fondasi bagi perubahan sistemik.
Diskusi publik berjudul “Militer, Bisnis, dan Politik: Pelajaran dari Kudeta Militer di Berbagai Negara” yang digelar di Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2026, menjadi wadah penting untuk membahas isu-isu krusial ini. Para pakar sepakat bahwa tanpa perbaikan struktural, Indonesia berisiko mengalami pergeseran kekuasaan yang halus namun signifikan melalui mekanisme kudeta merambat. Topics Covered akan terus memantau perkembangan isu ini dalam beberapa bulan ke depan.
