Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
Pondokkebaikan.com – Kota-kota di Indonesia kini ditantang untuk menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif. Untuk menghadapi tantangan ini, para pemimpin kota telah menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang ditujukan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat. Rekomendasi ini dirumuskan melalui diskusi intensif dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yang diadakan di Medan dan ditutup pada Kamis, 3 Juli 2026. Acara ini dihadiri oleh sejumlah besar perwakilan kota, termasuk 88 wali kota, empat wakil wali kota, dua sekretaris daerah, dan satu kepala Bappeda.
Isu-Isu Utama dalam Pembangunan Kota
Dalam pembahasan, para peserta fokus pada beberapa isu kritis yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih. Isu-isu seperti penguatan kapasitas fiskal daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta digitalisasi layanan publik dinilai penting untuk menjadi fokus dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Selain itu, pemerintah kota juga menekankan kebutuhan memperkuat ekonomi lokal, memastikan ketahanan lingkungan, dan melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.
“Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan berbagai forum selama Rakernas. Pemerintah kota memiliki pengalaman langsung menghadapi persoalan pembangunan sehingga masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional,” ujarnya.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa rekomendasi-rekomendasi ini berasal dari konsolidasi berbagai forum yang digelar selama rangkaian kegiatan. Menurutnya, kolaborasi antar daerah memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan pembangunan perkotaan, yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif.
Strategi Pembangunan Berkelanjutan
Kesepuluh rekomendasi ini dirancang untuk memastikan bahwa kota-kota Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah menjadi rekomendasi pertama, dengan tujuan meningkatkan kemandirian keuangan kota dalam mengelola sumber daya lokal. Selain itu, pemerintah kota juga mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaan program strategis nasional di tingkat daerah, agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efisien.
Rekomendasi kedua berfokus pada penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta fleksibilitas belanja daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk kebutuhan masyarakat. Penguatan tata ruang dan kerja sama antardaerah juga disebut sebagai prioritas, karena kebijakan yang konsisten antar wilayah dapat mempercepat pertumbuhan kewilayahan.
Dalam bidang teknologi, digitalisasi layanan publik menjadi bagian penting dari rekomendasi yang disepakati. Transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi dianggap sebagai kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan respons terhadap kebutuhan warga. Rekomendasi kelima menyoroti kebutuhan pemerintah kota untuk memperkuat ketahanan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan polusi.
Keberlanjutan dan Inklusi dalam Pembangunan
Salah satu rekomendasi terpenting adalah penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif. Dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kota diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memperkuat daya beli masyarakat. Peningkatan pelibatan generasi muda dalam kegiatan perkotaan juga menjadi fokus, karena generasi muda dinilai sebagai pilar utama dalam menggerakkan inovasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
Kegiatan tambahan seperti Karnaval Budaya Nusantara dan Indonesia City Expo turut memperkaya diskusi, dengan menampilkan kekayaan budaya serta teknologi kota sebagai simbol perubahan. Sebanyak 2.800 peserta turut serta dalam Karnaval Budaya Nusantara, sementara bazar UMKM di Indonesia City Expo menarik 375 pelaku usaha. Pemerintah Kota Medan memperkirakan penyelenggaraan rangkaian acara tersebut mendorong perputaran ekonomi sebesar Rp72 miliar.
Kemendagri dan Kebijakan Digitalisasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menyambut baik langkah-langkah digitalisasi yang direkomendasikan oleh APEKSI. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah percepatan implementasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SP2D) secara online. Alwis Rustam menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya masih mengalami hambatan dalam sistem administrasi tradisional.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi rekomendasi yang tidak kalah pentingnya. Dengan mempercepat pembangunan jalan raya, jaringan transportasi, serta fasilitas publik, kota dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup warganya. Tantangan utama dalam hal ini adalah koordinasi antar pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar proyek infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.
