Direksi Baru BEI Bertemu DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Ditetapkan sebagai Fokus Utama
Topics Covered – Pengumuman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tujuh nama direksi baru Bursa Efek Indonesia (BEI) telah ditetapkan untuk periode 2026-2030. Proses seleksi ini melibatkan evaluasi ketat berupa fit and proper test, yang bertujuan memastikan kandidat memiliki kualifikasi dan kompetensi optimal. Tidak hanya fokus pada kredibilitas, OJK juga memperhatikan keahlian teknis, pengalaman di sektor keuangan, serta komitmen terhadap transparansi dan penguatan integritas pasar modal.
Dalam langkah strategis, jajaran direksi baru langsung melakukan pertemuan dengan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan mengkoordinasikan langkah-langkah reformasi yang akan diambil oleh BEI. Dengan hadirnya direktur-direktur ini, OJK mengharapkan percepatan proses perbaikan sistem pasar modal dan peningkatan kualitas kelembagaan bursa.
Friderica Widyasari Dewi, Komisioner OJK, menjelaskan bahwa proses seleksi untuk menentukan tujuh nama direksi tersebut sangat ketat. “Kami telah menyelesaikan ujian fit and proper test dari 28 kandidat yang mengajukan diri,” katanya dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan DPR. “Dari empat paket kandidat yang masuk, tujuh orang terpilih dianggap paling layak untuk memimpin BEI ke depan.”
Peran Direksi Baru dalam Menggerakkan Reformasi Pasar Modal
Koordinasi dengan DPR menjadi langkah penting untuk memastikan arah reformasi pasar modal selaras dengan kebutuhan ekosistem keuangan nasional. Friderica menegaskan bahwa tugas utama direksi baru adalah memperkuat mekanisme pengawasan, mendorong transparansi, serta menjamin kesetaraan antara investor dan emiten. “Ini adalah masa yang kritis, di mana keberhasilan reformasi akan menentukan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia,” tambahnya.
Direktur Utama BEI terpilih, Jeffrey Hendrik, menekankan komitmen untuk meneruskan program reformasi yang telah digariskan sejak beberapa bulan terakhir. “Kami yakin dengan peran penting bursa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan direksi baru akan berusaha memastikan sistem ini berjalan lebih efisien dan sehat,” ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa tiga prinsip utama akan menjadi pilar utama kebijakan mereka: transparansi, integritas, dan peningkatan kapasitas pasar.
“Tujuan kami adalah menjadikan BEI sebagai bursa yang mampu bersaing secara global, dengan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan,” tambah Jeffrey. “Dengan komitmen pada tata kelola yang baik, kami ingin memastikan pasar modal tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga wadah inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.”
Menurut Jeffrey, reformasi akan fokus pada peningkatan kualitas produk pasar modal, pengurangan risiko transaksi, serta penguatan peran emiten dalam memperkaya penawaran saham. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan OJK dan instansi terkait untuk menjamin keberlanjutan program ini. “Kami berharap dalam waktu dekat, BEI mampu menawarkan layanan yang lebih efektif, terutama untuk masyarakat yang belum terjangkau sebelumnya,” jelasnya.
DPR Menyambut Baik Langkah Reformasi yang Diusung BEI
Pertemuan dengan DPR dianggap sebagai langkah penting dalam mengukuhkan konsensus terhadap agenda reformasi. Para anggota DPR mengapresiasi keinginan OJK untuk mengutamakan integritas dan transparansi, dengan harapan bursa efek dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. “Dengan direksi yang terpilih, kami yakin akan ada kemajuan signifikan dalam mengoptimalkan fungsi pasar modal,” kata seorang anggota DPR dalam diskusi setelah pertemuan.
Friderica juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam reformasi. “Integritas pasar modal tidak bisa tercapai hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. Ia berharap para direktur baru dapat menjadi contoh dalam menjalankan tugas dengan akuntabilitas dan tanggung jawab tinggi.
Menunggu Penetapan Final di RUPS
Pengesahan jajaran direksi baru akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026. Kesempatan ini menjadi langkah kritis untuk memastikan keputusan yang diambil oleh OJK mendapat dukungan penuh dari pemegang saham. “Kami telah menyusun kerangka kerja yang jelas untuk memastikan proses ini berjalan lancar,” kata Friderica.
Jeffrey menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja dengan transparansi tinggi, termasuk memberikan laporan berkala tentang kemajuan program reformasi. “Selain itu, kami juga akan fokus pada penguatan kapasitas pelaku pasar, baik dari segi kebutuhan investor maupun kesiapan emiten,” tambahnya. Ia berharap kebijakan yang diusung dapat menjadi fondasi bagi transformasi pasca-pandemi, yang dianggap sebagai momen penting dalam menata ulang struktur ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, anggota DPR menyambut baik komitmen BEI untuk menjadi “rumah yang baik” bagi seluruh pemangku kepentingan. Friderica menambahkan bahwa selain transparansi, pihaknya juga akan fokus pada pendidikan pasar modal, agar masyarakat lebih mudah memahami peran dan manfaat bursa dalam ekonomi. “Kami percaya bahwa kesuksesan reformasi bergantung pada kesadaran masyarakat dan keberlanjutan sistem yang dibangun,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, OJK berencana mengadakan diskusi terbuka dengan para pelaku pasar, termasuk investor pemula, untuk memberikan edukasi dan memastikan kebijakan reformasi bisa diimplementasikan secara merata. Dengan kombinasi antara kebijakan ketat dan pendekatan inklusif, OJK dan BEI ingin menciptakan sistem pasar modal yang lebih tangguh, sekaligus memberdayakan seluruh pihak yang terlibat.
Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyoroti tantangan yang dihadapi pasar modal Indonesia, seperti ketimpangan informasi, risiko penipuan, dan kurangnya a
