Topics Covered: DPR Usul Omzet UMKM Bebas Pajak Naik ke Rp75 Juta
Pondokkebaikan.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta telah mengajukan inisiatif strategis untuk meningkatkan batas omzet yang membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari pungutan pajak daerah. Proposal ini secara spesifik menargetkan sektor kuliner dengan rencana menaikkan ambang batas omzet bebas pajak dari Rp42 juta menjadi Rp75 juta setiap bulannya. Langkah penting ini diharapkan dapat memberikan relief yang nyata bagi para pelaku usaha kecil di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat dan meningkatnya biaya operasional.
Proses Pengajuan dalam Rapat Paripurna DPRD
Inisiatif tersebut disampaikan secara resmi oleh Muhammad Al Fatih, seorang anggota fraksi PKS, pada sesi Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada Rancangan Peraturan Daerah yang membahas mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui usulan ini, fraksi PKS ingin memastikan bahwa kebijakan perpajakan daerah tidak memberatkan kelompok usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Jakarta.
Peningkatan batas omzet ini bukan sekadar perubahan angka administratif, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi UMKM. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, diharapkan lebih banyak pelaku usaha yang dapat menikmati keringanan pajak tanpa harus khawatir dengan beban tambahan yang mungkin muncul akibat kenaikan biaya operasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ekspansi Pengecualian Pajak untuk Berbagai Sektor Usaha
Selain fokus pada peningkatan batas omzet, fraksi PKS juga mengajukan beberapa poin penting lainnya dalam kerangka regulasi yang sedang dibahas. Salah satunya adalah pengecualian pajak bagi usaha makanan dan minuman yang beroperasi di lingkungan kantin sekolah. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban operasional kantin sehingga harga makanan bagi siswa tetap terjangkau. Selain itu, fraksi ini juga menyoroti kebijakan Pajak Tenaga Listrik bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat.
Fraksi PKS mengusulkan agar batasan omzet usaha makanan dan minuman yang dikecualikan dari objek pajak dinaikkan dari paling banyak Rp42 juta menjadi Rp75 juta per bulan, ujar Al Fatih, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Usulan mengenai pengecualian listrik ini mencakup rumah tangga dengan daya listrik 450 VA, dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan hingga 900 VA. Hal ini menunjukkan kepedulian fraksi terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang sering kali terbebani oleh biaya energi yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan mereka. Dengan pengecualian ini, diharapkan beban hidup masyarakat dapat berkurang secara signifikan dan kualitas hidup meningkat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tanpa Kenaikan Tarif
Fraksi PKS menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tidak harus selalu dilakukan melalui mekanisme kenaikan tarif pajak yang memberatkan. Sebaliknya, pemerintah perlu memperluas basis penerimaan, memperbaiki tata kelola, mengurangi kebocoran, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini diyakini lebih adil dan efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat kecil yang selama ini menjadi penyumbang utama perekonomian lokal.
Fraksi PKS meminta agar rumah tangga dengan daya listrik 450 VA, atau bahkan mempertimbangkan hingga 900 VA, dikecualikan dari objek Pajak Tenaga Listrik, kata Al Fatih dalam penjelasannya.
Dengan sejumlah usulan yang telah diajukan tersebut, fraksi PKS berharap kebijakan pajak dan retribusi daerah di DKI Jakarta tetap berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Topics Covered menunjukkan bahwa isu perpajakan UMKM menjadi prioritas utama dalam agenda legislatif daerah saat ini.
Implementasi usulan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi sektor UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Para pelaku usaha diharapkan dapat lebih berkembang dengan beban pajak yang lebih ringan, sehingga mampu berinvestasi dalam pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas produk serta layanan yang ditawarkan kepada konsumen.
