Prabowo Melarang Penjualan Perusahaan Pertahanan Strategis ke Investor Asing
Pondokkebaikan.com – Dalam peresmian Bendungan Meninting yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting terkait pengelolaan perusahaan negara. Kepala Negara secara tegas melarang adanya penjualan sejumlah perusahaan pertahanan strategis milik Indonesia kepada pihak asing. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali industri pertahanan dalam negeri agar mampu memproduksi alat utama sistem senjata secara mandiri.
Reformasi Badan Usaha Milik Negara
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menutup 800 perusahaan BUMN yang dinilai tidak efisien hingga akhir tahun 2026. Program efisiensi ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan keuangan negara sebesar 70 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk melepas sejumlah perusahaan pelat merah ke tangan investor asing, padahal perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran strategis karena bergerak di bidang pertahanan nasional.
Informasi mengenai rencana penjualan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menyoroti jumlah BUMN yang menurutnya terlalu banyak dan memerlukan efisiensi. Lebih lanjut, diketahui bahwa anak, cucu, dan cicit perusahaan pelat merah tersebut tidak memberikan keuntungan, bahkan sebaliknya. Mengetahui adanya upaya menjual perusahaan BUMN tersebut, Prabowo dengan tegas mengeluarkan instruksi pelarangan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak berpindah kepemilikan ke tangan asing.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang!”
Kata-kata tegas tersebut diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Meninting. Beliau menyebutkan sejumlah perusahaan pelat merah di sektor pertahanan yang ternyata ingin dijual ke asing, mulai dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia atau yang dikenal sebagai PT DI.
“Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,”
Perbaikan dan Prestasi Perusahaan Pertahanan
Kini setelah adanya pembenahan terhadap sejumlah perusahaan tersebut, Prabowo melihat mulai ada perbaikan signifikan. PT PAL saat ini sudah mampu memproduksi kapal-kapal perang yang berkualitas tinggi. Perusahaan tersebut juga telah mampu membangun kapal selam dan akan terus mengembangkan produksi kapal-kapal canggih untuk kebutuhan angkatan laut Indonesia.
Sementara itu, PT Pindad baru saja mendapatkan kontrak penting dari Arab Saudi. Seluruh senapan dan senapan mesin untuk tentara Arab Saudi akan diproduksi oleh PT Pindad. Hal ini menunjukkan bahwa senjata-senjata buatan Indonesia telah teruji dan diakui kualitasnya di pasar internasional.
Penertiban BUMN yang Merugi
Sementara itu mengenai BUMN yang selama puluhan tahun menjadi sarang korupsi, perlahan mulai diperbaiki. Prabowo mengatakan dirinya mendapat laporan bahwa beberapa BUMN yang puluhan tahun merugi, sekarang mulai menghasilkan laba. Pada awal menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo dibuat heran dengan jumlah BUMN yang mencapai seribu lebih perusahaan.
Jumlah tersebut jauh di atas ekspektasi Prabowo yang memperkirakan hanya berkisar 300 perusahaan atau maksimal 400 perusahaan pelat merah. Beliau menjelaskan bahwa setelah dilantik, ia diberitahu bahwa BUMN kita berjumlah 1077 perusahaan. Angka tersebut belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan yang merupakan cara mereka untuk menyembunyikan uang negara dan uang rakyat.
“Begitu saya dilantik jadi Presiden baru saya diberitahu BUMN kita 1077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat,”
Mengetahui perusahaan BUMN yang hanya besar secara jumlah tetapi tidak dengan keuntungannya, Prabowo membuat kebijakan melakukan pemangkasan berupa penutupan terhadap ratusan perusahaan. Beliau menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ditutup 240 BUMN yang tidak beres. Nanti pada akhir Juli akan ditutup 250 BUMN. Sementara itu, pada 31 Desember 2026 akan ditutup sebanyak 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, dan yang merugi terus-menerus.
Prabowo juga menekankan bahwa dari gaji direksi saja, overhead, dan gaji karyawan, sudah bisa menghemat mendekati 70 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan bukti nyata bahwa program efisiensi yang dijalankan pemerintah sedang berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi keuangan negara Indonesia.
