Special Plan: MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi
Special Plan – Badan Gizi Nasional kembali melanjutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dengan menerapkan menu yang mengandung protein hewani pada hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan bahwa peserta didik mendapatkan asupan gizi yang optimal sejak awal tahun pelajaran. Program nasional ini memang telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Melalui Special Plan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan program yang telah dimulai sebelumnya dengan perbaikan signifikan.
Kritik Mendalam dari Ahli Sosiologi
Zuly Qodir, seorang sosiolog politik yang juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai program MBG yang masih terus berjalan. Meskipun program ini telah kembali aktif, berbagai persoalan yang mengiringinya belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu isu yang paling mencuat adalah dugaan korupsi yang masih membayangi pelaksanaan program tersebut. Selain itu, terdapat pula kelemahan dalam desain perencanaan yang dinilai terlalu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. Akademisi ini menekankan bahwa Special Plan perlu memperhatikan aspek-aspek kritis tersebut.
Menurut Zuly, tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini bukan hanya sekadar memastikan kualitas menu yang disajikan kepada siswa. Yang lebih krusial adalah membenahi tata kelola program secara menyeluruh. Program MBG belakangan ini memang diterpa berbagai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Pembenahan tata kelola ini tidak bisa dilakukan secara instan karena kompleksitas persoalan yang muncul memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat. Special Plan harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi sistemik yang lebih mendalam.
“Saya kok agak pesimis ya, kalau dalam waktu cepat akan segera terjadi penataan yang baik karena gelombang atau karena kejahatannya itu sudah merangsek ke mana-mana gitu,” kata Zuly dalam wawancara dengan Suara.com pada Selasa, 14 Juli 2026.
Desain Program yang Terlalu Terburu-buru
Zuly Qodir menilai bahwa apabila dugaan penyimpangan melibatkan sebagian besar pelaksana program, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar pada perencanaan MBG sejak awal. Ia menyebut bahwa desain program yang disusun memang terlalu terburu-buru. Kecepatan dalam penyusunan program ini sangat berpotensi membuka ruang terjadinya berbagai penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Special Plan harus memastikan bahwa proses perencanaan tidak terulang dengan kesalahan yang sama.
“Kalau yang melakukan kejahatan itu adalah di atas 70 persen berarti kan sebetulnya ini kegagalan karena desainnya dari awal yang agak kurang baik sih. Terlalu tergesa-gesa,” tandas Zuly.
Angka 70 persen yang disebutkan oleh Zuly menunjukkan bahwa masalah korupsi bukan hanya terjadi pada level tertentu, melainkan telah merambah ke berbagai lapisan pelaksana program. Hal ini memperkuat argumen bahwa kegagalan terletak pada desain awal program yang tidak mempertimbangkan aspek pengawasan dan tata kelola secara memadai. Special Plan perlu mengintegrasikan mekanisme pengawasan yang lebih ketat sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Prioritas Pembenahan Sistem Pengawasan
Zuly menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola sebelum berfokus pada aspek teknis pelaksanaan. Aspek teknis seperti penyediaan menu memang penting, namun tanpa tata kelola yang baik, program tidak akan berjalan optimal. Ia menekankan bahwa yang paling penting saat ini adalah perbaikan tata kelola pengawasan dan segala mekanisme yang terkait. Special Plan harus menempatkan transparansi sebagai nilai inti dalam setiap tahap pelaksanaannya.
“Cuma kan yang paling penting adalah tata kelola pengawasan dan segala macam sekarang ini harus dibenahi,” ujarnya.
Dengan memperbaiki tata kelola, program MBG tidak hanya akan berjalan kembali, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap program nasional ini sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Di tengah sorotan atas dugaan korupsi yang masih bergulir, perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memastikan bahwa program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Special Plan harus menjadi fondasi untuk program yang lebih akuntabel.
Pemerintah didesak untuk tidak hanya melakukan perbaikan kosmetik, tetapi juga melakukan transformasi sistemik dalam tata kelola program. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas di setiap level pelaksanaan. Dengan pendekatan yang komprehensif, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan program nasional yang berkelanjutan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Special Plan akan menentukan arah masa depan program ini dalam memberikan dampak positif yang nyata bagi generasi muda Indonesia.
