Fisipol UGM Menggelar Aksi Teatrikal ‘Hukum’ Penguasa di Halaman Kampus
Special Plan – Pada hari Senin, 15 Juni 2026, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan demonstrasi teatrikal dengan judul “Fisipol Menolak Bungkam” di area depan kampus. Aksi ini mengekspresikan kegelisahan generasi muda terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin memburuk. Para peserta tidak hanya memperlihatkan tindakan protes, tetapi juga menggunakan simbol-simbol khusus untuk menegaskan pesan mereka kepada pihak berkuasa.
Simbol Kekuasaan dan Pengadilan Visual
Aksi tersebut dirancang dengan cara yang kreatif, yaitu melalui reenaksi pengadilan terhadap elemen TNI, Polri, dan Presiden. Mahasiswa menggunakan pakaian dan aksesori yang berbeda untuk merepresentasikan peran masing-masing institusi. Tiga orang dari mereka berlutut dan duduk di kursi, dengan wajah serta kepala tertutup kantong plastik hitam. Tubuh mereka juga dililiti oleh tali kuning hitam yang menjadi gambaran garis pembatas polisi, menciptakan kesan seperti sedang diinterogasi.
Keterlibatan dalam aksi ini bukan hanya sekadar tuntutan, tetapi juga simbolik. Masing-masing peserta memakai identitas yang merefleksikan institusi yang dianggap bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat. Misalnya, seorang mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam dan penutup wajah sebagai penggembira, memegang kertas tuntutan untuk menunjukkan bagaimana masyarakat kini mengadili para pemimpin negara.
Isu yang Ditekankan dalam Aksi
Para peserta aksi menyuarakan tiga hal utama: pencabutan Undang-Undang TNI-Polri, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta ajakan kepada UGM untuk mengambil sikap keberpihakan terhadap rakyat. Mereka menilai UU tersebut mengurangi ruang demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemerintahan. Selain itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah juga menjadi isu yang dipertegas, khususnya terkait dampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Di belakang aksi, terpampang spanduk putih yang diikat pada tiang dan pohon. Tulisan tegas di atas spanduk menggunakan cat merah dan hitam, yakni “TOLAK UU TNI-POLRI” dan “MENCARI SIKAP UGM”. Spanduk ini menjadi pendukung visual untuk menegaskan pesan utama mahasiswa. Tampilan seperti ini menunjukkan keinginan mereka agar kampus menjadi pusat perubahan dan dialog tentang isu-isu nasional.
Analisis Sosiolog: Keresahan Gen Z Terhadap Sistem
Menurut sosiolog UGM, Andreas Budi Widyanta, aksi teatrikal ini menjadi cerminan dari kegelisahan Gen Z terhadap kondisi sosial dan politik saat ini. Ia menilai generasi muda tidak hanya terganggu oleh masalah pekerjaan, tetapi juga oleh ketidakpastian masa depan akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Saya kira ini bagian dari kegeraman teman-teman Gen Z, mahasiswa yang kuliah di Fisipol ini dan mereka punya hak dasar sebagai warga negara untuk bersuara,” ujar Andreas saat diwawancara di tengah aksi.
Menurutnya, mahasiswa sedang memperlihatkan keinginan untuk mendorong perubahan dalam berbagai sektor kehidupan bernegara. “Dan dari situ sebetulnya mereka ingin menyampaikan bahwa mereka punya harapan, punya politik harapan untuk terjadinya perbaikan di negeri ini tentang apa yang mereka aspirasikan,” tambahnya.
Abe, yang dikenal dengan nama kecilnya, menyoroti pola komunikasi politik para elite yang sering kali dianggap tidak menyentuh substansi. Ia menekankan bahwa masyarakat menantikan jawaban konkret dari pemerintah, bukan hanya pidato atau kebijakan yang tidak berdampak nyata. “Para pemimpin harus menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar berbicara,” jelas Abe.
Kronologi Pemasangan Alat Pelacak dan Kritik terhadap Pemerintah
Sejumlah mahasiswa juga menyampaikan latar belakang tentang dugaan pemasangan alat pelacak di kampus. Tiyo Ardianto, seorang mahasiswa yang terlibat dalam aksi, mengungkapkan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah hal baru. “Sudah diintai sejak di Semarang,” katanya, menunjukkan bahwa masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari kekecewaan yang terus-menerus.
Menurut Tiyo, alat pelacak ini menjadi bukti bahwa pemerintah mencoba mengawasi gerakan mahasiswa. “Ini mengindikasikan bahwa pihak berkuasa merasa ancaman dari kelompok akademik,” tambahnya. Aksi teatrikal yang diadakan Fisipol UGM dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan represif dan penindasan yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan.
Dalam konteks yang lebih luas, aksi ini menunjukkan bagaimana mahasiswa memanfaatkan kreativitas untuk menyampaikan pesan. Mereka menggunakan simbol-simbol yang mudah dipahami, seperti kantong plastik hitam yang merepresentasikan keterbatasan suara, serta tali kuning yang menggambarkan pengawasan. Dengan cara ini, mahasiswa memperkuat pesan bahwa mereka tidak hanya menuntut, tetapi juga membangun narasi politik yang lebih inklusif.
Kehadiran spanduk dan adegan pengadilan juga memperlihatkan semangat kritis generasi muda terhadap sistem yang berlaku. Mereka ingin menegaskan bahwa rakyat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga penentu arah negara. “Aksi ini menciptakan suasana yang menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk menilai dan memperbaiki kebijakan pemerintah,” pungkas Tiyo. Kehadiran UGM dalam aksi ini juga menjadi harapan agar kampus bisa menjadi tempat yang mendukung keadilan dan kebebasan berbicara.
Konteks Sosial dan Impak Kebijakan
Menurut Andreas, kegelisahan ini terkait dengan berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi yang semakin parah. “Keresahan muncul karena sulitnya mencari penghidupan dan ketidakpastian masa depan,” jelasnya. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk juga menjadi faktor tambahan yang membuat generasi muda merasa tidak aman dan tidak berdaya.
Aksi Fisipol UGM tidak hanya menjadi perwujudan ketidakpuasan terhadap
