Investigasi yang Membingungkan: Febrie Adriansyah di Tengah Rangkaian Penggeledahan
Pondokkebaikan.com – Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi bahan pembicaraan publik. Hal ini terjadi setelah tim penyidik Polri melaksanakan serangkaian penggeledahan di berbagai tempat yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hukum tertentu. Proses ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat maupun kalangan hukum.
Tidak hanya Febrie, nama-nama lain juga turut disebut dalam konteks investigasi ini. Namun, fokus utama tertuju pada sosok Febrie Adriansyah yang dikenal sebagai penegak hukum yang aktif mengungkap kasus-kasus korupsi besar. Sejak memegang jabatan sebagai Jampidsus pada tahun 2022, ia telah menangani berbagai perkara penting.
Temuan Mencengangkan Selama Penggeledahan
Salah satu hasil paling mencengangkan dari operasi tersebut adalah penemuan uang senilai miliaran rupiah di sebuah kafe bernama Cafe de’Clan Signature. Awalnya, banyak pihak yang berasumsi bahwa tempat tersebut merupakan milik Febrie. Namun, klaim ini kemudian dibantah oleh sang Jampidsus sendiri.
“Sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete,” kata Febrie saat memberikan keterangan pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026).
Selain kafe, penyidik juga melakukan penggeledahan di sebuah hunian pribadi di kawasan Sentul, Jawa Barat. Di dalam koper yang tersimpan di rumah tersebut, ditemukan 74 kilogram emas batangan. Febrie tidak menyangkal bahwa bangunan tersebut memang miliknya. Ia bahkan menyatakan bahwa rumah itu telah menjadi kediamannya sejak lama.
Namun, terkait temuan emas tersebut, Febrie memberikan penjelasan berbeda. Ia mengklaim bahwa emas-emas itu bukan merupakan hartanya sendiri, melainkan milik orang lain yang disimpan di rumahnya.
“Rumah Sentul itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Mengenai uang yang ditemukan, itu ada pemiliknya, ada kegiatannya, ada orang-orangnya. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melainkan melalui proses hukum yang sesuai,” ujarnya.
Profil dan Karir Febrie Adriansyah
Sebelum menduduki posisi sebagai Jampidsus, Febrie memiliki pengalaman panjang di dunia penegakan hukum. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus di Kejaksaan Agung. Selain itu, ia juga pernah memimpin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di dua wilayah berbeda, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.
Karirnya semakin menanjak setelah menangani sejumlah kasus korupsi kelas kakap. Beberapa perkara yang pernah ia tangani antara lain dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang milik PT Pertamina Patra Niaga. Ia juga terlibat dalam pengungkapan dugaan korupsi di PT Timah serta pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Belum lama ini, Febrie kembali menjadi sorotan karena kasus korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Di luar tugas utamanya sebagai jaksa, Febrie juga dikenal sebagai Kepala Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang rutin melakukan penyitaan lahan untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.
Kritik Pakar Hukum: Penyidikan yang Anomali
Menanggapi perkembangan terbaru, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara (Untar), Hery Firmansyah, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan polisi terkesan memiliki banyak anomali. Meskipun penggeledahan dan penyitaan telah dilakukan, penyidik belum memberikan penjelasan komprehensif mengenai persoalan yang sedang ditangani.
“Ini kan harus jelas dulu sebenarnya duduk persoalannya. Yang disita ini urusannya apa? Siapa yang diduga terkait dengan hal ini? Pasal akan diancamkan pidananya apa?,” kata Hery usai dihubungi Suara.com, Jumat (10/7/2026).
Hery menambahkan bahwa ketidakjelasan ini menjadi masalah tersendiri. Ia menilai bahwa setelah melakukan penyitaan, penyidik seharusnya segera mengumumkan kepemilikan harta yang disita. Mengumumkan kepemilikan barang sitaan merupakan kewajiban penyidik karena penyitaan harus berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
“Ini yang gelap sih menurut saya, ya. Gejala itu tidak terjawab dan seakan-akan enggak jelas ini arahnya ke mana,” imbuhnya.
Pakar hukum tersebut juga menyoroti bahwa masyarakat belum mengetahui inisial siapa saja yang terlibat. Ia menekankan bahwa kewajiban penyidik adalah menjelaskan semua hal tersebut secara rinci. Jika memang ada keterkaitan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam penggeledahan tersebut, penyidik harus menjelaskan apa bentuk keterkaitannya secara jelas.
Hery berharap agar kasus ini tidak menjadi kabur. Ia menyarankan agar penyidik memberikan penjelasan yang transparan dalam hitungan hari ke depan. Dengan demikian, publik dapat memahami arah dan tujuan dari investigasi yang sedang berlangsung.
