Heboh Hakim Tak Tanya Sikap Nadiem Usai Vonis, Menkum: Hak Hukum Terdakwa Tetap Melekat
Pondokkebaikan.com – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim divonis hukuman penjara selama 10 tahun dalam kasus korupsi terkait pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2019–2022. Perkara ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,56 triliun, dengan Nadiem juga dikenai denda Rp1 miliar serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menarik perhatian publik karena majelis hakim langsung menutup persidangan tanpa memberikan kesempatan kepada Nadiem untuk menyampaikan reaksi terhadap putusan tersebut.
Kebutuhan atas keputusan ini menjadi sorotan, terutama karena kebijakan hakim untuk tidak menanyakan sikap terdakwa mengundang kontroversi. Meski demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa hak hukum Nadiem tetap berlaku. “Meski majelis hakim tidak langsung meminta pendapat Nadiem setelah putusan dibacakan, ia masih memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan banding,” ujar Supratman dalam pernyataan yang dikutip dari ANTARA, Jumat (3/7/2026). Hal ini berarti, proses hukum tidak terganggu meski terdakwa tidak sempat menyampaikan sikapnya di sidang akhir.
“Ditanya atau tidak, terdakwa punya waktu untuk menyatakan upaya hukum berikutnya,” jelas Supratman, yang menekankan bahwa waktu pengajuan banding tetap dijaga sesuai ketentuan undang-undang.
Sebelumnya, pengadilan langsung menutup sidang tanpa mengajukan pertanyaan kepada Nadiem apakah menerima putusan, pikir-pikir, atau ingin mengajukan banding. Tindakan ini memicu diskusi di kalangan masyarakat dan profesional hukum, dengan beberapa pihak menganggap bahwa hakim wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan pendiriannya. Namun, MenkumHAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa prosedur ini tetap sesuai dengan aturan.
“Silakan saja kepada Komisi Yudisial ataupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mempelajari masalah ini apakah ada pelanggaran etika dalam beracara atau tidak,” ungkap Yusril, yang memberikan ruang bagi lembaga independen untuk mengevaluasi tindakan hakim selama persidangan.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, juga memberikan penjelasan serupa. Menurutnya, dalam praktik peradilan, hakim tidak wajib mengajukan pertanyaan ke terdakwa setelah putusan dibacakan. “Tenggat waktu tujuh hari untuk pengajuan banding tetap berlaku, sehingga terdakwa bisa memanfaatkan kesempatan itu,” jelas Firman. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak terhambat meski sidang ditutup secara cepat.
Kasus Nadiem menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional. Pengadaan Chromebook yang dilakukan pada masa pemerintahannya dinilai tidak transparan, dengan dugaan adanya penyalahgunaan dana. Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung dan Nadiem sendiri telah sepakat untuk mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Ini menandai langkah awal dalam upaya memperbaiki keputusan yang dianggap belum memenuhi semua aspek hukum.
Potensi Pelanggaran Etik dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah
Pemerintah menilai bahwa penutupan sidang tanpa mengajukan pertanyaan ke terdakwa tidak melanggar hak hukumnya. Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) diminta untuk mengevaluasi apakah ada pelanggaran etik dalam proses persidangan tersebut. Menurut MenkumHAM, meskipun hakim tidak menanyakan sikap Nadiem, semua pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk banding, dalam jangka waktu yang diatur undang-undang.
Kasus ini juga menarik perhatian tentang ketepatan waktu dalam pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, terdakwa memiliki waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan untuk mengajukan banding. Meski hakim tidak memberikan kesempatan langsung, proses ini dianggap tetap valid karena terdakwa bisa menyampaikan keputusannya melalui kuasa hukum atau melalui jalur administratif. Dengan demikian, penutupan sidang yang cepat tidak menghilangkan hak hukum terdakwa.
Perspektif Etik dan Keadilan dalam Proses Hukum
Beberapa pihak menyoroti bahwa tindakan hakim dalam kasus Nadiem menimbulkan pertanyaan tentang etika pengadilan. Majelis hakim dianggap mungkin terlalu cepat menutup sidang tanpa memastikan terdakwa memahami keputusan tersebut. Namun, MenkumHAM dan Yusril memastikan bahwa keputusan ini tetap sesuai dengan aturan, karena proses hukum tidak tergantung pada sikap terdakwa saat sidang ditutup.
Menurut Yusril, pelanggaran etik bisa terjadi jika hakim tidak memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah dalam persidangan transparan dan tidak memihak,” tambahnya. Dengan demikian, KY dan Bawas MA diminta untuk memeriksa apakah hakim menjalani proses hukum secara objektif atau ada kecurangan dalam keputusan yang diambil.
Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, mengingatkan bahwa prosedur peradilan diatur dengan ketat, dan penutupan sidang tanpa pertanyaan merupakan bagian dari proses tersebut. “Selama periode tujuh hari, terdakwa tetap bisa mengajukan banding melalui jalur resmi,” katanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak langsung menanyakan sikap Nadiem, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.
Persidangan Tinggi dan Harapan Banding
Dengan pengajuan banding, kasus Nadiem akan kembali diulas oleh Pengadilan Tinggi. Kebutuhan ini menjadi kunci untuk menentukan apakah putusan 10 tahun pen
