Sengketa Lahan SDI Pembangunan Pamulang, Polisi Sebut Kedua Pihak Sepakat Mediasi

Sengketa Lahan di SDI Pembangunan Pamulang Berujung Mediasi Polisi, Situasi Kini Kondusif

Pondokkebaikan.com – Konflik kepemilikan lahan yang melanda salah satu satuan pendidikan di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, memicu keributan terbuka pada Sabtu, 23 Agustus 2026. Gesekan antara dua kelompok yang mengklaim hak atas penggunaan tanah tempat sekolah berdiri sempat terekam kamera dan menyebar luas di berbagai platform media sosial. Respons cepat aparat keamanan berhasil meredam situasi sebelum pertikaian meluas menjadi kerusuhan yang lebih besar.

Viralnya Rekaman Keributan di Lingkungan Sekolah

Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan di area SDI Pembangunan Pamulang menjadi perbincangan hangat di ruang digital dalam hitungan jam. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah orang terlibat adu argumen yang cukup keras, sementara warga sekitar tampak menyaksikan dari jarak dekat. Penyebaran cepat konten itu memicu perhatian publik terhadap apa yang sebenarnya menjadi pemicu ketegangan di fasilitas pendidikan tersebut.

Dari informasi yang beredar, akar masalah keributan itu diduga berkaitan dengan sengketa penggunaan lahan antara pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Yayasan Syarif Hidayatullah. Kedua entitas tersebut memiliki keterkaitan historis dengan pengelolaan aset pendidikan di kawasan tersebut, sehingga tumpang-tindih klaim atas tanah menjadi titik rawan konflik.

Penempatan Brimob dan Langkah Mediasi

Menyadari potensi eskalasi, Kepolisian Resor Tangerang Selatan segera mengerahkan personel ke lokasi kejadian. Pasukan Brigade Mobil (Brimob) turut disiagakan di sekitar area sekolah untuk membentuk pagar pengaman dan mencegah pertikaian fisik meluas. Kehadiran kekuatan keamanan tersebut berfungsi sebagai penenang situasi sekaligus memberi ruang bagi proses mediasi yang difasilitasi langsung oleh pihak kepolisian.

Mediasi dilakukan dengan tujuan utama mencegah pertikaian memuncak menjadi konflik terbuka yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar. Para pihak yang terlibat diarahkan untuk duduk bersama dan mencari titik temu sebelum ketegangan berubah menjadi tindakan yang lebih destruktif.

Pernyataan Resmi Humas Polres Tangsel

Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Yudi Susanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap penyebab perselisihan yang terjadi. Ia mengakui adanya indikasi sengketa lahan dalam pengelolaan bangunan sekolah tersebut, namun menegaskan bahwa verifikasi faktual masih berlangsung.

“Jika dilihat dari permasalahan sengketa dari kedua belah pihak, namun informasi tersebut kami sedang mendalami,” ujar Yudi pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Yudi menambahkan bahwa Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, secara langsung turun ke lokasi kejadian untuk ikut meredam pertikaian di fasilitas satuan pendidikan tersebut. Kehadiran pimpinan kepolisian di tingkat resor menunjukkan bahwa insiden ini mendapat perhatian serius dan tidak dibiarkan berlarut tanpa penanganan komando.

Setelah proses mediasi berjalan, para pihak sepakat untuk kembali ke tempat masing-masing dengan pendampingan aparat kepolisian. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada pihak yang kembali ke lokasi secara sepihak dan memicu ketegangan ulang. Yudi menegaskan bahwa upaya pemulihan ketertiban di lingkungan masyarakat menjadi prioritas utama setelah insiden.

“Kondisi Kamtibmas kondusif. Para pihak sudah sepakat membubarkan diri,” pungkas Yudi.

Konteks Sengketa Lahan di Sektor Pendidikan

Sengketa lahan yang melibatkan institusi pendidikan bukan hal baru di Indonesia. Banyak sekolah, pesantren, dan kampus yang berdiri di atas tanah dengan status hukum yang belum sepenuhnya jelas, terutama ketika pengelolaan beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya atau ketika yayasan dan institusi induk memiliki interpretasi berbeda atas dokumen kepemilikan. Di kawasan Jabodetabek, di mana nilai tanah terus meningkat, potensi konflik semacam ini menjadi semakin nyata.

SDI Pembangunan Pamulang sendiri berada di wilayah yang mengalami pertumbuhan permukiman pesat dalam satu dekade terakhir. Kenaikan nilai properti di sekitar kawasan pendidikan kerap memperbesar tarikan kepentingan berbagai pihak atas lahan yang sebelumnya tidak menjadi sorotan. Dalam konteks inilah, klaim dua entitas yang sama-sama mengatasnamakan nama “Syarif Hidayatullah” dapat memicu perebutan kendali atas aset fisik sekolah.

Penyelesaian sengketa semacam ini umumnya memerlukan jalur hukum yang lebih formal, baik melalui musyawarah lanjutan yang difasilitasi pemerintah daerah, mediasi di pengadilan, maupun penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional apabila status sertifikat tanah menjadi inti persoalan. Mediasi awal yang dilakukan kepolisian pada Sabtu lalu lebih bersifat preventif — mencegah kerusuhan — bukan menyelesaikan substansi hukum sengketa itu sendiri.

Dampak terhadap Kegiatan Sekolah dan Warga Sekitar

Keributan di lingkungan sekolah tentu menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa, tenaga pendidik, dan warga sekitar. Meskipun situasi telah dikondisikan kembali, bayang-bayang insiden dapat memengaruhi rasa aman di lingkungan pendidikan selama beberapa waktu. Pihak sekolah dan kepolisian diharapkan berkoordinasi untuk memastikan aktivitas belajar-mengajar berjalan normal tanpa gangguan lanjutan.

Bagi masyarakat Pamulang dan Tangerang Selatan secara lebih luas, insiden ini menjadi pengingat bahwa ketegangan atas aset fisik dapat dengan cepat berubah menjadi gangguan ketertiban umum apabila tidak ditangani secara cepat dan terstruktur. Respons aparat yang menempatkan Brimob dan melakukan mediasi di tempat kejadian menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan eskalasi masih berfungsi sebagaimana mestinya, meskipun akar masalah hukumnya tetap memerlukan penyelesaian jangka panjang di luar ranah kepolisian.