Indonesia Resmi Memiliki Undang-Undang Pusat Finansial Internasional
Pondokkebaikan.com – Proses legislasi yang memakan waktu panjang akhirnya mencapai hasil yang diharapkan. Indonesia resmi memiliki undang-undang baru yang mengatur pusat finansial internasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-26 pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Sidang yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 ini menandai tonggak penting bagi sektor keuangan nasional.
Palu pengesahan diketuk oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir. Tindakan simbolis ini membuka babak baru bagi perkembangan ekonomi Indonesia dalam kancah internasional. Dengan adanya kerangka hukum yang komprehensif, Indonesia kini memiliki landasan kuat untuk bersaing dengan pusat keuangan global lainnya.
Urgensi dan Tujuan Regulasi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, dalam laporannya menjelaskan bahwa kehadiran regulasi ini merupakan langkah strategis. Tujuannya adalah memperkuat struktur ekonomi nasional melalui optimalisasi investasi dari berbagai negara. Ia berharap undang-undang ini dapat menjadi upaya bersama mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
“Semoga RUU tentang PFII ini dapat menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan investasi dan penguatan sektor keuangan dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Hekal.
Pengesahan regulasi ini memiliki tujuan ganda yang saling melengkapi. Di satu sisi, regulasi ini memperkuat struktur ekonomi nasional. Di sisi lain, regulasi ini meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing global. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan investor asing akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Ten Pokok Materi dalam UU PFII
Undang-undang ini mengatur sepuluh pokok materi strategis yang menjadi fondasi penyelenggaraan pusat finansial bertaraf internasional di Indonesia. Setiap materi dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha. Pertama, Ketentuan Umum yang mengatur definisi dan asas penyelenggaraan PFII. Kedua, Pembentukan dan Kedudukan yang mengatur pembentukan, kedudukan, serta tujuan penyelenggaraan PFII.
Ketiga, Kegiatan Usaha yang mencakup sektor keuangan, usaha penunjang sektor keuangan, hingga sektor lainnya. Keempat, Kelembagaan yang mengatur pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII. Kelima, Penyelesaian Sengketa yang mengatur pembentukan Lembaga Arbitrase PFII sebagai jalur penyelesaian sengketa alternatif.
Ketujuh, Dukungan Pemerintah yang mengatur sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PFII. Kedelapan, Pengadilan Khusus yang mengatur pembentukan Pengadilan PFII yang berwenang memeriksa dan memutus perkara di wilayah PFII. Kesembilan, Fasilitas Fiskal yang mengatur insentif pajak (PPh, PPN/PPnBM), fasilitas kepabeanan, perlakuan pajak warisan, hingga penanaman modal awal.
Kesepuluh, Kekhususan Operasional yang mengatur perizinan, penggunaan valuta asing, dan transaksi keuangan di wilayah PFII. Terakhir, Ketentuan Penutup yang mengatur amanat pembentukan peraturan pelaksanaan serta masa pemberlakuan undang-undang. Kesepuluh materi ini membentuk ekosistem yang komprehensif untuk pusat keuangan internasional.
Dampak bagi Ekonomi Indonesia
Dengan disahkannya undang-undang ini, Indonesia diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di industri keuangan global. Regulasi ini mampu menarik investasi asing secara lebih terstruktur dan masif. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor keuangan, tetapi juga untuk berbagai sektor pendukung lainnya. Implementasi yang baik akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam prosesi pengesahan menyampaikan pertanyaan formal kepada sidang: “Apakah Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia RUU tentang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” Pernyataan ini menjadi momen bersejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.
Ke depan, implementasi undang-undang PFII akan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan DPR. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pusat finansial internasional ini. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga menjadi pusat keuangan regional yang kompetitif di tingkat global.
