Rektor Unsoed Jadi Tersangka KPK, Kemdiktisaintek Tunjuk Ali Rokhman sebagai Plt

Unsoed Masuk Masa Transisi Kepemimpinan Usai Rektor Ditetapkan Tersangka Korupsi

Pondokkebaikan.com – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Jawa Tengah, kini memasuki fase kepemimpinan transisi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi menunjuk Prof. Ali Rokhman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor, efektif sejak Minggu, 23 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap penetapan status tersangka terhadap rektor sebelumnya, Ahmad Sodiq, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru.

Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Enam Tersangka

Benang merah persoalan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis, 20 Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan total 14 orang — 12 di antaranya berada di Purwokerto, sementara dua lainnya ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan enam individu sebagai tersangka.

Keenam tersangka terdiri dari tiga pejabat internal Unsoed dan tiga pihak swasta. Dari sisi kampus, yang dijerat adalah Ahmad Sodiq selaku rektor, Norman Arie Prayoga yang menjabat Wakil Rektor III, serta Eko Sumanto, Kepala Bagian Akademik. Tiga tersangka dari pihak swasta adalah Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. KPK juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp665 juta beserta saldo rekening bank sebesar Rp99 juta yang ditemukan dalam operasi tersebut.

Seluruh tersangka menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed — jalur yang pengelolaannya dilakukan secara otonom oleh universitas, berbeda dari jalur nasional SNBP dan SNBT yang diatur oleh panitia pusat.

Penunjukan Plt Rektor dan Mandat Transisi

Dengan berjalannya proses hukum, Kemdiktisaintek memandang perlu mengisi kekosongan kepemimpinan agar seluruh aktivitas kampus tidak lumpuh. Ali Rokhman, yang sebelumnya aktif di lingkungan akademik Unsoed, kini memegang kendali operasional universitas selama masa transisi.

Tugas yang diemban Plt Rektor mencakup dua pilar utama. Pertama, menjamin keberlangsungan seluruh layanan akademik dan nonakademik — meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan mitra kerja sama. Kedua, mengawal proses pemilihan rektor definitif agar tetap berjalan sesuai Statuta Unsoed dan ketentuan senat akademik yang berlaku.

Penunjukan ini sekaligus menjadi mekanisme pencegahan agar tidak terjadi kekosongan struktural di puncak tata kelola universitas. Dalam konteks perguruan tinggi negeri, kekosongan kepemimpinan rektor berkepanjangan dapat menghambat pengambilan keputusan strategis, pencairan anggaran, hingga pelaksanaan kebijakan akademik tahunan.

Sikap Kemdiktisaintek: Keprihatinan dan Koordinasi

Plt Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan bahwa kementerian merasa prihatin atas munculnya persoalan hukum di lingkungan perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa Kemdiktisaintek tidak akan menoleransi pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

“Kemdiktisaintek menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya persoalan hukum di lingkungan perguruan tinggi. Kemdiktisaintek menegaskan bahwa kementerian tidak menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.”

Kemdiktisaintek juga menyatakan penghormatannya terhadap proses hukum yang tengah ditangani KPK, serta kesiapan untuk berkoordinasi guna mendukung penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Konteks Jalur Mandiri dan Implikasi bagi Calon Mahasiswa

Jalur mandiri Unsoed merupakan mekanisme seleksi yang dikelola secara internal oleh universitas, mencakup penetapan kuota, kriteria penilaian, hingga pengelolaan biaya pendaftaran. Berbeda dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang dioperasikan oleh panitia nasional, jalur mandiri memberi ruang otonomi lebih luas kepada masing-masing perguruan tinggi. Otonomi inilah yang, dalam perkara ini, diduga menjadi celah bagi praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Bagi ribuan calon mahasiswa yang telah mendaftar atau menunggu pengumuman hasil seleksi jalur mandiri Unsoed, masa transisi kepemimpinan ini membawa pertanyaan tentang keberlangsungan jadwal seleksi dan kepastian administratif. Plt Rektor Ali Rokhman, melalui mandat yang diberikan Kemdiktisaintek, diharapkan memastikan bahwa proses akademik — termasuk penyelesaian administrasi mahasiswa baru — tidak terhambat oleh dinamika hukum yang sedang berlangsung di tingkat pimpinan universitas.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada dua jalur yang berjalan paralel: proses penyidikan dan persidangan di KPK, serta proses pemilihan rektor definitif di internal Unsoed. Keduanya akan menentukan kapan universitas kembali memiliki kepemimpinan penuh dan kapan tata kelola penerimaan mahasiswa baru dapat dipulihkan secara transparan.