PSAD UII Tunggu Respons Prabowo: Bagaimana Rasa Keadilan yang Terluka Ini Bisa Diobati

Putusan Pengadilan Militer Batalkan Pemecatan Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus, PSAD UII Soroti Krisis Keadilan

Pondokkebaikan.com – Keputusan Pengadilan Tinggi Militer Jakarta yang menganulir sanksi pemecatan terhadap prajurit pelaku penyiraman air keras ke aktivis KontraS, Andrie Yunus, mengguncang kembali perdebatan lama tentang independensi peradilan militer di Indonesia. Langkah hukum ini, yang diambil pada pekan pertama September 2026, dinilai banyak pihak bukan sekadar koreksi administratif, melainkan sinyal bahwa mekanisme akuntabilitas internal TNI masih jauh dari standar yang dijanjikan sejak era Reformasi 1998.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri telah menjadi simbol bagi sejumlah organisasi masyarakat sipil sebagai representasi kekerasan terstruktur oleh aparat terhadap pembela hak asasi. Ketika sanksi pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan tiba-tiba dibatalkan oleh pengadilan tingkat tinggi militer, pertanyaan mendasar muncul: siapa sebenarnya yang dilindungi oleh sistem peradilan tersebut?

Kecaman Keras dari PSAD UII

Masduki, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), menyampaikan kecaman paling tajam terhadap putusan tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu (5/9/2026), ia menyebut keputusan itu sebagai kabar buruk bagi seluruh upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi para korban kekerasan yang dilakukan oleh personel TNI.

“Putusan dari Pengadilan Tinggi Militer Jakarta ini tentu mengecewakan, menyedihkan, sekaligus kabar buruk bagi penegakan HAM, terutama bagi korban-korban kekerasan oleh aparat TNI.”

Masduki menegaskan bahwa fungsi lembaga peradilan militer telah bergeser secara fundamental. Alih-alih menjadi forum yang menjatuhkan sanksi maksimal bagi pelaku kejahatan terencana, institusi tersebut justru berubah menjadi tameng pelindung bagi anggotanya sendiri.

“Nah, ini artinya apa? Peradilan militer seperti kita duga sebelumnya, itu bukan tempat untuk menghukum bagi pelaku kejahatan, tapi melindungi pelaku kejahatan.”

Doktrin Korps dan Legitimasi Kekerasan

Salah satu aspek yang disorot Masduki adalah penyalahgunaan doktrin korps — semangat solidaritas internal prajurit yang seharusnya menjadi perekat disiplin — menjadi instrumen legitimasi atas tindakan brutal. Ia menyebut fenomena penggunaan “jiwa korsa” secara berlebihan justru mengarah pada perlindungan hukum yang negatif, di mana solidaritas kelompok menutupi pelanggaran hukum individual.

“Sebetulnya ada fenomena yang disebut penggunaan jiwa korsa yang berlebihan, yang brutal, yang justru diarahkan untuk perlindungan hukum yang negatif.”

Penjelasan ini penting bagi pembaca umum: doktrin korps dalam militer merujuk pada ikatan loyalitas dan solidaritas antarprajurit yang menjadi fondasi kohesi satuan. Namun ketika doktrin tersebut dipaksakan melampaui batas hukum, ia berubah menjadi mekanisme yang membuat institusi lebih memilih melindungi anggotanya daripada menegakkan keadilan bagi korban sipil.

Reformasi TNI: Janji yang Belum Terpenuhi

Sejak Reformasi 1998, agenda pembenahan institusi militer menjadi salah satu pilar transisi demokrasi Indonesia. Prinsip-prinsip seperti peradilan militer yang transparan, akuntabilitas atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil, dan pemisahan tegas antara fungsi militer dan sipil telah dijanjikan secara luas. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Militer Jakarta kali ini, menurut Masduki, membuktikan bahwa agenda tersebut masih berhenti pada level retorika.

“Kita melihat berarti ini reformasi TNI jalan di tempat.”

Watak represif dan kebiasaan berlindung di balik struktur kekuasaan internal menunjukkan bahwa kultur kekerasan yang diwarisi dari era Orde Baru belum sepenuhnya terurai. Selama tindakan kriminal prajurit disidangkan di ruang tertutup institusinya sendiri, tanpa pengawasan publik yang memadai, penormalan atas kekerasan aparat akan terus berlangsung dan menghambat hak-hak dasar warga negara.

Harus Diadili di Pengadilan Sipil?

Masduki menegaskan bahwa sejak awal, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus seharusnya diadili di pengadilan sipil, bukan di ranah peradilan militer. Argumennya sederhana: ketika korban adalah warga sipil dan tindakannya merupakan kejahatan biasa yang dilakukan oleh individu, forum yang tepat adalah pengadilan umum yang terbuka bagi publik dan media. Menempatkan kasus semacam itu di pengadilan militer menciptakan asimetri kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Konteks historis memperkuat argumen ini. Selama era Orde Baru, peradilan militer menjadi ruang di mana kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil diadili secara tertutup dan hasilnya hampir selalu menguntungkan pihak militer. Reformasi pasca-1998 dimaksudkan untuk memutus pola tersebut, namun praktik menunjukkan bahwa mekanisme lama masih beroperasi dengan nama baru.

Mata Publik Tertuju ke Prabowo

Dengan putusan ini, tekanan kini berpindah ke tingkat tertinggi kepemimpinan negara. Masduki secara eksplisit menyebut bahwa respons Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI akan menjadi penentu nasib institusi militer di mata publik, sekaligus reputasi kepemimpinan nasional di panggung internasional.

“Sekarang kita tinggal menunggu respon dari Prabowo, dari Panglima TNI. Bagaimana rasa keadilan yang terluka ini masih bisa diobati, yang itu akan menentukan nasib bukan hanya TNI, tapi Prabowo ke depan di mata publik. Saya kira ini sudah sampai pada titik paling rendah.”

Keputusan untuk membiarkan kebobrokan sistemik ini berlanjut atau membongkarnya secara struktural akan menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum. Bagi Andrie Yunus dan para korban kekerasan aparat lainnya, setiap hari tanpa keadilan memperpanjang luka yang seharusnya sudah diobati sejak lama. Bagi masyarakat luas, kasus ini mengingatkan bahwa demokrasi tanpa akuntabilitas aparat hanyalah demokrasi yang separuh jalan.