Irma Suryani Chaniago Desak BGN Perbaiki Manajemen Secara Paralel
Pondokkebaikan.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan seruan penting agar Perbaiki Tata Kelola MBG Pimpinan Badan Gizi Nasional segera melakukan perbaikan menyeluruh. Tuntutan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2025. Politisi Partai NasDem ini memberikan catatan kritis yang menyoroti berbagai permasalahan mendasar dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.
Tuntutan Perbaikan Paralel dan Transparansi
Irma menekankan bahwa evaluasi tata kelola tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Menurutnya, aspek fiskal, administrasi, dan sumber daya manusia harus dievaluasi secara bersamaan. “Evaluasi tata kelola seharusnya ya, seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026).
DPR menyoroti pengadaan anggaran pada periode sebelumnya yang dinilai kurang transparan. Beberapa item pengadaan yang membingungkan masyarakat antara lain pembelian motor listrik, tablet, hingga sepatu. Irma meminta pengurus BGN saat ini untuk bersikap profesional dan tidak menambah beban masalah baru, termasuk rencana pembangunan dapur baru di berbagai sekolah.
“Pak Presiden baru minta dikaji tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah. Saya tahu persis nih, Bu Arum, Pak Trenggono bingung nih, pasti bingung nih kalau kita dedes nih ya dengan angka-angka yang dipaparkan hari ini,” ucapnya.
Dukungan dengan Syarat Transparansi
Politisi dari Partai NasDem ini menegaskan bahwa Komisi IX memberikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis mengingat manfaatnya yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Namun, dukungan tersebut disertai dengan persyaratan agar pengelolaan dilakukan secara transparan. Tujuannya adalah agar tidak muncul citra negatif terhadap DPR sebagai pihak yang menyusun regulasi dan anggaran program tersebut.
Irma juga meminta BGN untuk lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Komisi IX, terutama terkait regulasi terbaru seperti Peraturan Presiden. Hal ini penting agar DPR dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada publik apabila muncul kendala di lapangan. Perbaiki Tata Kelola MBG Pimpinan menjadi fokus utama agar program ini berjalan optimal.
“Kami mengawal penuh ya, pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, tapi pengelolaannya harus dirubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah birokrasi,” tegas Irma.
Kewenangan Kajian dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kewenangan kepada Badan Gizi Nasional untuk melakukan kajian demi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa BGN diizinkan mencari alternatif lain, seperti pelibatan kantin sekolah sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).
Menurut Arumsari, pesan yang disampaikan Prabowo kepada BGN adalah meminta agar setiap keputusan dibuat melalui kajian yang mendalam. Hal ini sejalan dengan permintaan Irma agar BGN tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa analisis yang komprehensif, terutama terkait pengadaan dan pengelolaan anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik.
Sementara itu, isu mengenai opini WTP yang dipamerkan BGN juga menjadi bahan pembahasan hangat di kalangan anggota DPR. Beberapa legislator mempertanyakan apakah opini tersebut benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya atau dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini semakin memperkuat argumen Irma bahwa BGN perlu memperbaiki komunikasi dan transparansi dalam setiap langkah pengelolaannya.
Dengan demikian, Perbaiki Tata Kelola MBG Pimpinan bukan hanya sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda Indonesia. Transparansi dan profesionalisme menjadi kunci keberhasilan program ini ke depannya.
