Pengamat Soroti Manuver Politik di Balik Kasus Eks Jampidsus

Transparansi Kasus Febrie Adriansyah Jadi Sorotan di Tengah Manuver Politik

Pondokkebaikan.com – Kasus hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kembali menarik perhatian publik. Pengamat hukum Mohammad Saleh Gawi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi di Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Diskusi tersebut mengangkat tema besar tentang hubungan antara politik dan hukum dalam konteks praperadilan. Saleh Gawi menilai bahwa perkembangan perkara ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan masyarakat. Transparansi menjadi kunci agar proses hukum tidak menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu.

Hubungan Politik dan Hukum yang Kompleks

Menurut Saleh Gawi, relasi antara dunia politik dan sistem hukum selalu menjadi isu krusial dalam kehidupan berbangsa. Keduanya memiliki ketergantungan timbal balik yang saling melengkapi. Politik memerlukan hukum sebagai pedoman dan pembatas, sementara hukum membutuhkan dukungan kekuasaan politik untuk ditegakkan secara efektif.

“Politik tanpa hukum, kekuasaan menjadi liar atau brutal. Sebaliknya, hukum tanpa politik, kekuasaan menjadi mandul. Politik memberi hukum ‘arah dan batas’, sedangkan hukum memberi politik ‘kehidupan’,” ujar Saleh Gawi.

Namun, masalah muncul ketika hukum justru digunakan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Dalam situasi seperti ini, hukum berpotensi bergeser dari fungsinya sebagai alat keadilan menjadi alat kekuasaan. Saleh Gawi menyoroti fenomena di mana hukum sering ditundukkan untuk kepentingan politik, melindungi kawan dan menyerang lawan.

Perkembangan Terbaru dalam Kasus

Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 20 Juli 2026. Surat ini menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses penyelidikan terhadap mantan pejabat tinggi tersebut.

Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang cukup signifikan. Barang bukti tersebut mencakup 74 kilogram emas dan uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar. Kumpulan bukti ini menjadi fondasi penting untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan lebih lanjut dalam proses hukum.

Kuasa hukum mantan Jampidsus berencana menempuh jalur praperadilan. Langkah ini bertujuan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penahanan, dan penyitaan yang sedang berlangsung. Saleh Gawi menilai bahwa praperadilan merupakan hak hukum yang melekat pada tersangka.

“Praperadilan adalah jalan keluar untuk menguji proses hukum. Tetapi jangan sampai mekanisme tersebut justru membuka ruang dan waktu untuk lobi politik,” ujarnya.

Pentingnya Pengawasan Publik

Saleh Gawi menekankan bahwa proses praperadilan juga perlu diawasi dengan cermat. Tujuannya agar mekanisme ini tidak berubah menjadi instrumen untuk memperlambat atau mengaburkan perkara pokok. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kasus ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi dibuka kepada publik. Saleh Gawi menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada keterbukaan informasi. Ketika publik dapat mengakses informasi secara memadai, mereka dapat memberikan pengawasan yang efektif.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen keadilan. Kasus mantan Jampidsus ini menjadi ujian bagi sistem hukum nasional. Bagaimana proses hukum dijalankan akan menentukan arah penegakan hukum di masa depan.

Transparansi dalam kasus ini juga berkaitan dengan akuntabilitas para pejabat tinggi. Masyarakat berhak mengetahui apakah proses hukum berjalan secara adil dan tidak bias. Pengawasan publik yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum.

Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. Baik dari kalangan hukum, politik, maupun masyarakat sipil. Semua pihak memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara proporsional. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana politik dan hukum berinteraksi dalam praktik sehari-hari.

Saleh Gawi berharap bahwa pelajaran dari kasus ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum ke depan. Transparansi bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus menjadi praktik nyata dalam setiap proses hukum. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipertahankan dan ditingkatkan.