PB PII soal Rencana Aksi AMPB 27 Agustus: Silakan Tapi Jangan Sebar Politik Kebencian

PB PII Ingatkan Aksi AMPB 27 Agustus: Hak Boleh, Tapi Jangan Ubah Aspirasi Jadi Arena Kebencian

Pondokkebaikan.com – Di tengah gelombang duka akibat bencana alam yang melanda Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) memilih bersuara lantang soal satu agenda publik yang akan berlangsung pekan depan. Organisasi pelajar tertua di Indonesia itu mengingatkan agar rencana demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kawasan Gedung DPR RI pada 27 Agustus tidak berubah menjadi lahan provokasi atau penyebaran narasi kebencian.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PB PII, Kevin Prayoga, dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat memang dijamin konstitusi, namun setiap mobilisasi massa wajib dijalankan dengan kedewasaan politik dan tanggung jawab konstitusional yang utuh.

“Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, tapi setiap gerakan massa harus dilakukan dengan kedewasaan politik serta tanggung jawab konstitusional. Demokrasi tak boleh jadi ajang pemecah belah,” ujar Kevin Prayoga.

Aksi AMPB: Wajar, Tapi Butuh Pengawasan Diri

Kevin tidak menafikan hak konstitusional AMPB untuk turun ke jalan. Ia menyebut rencana aksi tanggal 27 Agustus sebagai hal yang wajar dalam dinamika kehidupan kebangsaan. Namun, ia memberikan catatan keras: setiap bentuk mobilisasi massa harus memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak melorot menjadi ruang bagi penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, maupun narasi yang mempertajam polarisasi sosial.

“Rencana aksi AMPB tanggal 27 Agustus adalah sesuatu yang wajar. Tapi, setiap bentuk mobilisasi massa perlu memastikan penyampaian aspirasi tak berkembang jadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, ataupun narasi yang mempertajam polarisasi sosial,” tegas Kevin.

Yang dimaksud dengan “infiltrasi kepentingan” dalam pernyataan PB PII merujuk pada kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan momentum aksi rakyat untuk menyisipkan agenda sempit—baik politik praktis, ekonomi, maupun ideologis—yang justru merusak esensi perjuangan masyarakat Pati itu sendiri. AMPB sendiri merupakan koalisi masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sebelumnya dikenal aktif menyuarakan isu-isu lokal seperti pengelolaan tambang dan kesejahteraan petani.

Solidaritas Nasional di Atas Segala Agenda

Kevin menyoroti konteks kebangsaan yang sedang berlangsung: saudara-saudara sebangsa di Kalimantan dan NTT masih bergulat dengan dampak bencana alam. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, solidaritas nasional seharusnya menjadi prioritas utama setiap elemen masyarakat, termasuk mereka yang hendak menggelar aksi publik.

Ia menekankan bahwa empati terhadap kondisi bangsa secara keseluruhan harus menjadi kompas bagi setiap bentuk ekspresi politik di ruang publik. Aksi yang digelar tanpa kepekaan terhadap penderitaan warga lain berisiko memperlebar jurang ketimpangan sosial dan mengikis rasa persatuan.

“Dalam situasi kebangsaan yang membutuhkan solidaritas dan ketenangan, setiap bentuk aksi hendaknya tidak berkembang menjadi provokasi, agitasi, maupun tindakan yang berpotensi memperlebar polarisasi sosial,” lanjut Kevin.

Kritik Konstruktif, Bukan Anarkisme

Sebagai organisasi pelajar yang telah berdiri sejak era kemerdekaan, PB PII memposisikan dirinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, Kevin menegaskan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif—memberi alternatif, bukan sekadar menghancurkan. Ia secara eksplisit menolak segala bentuk penyampaian pendapat yang berujung pada anarkisme, perusakan fasilitas publik, atau gangguan ketertiban umum.

Dinamika kehidupan kebangsaan, menurut Kevin, adalah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi. Proses itu harus dihadapi secara rasional, dewasa, dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemahasiswaan dan pelajar.

Implikasi bagi Publik dan Penggawa Negara

Pernyataan PB PII ini datang di saat yang sensitif: hanya lima hari sebelum aksi AMPB dijadwalkan berlangsung. Bagi penyelenggara aksi, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa legitimasi sebuah demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta atau kekuatan orasi, tetapi juga oleh cara aspirasi itu disampaikan—apakah dengan tertib, tanpa intimidasi, dan tanpa narasi yang memecah belah.

Bagi aparat keamanan dan lembaga negara, pernyataan ini sekaligus menjadi dasar untuk memastikan pengamanan aksi berjalan proporsional: menjamin hak warga untuk berkumpul, sekaligus mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kerumunan untuk tujuan di luar aspirasi rakyat Pati. Ketertiban umum, hak warga negara lainnya, serta persatuan dan kesatuan republik—tiga hal yang disebut Kevin sebagai tanggung jawab konstitusional—menjadi kerangka yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, baik peserta aksi maupun penyelenggara negara.

Di akhir konferensi pers, Kevin menutup dengan penekanan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi arena pemecah belah. Setiap suara boleh didengar, tetapi setiap suara juga membawa tanggung jawab terhadap sesama warga negara.