Sudah Cukup Terima Kasih 2 Tahun, Said Didu Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari ‘Orang Jokowi’
Pondokkebaikan.com – Analisis kebijakan publik Said Didu kembali memicu diskusi tentang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis (2/7/2026), ia menyoroti perlunya perubahan struktur kabinet untuk memutus pengaruh mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam dua tahun terakhir, kata Said, Prabowo sudah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai bidang, namun ia berpendapat bahwa masa jabatan Jokowi masih memengaruhi kebijakan pemerintahan saat ini.
Kritik Terhadap Integritas Menteri
Said Didu menilai sejumlah pejabat kabinet yang menjabat sejak awal pemerintahan Prabowo memiliki keterikatan kuat dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, mereka lebih fokus pada kepentingan oligarki yang selama ini menjadi sorotan kritik publik, dibandingkan menjalankan tugas secara independen. “Pemerintahan Prabowo saat ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang secara implisit mendukung kebijakan mantan presiden,” ujarnya.
“Orang-orang yang pernah digunakan Jokowi untuk memberikan karpet merah bagi oligarki,” ungkap Said Didu.
Ia mencontohkan kasus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan masalah perizinan tambang. Menurut Said, kebijakan di bawah kepemimpinannya cenderung tidak transparan dan masih menguntungkan pihak tertentu. “Kinerja Menteri Bahlil justru mengkhawatirkan, karena ia dianggap gagal memperbaiki sistem yang selama ini dipersoalkan,” tambahnya.
Said juga menyebutkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai sosok yang memicu kecurigaan. Ia mempertanyakan komitmen pihak tersebut dalam menegakkan aturan di kawasan hutan, terutama setelah terungkapnya kasus-kasus korupsi di lingkup Kementerian tersebut. “Menteri Raja Juli Antoni harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran, karena hutan-hutan yang diserahkan kepadanya masih menjadi tempat transaksi suap,” jelasnya.
“Juga Airlangga Hatarto selaku Menko Perekonomian, padahal dia yang bikin UU Cipta Kerja,” kata Said dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV.
Dalam konteks ini, Said Didu menekankan bahwa pemerintahan Prabowo perlu dikelola secara mandiri. “Jika Prabowo ingin tetap fokus pada pemberantasan korupsi, ia harus memastikan bahwa semua keputusan dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kelompok yang selama ini mendukung Jokowi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa ada indikasi bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang kini terlibat dalam kasus korupsi, dipilih sebagai bagian dari strategi Jokowi untuk menyusupkan pengaruhnya ke dalam kabinet baru.
Kebijakan yang dianggap tidak netral oleh Said Didu, seperti UU Cipta Kerja yang dibuat oleh Airlangga Hatarto, dinilai memperkuat kekuasaan oligarki. “UU tersebut justru memberi ruang bagi praktik-praktik yang selama ini dikritik, termasuk praktik kongkow atau korporasi besar yang mengontrol perekonomian,” ujarnya. Ia menilai adanya kontradiksi antara visi Prabowo dan kebijakan yang dijalankan oleh kelompok pendahulu Jokowi.
Menurut Said, waktu yang tersisa bagi Prabowo untuk melakukan perubahan adalah hingga Agustus 2026. Ia mengingatkan bahwa Jokowi bisa segera memulai manuver politik untuk memengaruhi pemerintahan baru. “Jika Prabowo tidak segera membersihkan kabinet dari orang-orang kepercayaannya, maka tekanan dari pihak tertentu akan terus berlanjut,” kata analis tersebut.
Dalam wawancara, Said Didu juga menyoroti keterlibatan Prabowo dalam perekrutan pejabat yang dianggap “di bawah bayang-bayang” Jokowi. Ia menyebut bahwa keputusan untuk menempatkan Dadan Hindayana di posisi strategis menunjukkan adanya upaya untuk menyisipkan pihak luar ke dalam sistem kekuasaan. “Ini bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap komitmen Prabowo untuk memperkuat pemerintahan yang bersih,” katanya.
Said Didu menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo perlu menjadi contoh tata kelola yang transparan. “Kalau memang (Prabowo) mau berterima kasih kepada Jokowi, sudah cukup rasanya. Sudah 2 tahun,” ujarnya. Ia menilai bahwa sikap Prabowo yang terlalu sabar dalam membersihkan kabinet bisa menjadi celah bagi kekuatan politik yang ingin memengaruhi arah kebijakan.
Sementara itu, Said Didu menyampaikan bahwa Prabowo tidak terlihat goyah dalam menghadapi tekanan dari kelompok oligarki. Justru, menurutnya, presiden tersebut memiliki kemampuan untuk menegakkan kebijakan yang lebih objektif. “Oligarki mulai was-was terhadap komitmen Prabowo, karena ia tidak membiarkan orang-orang yang terlalu dekat dengan Jokowi menguasai seluruh posisi kunci,” jelasnya.
Dalam pandangan Said, perubahan struktur kabinet harus menjadi prioritas agar pemerintahan Prabowo tidak terjebak dalam dinamika politik yang sudah lama berlangsung. “Pembersihan kabinet dari para pengikut Jokowi bisa menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga konsistensi kebijakan,” katanya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Prabowo tergantung pada kemampuannya untuk memisahkan diri dari pengaruh masa lalu.
Kebijakan yang dianggap tidak netral oleh Said Didu tidak hanya memengaruhi efisiensi pemerintahan, tetapi juga citra Prabowo sebagai pemimpin yang mampu memimpin perubahan. “Jika Prabowo tidak segera melakukan tindakan, maka kelompok oligarki akan terus mengontrol arah kebijakan, dan rakyat akan merasa bahwa pemerintahannya masih terlalu bergantung pada mantan presiden,” pungkasnya.
Analisis ini sejalan dengan kecemasan publik terhadap penyebaran kekuasaan yang dianggap tidak sehat. Said Didu menilai bahwa anggota kabinet yang masih dipilih dari aliansi Jokowi adalah indikasi bahwa ada kekuatan yang ingin memperpanjang pengaruhnya di dalam pemerintahan. Dengan memulai reformasi kabinet, Pr
