New Policy: Garuda Institute Dorong Evaluasi MBG untuk Perkuat Akurasi Sasaran
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy, Garuda Institute menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar keberhasilan tujuan program dapat tercapai secara maksimal. Lembaga kajian ini menyoroti ketidakseimbangan dalam penyaluran bantuan makanan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi, yang menjadi perhatian utama dalam New Policy ini.
Kondisi Lapangan dan Tantangan dalam Implementasi
Menurut Garuda Institute, sejumlah isu dalam operasional MBG perlu diperbaiki dalam rangka menunjang New Policy. Pernyataan ini berdasarkan temuan bahwa keterlambatan pengiriman bantuan, porsi makanan yang tidak memadai, dan bahkan insiden keracunan makanan di beberapa daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas pelaksanaan program. New Policy ini diusung untuk menangani tantangan tersebut dan memastikan MBG berjalan sesuai harapan.
“New Policy ini bertujuan mengoptimalkan distribusi MBG, memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Kita perlu memperhatikan setiap titik penerima manfaat, agar tidak ada daerah yang terlupakan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Bachtiar Sebayang, Direktur Eksekutif Garuda Institute, seperti dikutip pada Sabtu (27/6/2026).
Lebih lanjut, Bachtiar mengkritik dampak dari kasus korupsi yang pernah terjadi di BGN, karena hal itu bisa mengganggu keberhasilan New Policy dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat kesehatan anak-anak. “Dengan evaluasi yang cermat, kita bisa mengidentifikasi celah-celah yang terjadi dan mengarahkan sumber daya lebih efisien,” tegasnya.
Target Sasaran dan Kebutuhan Daerah
Dalam New Policy, Garuda Institute menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga akurasi penyaluran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lebih dari itu, lembaga ini mengusulkan bahwa distribusi fasilitas pendukung program harus berdasarkan data kebutuhan spesifik wilayah, terutama daerah dengan angka stunting tinggi.
“New Policy ini mengharuskan kita mengalokasikan bantuan berdasarkan analisis kebutuhan yang terukur. Tidak semua wilayah sama, dan ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan MBG,” tambah Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM.
Menurut Wahyudi, data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara sebaran fasilitas pendukung MBG dengan kebutuhan sebenarnya di daerah-daerah prioritas. “Kita perlu memastikan sasaran program ini tidak hanya sesuai dengan jumlah populasi, tetapi juga kondisi kesehatan yang spesifik. Dengan New Policy, kita bisa menyasar lebih tepat,” katanya.
Evaluasi dan Strategi Perbaikan dalam New Policy
Garuda Institute mengusulkan beberapa langkah dalam New Policy untuk meningkatkan efektivitas MBG. Pertama, manajemen distribusi harus dirancang secara menyeluruh, termasuk mengintegrasikan data kesehatan anak-anak sekolah. Kedua, transparansi anggaran dan pengawasan korupsi di internal BGN perlu diperketat. “New Policy ini menjadi dasar untuk memastikan keberlanjutan program dan memperkuat dampaknya di lapangan,” jelas Bachtiar.
Dalam konteks New Policy, Garuda Institute juga menyoroti pentingnya konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya. “Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi bantuan tidak hanya jumlahnya mencukupi, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Ini adalah kunci untuk mengoptimalkan MBG,” tambah Bachtiar. Selain itu, lembaga ini berharap ada peningkatan pengawasan terhadap BGN agar program ini tidak disalahgunakan.
Peran New Policy dalam Penanganan Stunting
New Policy juga menjadi alat strategis dalam upaya menurunkan stunting di Indonesia. Garuda Institute menekankan bahwa MBG harus menjadi salah satu instrumen utama untuk menyelesaikan isu kesehatan yang kritis ini. “Dengan akurasi sasaran yang lebih tinggi, kita bisa memastikan bahwa bantuan diberikan ke daerah yang paling rentan,” katanya.
“New Policy ini menuntut kita untuk memahami dinamika daerah secara mendalam. Jika MBG bisa disalurkan dengan tepat, maka kesehatan anak-anak dan pertumbuhan ekonomi perdesaan akan meningkat secara signifikan,” jelas Wahyudi.
Menurutnya, selain keberhasilan dalam menekan stunting, New Policy juga diharapkan mendorong keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam pelaksanaan program. “Kita perlu membangun kesadaran bahwa bantuan ini bukan hanya sekadar bahan makanan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang,” tambah Wahyudi.
Kesimpulan dan Harapan untuk New Policy
Komitmen Garuda Institute terhadap MBG tetap berlangsung meski ada kendala. New Policy diharapkan menjadi awal dari transformasi kebijakan yang lebih baik, mengingat efektivitas MBG hanya akan terlihat setelah beberapa tahun. “Dengan evaluasi yang konsisten dan penerapan New Policy, kita bisa mencapai target penurunan stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional,” tegas Bachtiar.
“New Policy ini adalah langkah penting untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi bantuan, tetapi juga alat pengembangan yang berkelanjutan. Kita harap ada perbaikan berkelanjutan agar dampaknya terus terjaga,” tambah Bachtiar Sebayang.
