New Policy: Hari Kepercayaan 13 Juli di Yogyakarta
Pondokkebaikan.com – Pemerintah Indonesia resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kebijakan terbaru yang menjadi tonggak penting dalam pengakuan eksistensi para penghayat kepercayaan. Langkah strategis ini menandai kemajuan signifikan bagi komunitas penghayat yang selama ini berjuang mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia. Bagi penyuluh dan komunitas penghayat di Daerah Istimewa Yogyakarta, penetapan hari peringatan ini melalui New Policy menandai babak baru dalam perjalanan panjang mereka menuju pengakuan negara yang lebih komprehensif.
Pengakuan dari negara melalui kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat luas serta mempermudah akses layanan pendidikan bagi siswa-siswa penghayat kepercayaan. Perjuangan mereka tidak berhenti hanya pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang membuka ruang pencantuman identitas kepercayaan di kartu tanda penduduk. New Policy ini menjadi kelanjutan dari upaya-upaya sebelumnya untuk memastikan hak-hak penghayat terakomodasi secara penuh.
Triani Yuliastuti: Suara dari Lapangan
Salah satu Penyuluh Penghayat Kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Triani Yuliastuti, menyampaikan pandangannya mengenai penetapan hari peringatan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kemajuan besar setelah perjuangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Triani menekankan bahwa New Policy ini bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan nyata dari negara terhadap keberadaan penghayat kepercayaan.
“Ini udah kemajuan luar biasa ya. Setidaknya ada satu pengakuan,” kata Triani dihubungi Suara.com, Jumat (10/7/2026).
Menurut Triani, penghayat sebenarnya berharap memiliki hari besar sendiri. Namun keputusan pemerintah tetap patut disyukuri sebagai bentuk pengakuan negara. Ia menjelaskan bahwa bagi penghayat, tanggal 13 Juli lebih dimaknai sebagai simbol hadirnya negara yang mengakui eksistensi penghayat kepercayaan, bukan sebagai hari raya keagamaan. New Policy ini menjadi bukti bahwa suara penghayat akhirnya didengar oleh pemangku kebijakan.
“Ya walaupun sebenarnya tadinya yang kami harapkan itu tuh hari besar, hari raya. Cuma karena sudah dengan banyak pertimbangan, dari gesekan, akhirnya dapat peringatan pun ya sudah bersyukur,” ujarnya.
Dari Kebijakan hingga Kehidupan Sehari-hari
Mulai tahun ini, tanggal 13 Juli resmi diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Triani, pengakuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada level kebijakan pemerintah. Ia berharap masyarakat semakin terbuka menerima keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini masih kerap dipandang berbeda. New Policy ini menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih mendalam di tingkat masyarakat.
“Semoga aja dengan mulai pemerintah ini kan sudah ibaratnya kayak mempertebal garis bawah untuk ini (penghayat) diakui loh itu kan sudah dipertebal lagi. Semoga baik lebih banyak masyarakat luas yang bisa menerima,” harapnya.
Ia mengakui masih ada satu harapan yang belum terwujud, yakni adanya hari libur nasional bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimiliki agama-agama lain. Meski demikian, ia percaya proses menuju kesetaraan membutuhkan waktu sebagaimana perjuangan panjang yang telah mereka lalui. New Policy ini menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang tersebut.
Pengalaman di Lapangan: Penolakan dan Penerimaan
Bagi Triani, perjuangan itu tidak hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga di lapangan. Ia masih mengingat pengalaman pada tahun 2023 ketika mendampingi seorang siswa penghayat yang baru masuk SMP di Kulon Progo. Saat itu, pihak sekolah sempat menolak memberikan fasilitas pembelajaran meskipun aturan mengenai pendidikan penghayat sudah berlaku. Pengalaman ini menunjukkan bahwa implementasi New Policy masih perlu diperkuat di tingkat lokal.
Perjalanan panjang para penghayat kepercayaan dan penyuluh yang selama bertahun-tahun mendampingi komunitas penghayat memang tidak singkat. Namun penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi penanda bahwa perjalanan panjang itu akhirnya mendapat pengakuan baru, meski belum sepenuhnya menghadirkan kesetaraan. New Policy ini menjadi momentum untuk memperkuat implementasi di berbagai sektor.
Kini, dengan adanya hari peringatan resmi, para penghayat berharap langkah ini menjadi awal dari perubahan yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya menginginkan pengakuan simbolis, tetapi juga implementasi nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan hak-hak sipil lainnya. Proses menuju kesetaraan memang membutuhkan waktu, namun setiap langkah kecil membawa harapan baru bagi komunitas penghayat kepercayaan di Indonesia. New Policy ini menjadi bukti bahwa perubahan sedang terjadi.
