Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Bakal Diambil Alih Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat Siapkan Pengambilalihan Gaji PPPK Daerah Mulai 2027

Pondokkebaikan.com – Pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah direncanakan beralih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah untuk meringankan beban anggaran pemerintah daerah, dengan pelaksanaan yang dirancang berlangsung bertahap selama tiga tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana tersebut saat mengikuti Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin. Dalam skema yang sedang dipersiapkan, PPPK daerah yang saat ini pembiayaannya ditanggung pemda akan memperoleh kesempatan untuk menjadi pegawai yang dibayar pemerintah pusat.

“Untuk pegawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Perubahan tersebut penting bagi pemda karena belanja pegawai merupakan salah satu komponen besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika pembayaran gaji PPPK secara bertahap ditangani pemerintah pusat, ruang fiskal daerah diharapkan dapat lebih longgar untuk menjalankan layanan publik dan kebutuhan pembangunan sesuai prioritas masing-masing wilayah.

PPPK Paruh Waktu Disiapkan Menjadi Penuh Waktu

Selain rencana pengalihan tanggungan gaji PPPK daerah, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Purbaya menyebut kebutuhan anggaran awal yang disiapkan mencapai sekitar Rp31,1 triliun.

Program tersebut ditargetkan dimulai pada awal Januari tahun depan. Anggaran yang tersedia ditujukan untuk mendukung pembayaran bagi tenaga PPPK paruh waktu setelah status mereka berubah menjadi penuh waktu. Nilai anggaran itu masih dapat bertambah seiring kebutuhan pelaksanaan kebijakan.

“Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” ujar Purbaya.

PPPK merupakan aparatur sipil negara yang bekerja melalui perjanjian kerja. Dalam praktiknya, keberadaan PPPK membantu berbagai instansi memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan, termasuk pada fungsi pemerintahan yang dijalankan di daerah. Perubahan status dari paruh waktu ke penuh waktu serta peralihan sumber pembayaran gaji menjadi perhatian besar karena berkaitan langsung dengan kepastian kerja dan perencanaan anggaran.

Meski arah kebijakan telah disampaikan, Purbaya mengakui rencana tersebut belum disosialisasikan secara luas kepada setiap pemerintah daerah. Artinya, tahapan penjelasan teknis masih diperlukan agar pemda memahami mekanisme transisi, cakupan pegawai yang terdampak, serta penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran daerah.

Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2027 Naik

Rencana penguatan dukungan pemerintah pusat itu muncul bersamaan dengan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Pemerintah mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun untuk tahun anggaran tersebut.

Jumlah itu meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 yang tercatat Rp696,9 triliun. Kenaikan alokasi transfer menunjukkan adanya tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rancangan anggaran tahun 2027.

TKD memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dana tersebut berkaitan dengan kemampuan daerah menjalankan pelayanan dasar, mengelola kebutuhan pemerintahan, serta membiayai program yang menjadi kewenangannya. Karena itu, perubahan pembagian tanggung jawab pembayaran gaji PPPK perlu dipahami bersama dengan arah kebijakan transfer fiskal secara keseluruhan.

Pelaksanaan secara bertahap selama tiga tahun memberi waktu bagi pemerintah pusat dan pemda untuk menyesuaikan administrasi, data pegawai, serta penganggaran. Bagi PPPK, kebijakan ini menjadi sinyal adanya rencana penataan lebih lanjut atas status kerja dan sumber pembiayaan penghasilan mereka.

Dampak bagi Pemerintah Daerah dan PPPK

Bagi pemerintah daerah, pengambilalihan pembayaran gaji PPPK berpotensi mengubah komposisi belanja dalam APBD. Pemda tetap perlu menunggu ketentuan rinci mengenai jadwal, kelompok pegawai yang masuk tahapan awal, dan prosedur koordinasi dengan pemerintah pusat. Sosialisasi yang belum dilakukan secara masif juga membuat penjelasan resmi di tingkat daerah menjadi tahap yang krusial.

Sementara itu, bagi PPPK paruh waktu, target perubahan status menjadi penuh waktu pada awal Januari menjadi informasi utama yang perlu dicermati. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk program tersebut, dengan kemungkinan kebutuhan dana lebih besar apabila pelaksanaannya memerlukan tambahan pembiayaan.

Rencana mulai 2027 ini masih akan melalui rangkaian persiapan dan penyesuaian. Namun, arah kebijakannya sudah jelas: pemerintah pusat ingin mengurangi tekanan pembiayaan pada pemda sekaligus menata pembayaran bagi PPPK, termasuk mereka yang selama ini bekerja dengan status paruh waktu.