Menteri Kabinet Bayangan: Jangan Biarkan Mahasiswa Sendirian Melawan Kekuasaan

Panggilan agar Aksi Koreksi Politik Tidak Lagi Menjadi Beban Tunggal Mahasiswa

Pondokkebaikan.com – Sebuah seruan keras dilontarkan dari lingkungan akademik Universitas Gadjah Mada pada Kamis sore, 27 Agustus 2026. Di Masjid Kampus UGM, Media Wahyudi Askar—yang menjabat Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan sekaligus Direktur Kebijakan Publik di Center of Economic and Law Studies (Celios)—menyampaikan bahwa tradisi mengoreksi kebijakan negara tidak boleh lagi dipikul oleh satu kelompok sosial saja. Argumennya sederhana namun tajam: ketika seluruh beban pengawasan terhadap kekuasaan jatuh ke pundak mahasiswa, maka gerakan sosial kehilangan daya dorong yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mengubah arah kebijakan publik.

Konteks Kajian dan Posisi Pembicara

Kegiatan kajian tersebut berlangsung di ruang ibadah kampus yang selama puluhan tahun menjadi titik temu diskusi intelektual di Yogyakarta. Media, yang dikenal luas sebagai analis ekonomi dan pengamat kebijakan publik, memilih momentum itu untuk menyoroti apa yang ia sebut sebagai “ketimpangan beban” dalam lanskap gerakan sipil Indonesia. Sebagai pejabat kabinet bayangan, ia berbicara bukan sekadar sebagai akademisi, melainkan sebagai figur yang memahami mekanisme pengambilan keputusan di tingkat negara.

Sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia memang panjang. Dari era 1966 hingga gelombang reformasi 1998, barisan kampus kerap menjadi garda terdepan dalam menuntut akuntabilitas penguasa. Namun Media menegaskan bahwa pola tersebut tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas tata kelola negara kontemporer, di mana kebijakan fiskal, regulasi pasar, dan arsitektur kekuasaan menuntut pengawasan berlapis dari berbagai segmen masyarakat terdidik.

Perluasan Basis Intelektual Gerakan

Media mendorong agar dosen, profesor, ulama, dan tokoh publik secara aktif mengambil peran dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ia berargumen bahwa pesan koreksi politik akan memiliki bobot yang jauh lebih besar ketika disampaikan oleh figur-figur yang telah menempati posisi otoritas di bidang masing-masing.

“Maka sangat berbeda kalau pesan itu disampaikan oleh mahasiswa dibandingkan pesannya juga disampaikan tidak hanya mahasiswa, tapi juga disampaikan oleh profesor-profesor, disampaikan oleh ulama, disampaikan oleh tokoh-tokoh negeri ini. Pesannya kuat.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa legitimasi moral sebuah kritik politik tidak semata ditentukan oleh keberanian penyampainya, tetapi juga oleh kredibilitas institusional dan reputasi intelektual yang melekat pada figur tersebut. Dalam konteks Indonesia, di mana hierarki sosial masih sangat berpengaruh terhadap penerimaan pesan publik, kehadiran profesor atau ulama dalam barisan kritik dapat mengubah persepsi elite kekuasaan terhadap skala ancaman yang mereka hadapi.

Problem Free Rider dan Apatisme Kelas Menengah

Salah satu poin paling tajam dalam pidato Media adalah penggunaan analogi ekonomi untuk menjelaskan perilaku sebagian masyarakat. Ia menyebut fenomena di mana kelas menengah menikmati hasil perjuangan mahasiswa—stabilitas ekonomi yang dipulihkan, kebijakan yang dikoreksi—tanpa pernah mengambil risiko langsung dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap penguasa.

“Orang-orang ini dapat manfaat sebetulnya dari perjuangan mahasiswa. Kita tahu kok ekonomi kita sedang berantakan, politik kita makin buruk, dan lain-lain. Sebetulnya orang itu berharap, kelas menengah itu berharap pada mahasiswa, tapi dia sendiri, mereka sendiri tidak mau melakukan karena ada disinsentif untuk melakukan.”

Istilah “free rider” dalam teori ekonomi merujuk pada individu yang menikmati keuntungan dari barang publik tanpa menanggung biaya produksinya. Media memindahkan konsep ini ke ranah politik: demokrasi dan koreksi kebijakan adalah “barang publik” yang diproduksi oleh keberanian segelintir aktivis, sementara mayoritas warga menikmati hasilnya tanpa kontribusi. Disinsentif sosial—ketakutan akan kehilangan pekerjaan, tekanan dari lingkungan kerja, atau ancaman tidak tertulis dari struktur kekuasaan—menjadi penghalang utama yang membuat dorongan perubahan di ruang publik bergerak lambat dan mudah diredam.

“Maka kita sebutlah orang-orang ini kalau dalam ekonomi itu namanya free rider.”

Sejarah Pergerakan dan Kekuatan Kelompok Kecil

Media kemudian mengaitkan gagasannya dengan sejarah pergerakan Indonesia sebelum kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa perubahan besar tidak selalu memerlukan massa dalam jumlah besar sebagai titik awal. Kelompok kecil yang memiliki gagasan jelas dan keberanian untuk bertindak dapat memicu efek domino yang mengubah arah sejarah bangsa.

“Kita mungkin pada akhirnya tidak akan memaksa semua orang untuk bergerak. Tapi kita hanya menginginkan orang-orang cerdas di negeri ini kemudian bisa bergerak, membangun harapan, dan saya yakin ketika orang-orang itu bergerak.. maka masyarakat akan mengikuti dan ada di belakang kita.”

Pandangan ini sejalan dengan literatur gerakan sosial yang menunjukkan bahwa fase inisiasi perubahan kerap dimulai dari segmen kecil yang terorganisasi, bukan dari kerumunan besar yang belum terartikulasi. Dalam konteks Indonesia, tradisi konsolidasi kritis yang selama ini terkunci di ruang kuliah dan seminar akademik perlu dilebarkan ke ruang-ruang publik yang lebih luas.

Arah Kebijakan: Konstitusional, Terorganisasi, dan Berkelanjutan

Media menutup pidatonya dengan penekanan bahwa keterlibatan politik semestinya diarahkan untuk memperkuat kelompok yang lemah dan mendorong perbaikan negara secara sistemik. Perubahan dapat diawali dari pengorganisasian masyarakat di lingkungan masing-masing—kelurahan, komunitas profesi, organisasi keagamaan—selama simpul-simpul tersebut memiliki objektif yang sama.

“Mungkin itu akan terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Selama itu masih berada dalam jalur konstitusi, ini adalah hal yang bisa kita lakukan.”

“Selama simpul-simpul ini punya objektif yang sama, perubahan yang konstitusional yang dimungkinkan secara demokrasi, ini bisa kita perjuangkan bersama.”

Pesan inti dari kajian di Masjid Kampus UGM itu bukan sekadar ajakan retorik. Ia merupakan diagnosis struktural: selama arsitektur pengawasan terhadap kekuasaan tetap bergantung pada satu demografi—mahasiswa—maka negara akan terus memiliki ruang untuk mengabaikan kritik, karena biaya politik yang ditanggung oleh penguasa relatif rendah. Memperluas basis intelektual gerakan berarti menaikkan biaya pengabaian tersebut hingga titik di mana koreksi kebijakan menjadi lebih murah bagi elite kekuasaan daripada mengabaikannya. Dalam kerangka itu, setiap profesor yang turun ke ruang publik, setiap ulama yang menyuarakan keadilan ekonomi, dan setiap tokoh yang menolak diam bukan lagi sekadar simbol—melainkan variabel yang mengubah kalkulus politik kekuasaan itu sendiri.