Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan

Megawati Peringatkan Kader PDIP: Ideologi dan Akar Rumput, Bukan Uang, Jadi Fondasi Perjuangan

Pondokkebaikan.com – Surabaya, Minggu 23 Agustus 2026, menjadi panggung bagi salah satu pengarahan paling tajam yang pernah disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam agenda konsolidasi partai tingkat Jawa Timur, Megawati Soekarnoputri tidak sekadar menyampaikan arahan organisatoris. Ia menautkan kembali identitas ideologis partai dengan memori kolektif kota pahlawan itu, sekaligus melontarkan peringatan keras terhadap kecenderungan pragmatis yang merayap di tubuh politik nasional.

Pesan inti yang ia tekankan cukup lugas: kader partai harus berhenti menjadikan akumulasi uang dan penguasaan jabatan sebagai orientasi utama. Bagi Megawati, kekuatan sejati sebuah partai politik terletak pada kedalaman ideologi dan kedekatan struktural dengan masyarakat bawah, bukan pada kalkulasi elektoral semata.

Surabaya sebagai Titik Nol Nasionalisme

Sebelum masuk ke substansi instruksi kepartaian, Megawati meluangkan waktu untuk meneguhkan kembali narasi historis yang mengikat Surabaya dengan perjalanan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kota itu bukan sekadar lokasi geografis, melainkan ruang formasi di mana Soekarno — Presiden Pertama Republik Indonesia — menempa diri menjadi seorang patriot.

“Dalam perspektif ideologis dan historis, Jawa Timur sangat penting. Karena Bung Karno lahir, dibesarkan, dan menggembleng diri di Jawa Timur ini. Surabaya, Mojokerto, dan Blitar penuh dengan rekam jejak sejarah perjuangan Bung Karno. Beliau sendiri menyebutkan Surabaya merupakan ‘Dapurnya Nasionalisme’.”

Megawati mengurai detail biografis yang jarang disorot dalam wacana politik kontemporer: seorang pemuda berusia enam belas tahun yang menamatkan pendidikan di HBS (Hogere Burger School), lalu berguru kepada HOS Tjokroaminoto di sebuah ruangan sempit dengan fasilitas yang sangat terbatas. Dari keterbatasan itulah, menurut Megawati, lahir imajinasi politik yang kelak mengguncang tatanan kolonial.

“Surabaya dengan demikian menjadi tempat di mana Bung Karno menggembleng diri menjadi patriot yang tangguh. Dari usia yang begitu muda, 16 tahun, beliau telah berimajinasi dan kemudian berjuang untuk Indonesia Merdeka.”

Konteks ini bukan sekadar nostalgia. Surabaya pada dekade 1910-an telah menjadi simpul perdagangan dan kapitalisme global di Hindia Belanda. Fakta bahwa seorang pemuda miskin dari kota tersebut mampu merumuskan visi kemerdekaan yang menumbangkan kekuatan kolonial terbesar di Asia Tenggara, menurut Megawati, harus menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda yang kerap merasa terbelenggu oleh keterbatasan ekonomi dan struktural.

“Surabaya pada tahun 1916 sudah menjadi pusat kapitalisme global. Namun Bung Karno bisa membuktikan bahwa kekuatan kolonialisme terbesar di dunia, yakni Hindia Belanda, bisa dikalahkan melalui kemerdekaan Indonesia. Jadikan ini sebagai pembelajaran bagi anak-anak muda untuk berani bermimpi. Bung Karno berjuang dari sosok pemuda miskin, namun punya cita-cita besar dan berjuang bagi cita-citanya.”

Peringatan terhadap Pragmatisme Politik

Setelah membangun fondasi naratif historis, Megawati beralih ke persoalan yang lebih mendesak: degradasi etika politik di kalangan kader sendiri. Ia menyebut fenomena pragmatisme — di mana keputusan politik diambil semata-mata berdasarkan kalkulasi keuntungan finansial atau akses kekuasaan — sebagai ancaman eksistensial bagi integritas partai.

Peringatan ini tidak datang tanpa konteks. Dalam beberapa pemilu terakhir, partai-partai besar di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menggeser agenda ideologis ke posisi subordinat demi mempertahankan kursi legislatif dan eksekutif. Megawati secara eksplisit menolak trajektori tersebut dan menuntut agar setiap keputusan organisatoris di Jawa Timur diukur dari satu parameter: apakah langkah itu memperkuat hubungan partai dengan rakyat, atau justru menjauhkan partai dari basis sosialnya.

“Perkuatlah akar rumput. Jadikan spirit penggemblengan Bung Karno sebagai sumber energi, khususnya di Jawa Timur.”

Jawa Timur sebagai “Kandang Banteng” dan Memori Militansi

Istilah “Kandang Banteng” yang kerap dipakai dalam diskursus internal PDIP merujuk pada dominasi politik partai di Jawa Timur — provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dan basis pemilih yang menentukan peta kekuatan nasional. Megawati menegaskan bahwa status tersebut bukan warisan yang bisa dinikmati secara pasif, melainkan posisi yang harus terus dipertahankan melalui kerja politik yang intensif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia mengingatkan kembali episode-episode di mana kader PDIP Jawa Timur menunjukkan ketangguhan luar biasa di bawah tekanan rezim Orde Baru. Daerah Pandegiling dan Sukolilo, yang menjadi basis konsolidasi partai di era itu, disebut sebagai bukti bahwa militansi politik tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari tekanan dan pengorbanan.

“Ingat, ketika menghadapi tekanan Orde Baru pun, Jawa Timur hadir sebagai kekuatan pendobrak. Pandegiling dan Sukolilo menjadi bukti militansi arek-arek Banteng Jawa Timur.”

Megawati juga menyinggung pentingnya membangun apa yang ia sebut emotional bonding — ikatan emosional yang organik antara kader dan masyarakat. Dalam konteks politik modern yang semakin mediatized dan fragmentaris, ikatan semacam itu menjadi penangkal terhadap politik transaksional yang hanya melihat pemilih sebagai angka dalam survei.

Implikasi dan Arah Kebijakan Internal

Pengarahan di Surabaya ini dapat dibaca sebagai penanda arah kebijakan internal PDIP untuk periode mendatang: reorientasi dari politik jabatan menuju politik ideologis, dengan Jawa Timur sebagai laboratorium utama. Instruksi untuk memperkuat akar rumput bukan sekadar slogan organisatoris, melainkan mandat strategis yang menuntut perubahan struktur kerja partai di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

Bagi pengamat politik, penekanan pada memori historis Surabaya juga berfungsi sebagai mekanisme kohesi internal. Dengan mengaktifkan kembali narasi Bung Karno sebagai “patriot yang lahir dari kemiskinan dan keterbatasan”, Megawati menawarkan kerangka makna yang melampaui kepentingan elektoral jangka pendek. Ia mengajak kader untuk mengukur diri bukan pada jumlah kursi yang diraih, melainkan pada sejauh mana mereka mewarisi keberanian imajinatif yang pernah dimiliki seorang pemuda enam belas tahun di ruangan sempit Surabaya, seratus tahun silam.