Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
MOSAIC dan Mitra Selesaikan Analisis Pendanaan untuk Proyek Energi Surya Desa
Meeting Results – Sebuah penelitian kolaboratif antara MOSAIC, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), dan Purpose menghasilkan rekomendasi strategi pendanaan optimal untuk pengembangan PLTS komunitas di Indonesia. Temuan ini dirilis dalam diskusi yang diadakan di Jakarta, Rabu (24/6), dengan tema “Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas”. Riset ini menjawab kebutuhan akan pendekatan keuangan yang mampu mendukung target nasional energi surya, termasuk program PLTS berbasis desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Model pendanaan yang disarankan adalah kombinasi antara dana hibah dan pinjaman lunak. Kombinasi ini dinilai paling realistis karena mampu memenuhi dua aspek penting: pembangunan awal serta operasional jangka panjang. Aldy Permana, Program Direktur MOSAIC, menjelaskan bahwa keberhasilan proyek PLTS komunitas tidak hanya bergantung pada modal besar di awal, tetapi juga pada kemampuan menjaga keberlanjutan pengoperasian selama 20 tahun ke depan. “Model ini bisa menjaga biaya listrik tetap terjangkau sambil mendorong kegiatan ekonomi produktif di lingkungan pedesaan,” katanya.
Dalam simulasi penelitian, proyek PLTS dengan kapasitas 1 megawatt (MW) diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar Rp22 miliar. Biaya operasi dan pemeliharaan tahunan mencapai Rp330 juta. Angka-angka ini menggambarkan tantangan utama dalam menyediakan dana untuk proyek energi surya berbasis komunitas, yaitu keselarasan antara pendanaan awal dan kebutuhan biaya berkelanjutan. Tim peneliti menguji empat alternatif pendanaan, termasuk hibah penuh, pinjaman bank syariah, dana abadi wakaf uang, dan kombinasi antara dana komersial dengan dana sosial Islam.
“Model kombinasi hibah dan pinjaman lunak menawarkan keseimbangan terbaik antara aksesibilitas biaya, kontribusi dana sosial, serta kemungkinan replikasi di berbagai wilayah. Ini menjadi opsi yang layak untuk diuji coba sebagai proyek percontohan,” ujar Aldy Permana.
Menurut Aldy, skema ini juga mendorong pemanfaatan instrumen keuangan syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk membiayai operasional PLTS. Dengan pendekatan ini, proyek tidak hanya terpenuhi pendanaan saat fase konstruksi, tetapi juga saat memasuki tahap pengoperasian. “Kami ingin menunjukkan bahwa keuangan syariah bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mencapai target 100 GW PLTS nasional,” tambahnya.
Temuan riset ini didukung oleh Safrudin Sabto Nugroho, Analis Keuangan Negara dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, skema pendanaan terpadu ini merupakan inovasi yang bermanfaat karena menggabungkan berbagai sumber dana, mulai dari dana komersial, hibah, hingga instrumen sovereign sukuk. “Model ini mengintegrasikan berbagai komponen pendanaan dalam satu struktur yang lebih efisien. Ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan proyek energi berkelanjutan,” kata Safrudin.
Di sisi lain, Dwi Irianti Hadiningdyah, Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menyoroti ketersediaan instrumen keuangan syariah untuk proyek energi terbarukan. Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara sumber dana dengan proyek yang siap dijalankan. “Jika dana sosial mampu ditempatkan secara tepat, proyek PLTS bisa menjadi peluang bagi masyarakat desa untuk meraih manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dianggap sebagai pelaku utama dalam menggerakkan proyek PLTS komunitas. Dengan skema pendanaan yang menyeimbangkan antara hibah dan pinjaman lunak, KDMP diperkirakan bisa mengurangi risiko kegagalan proyek akibat keterbatasan dana. Model ini juga memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan energi, sekaligus menjaga tarif listrik tetap kompetitif.
Penelitian ini mengungkap bahwa pendanaan campuran memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan pendanaan tungal. Hibah memastikan keberlanjutan operasional tanpa beban bunga, sementara pinjaman lunak menawarkan sumber dana yang lebih mudah diperoleh. Kombinasi ini dirancang untuk menutupi biaya awal yang besar sekaligus menjaga biaya operasional tidak melonjak. “Koperasi tidak hanya bisa mengelola modal, tetapi juga menjembatani kebutuhan sosial dan ekonomi,” jelas Aldy.
Meski potensi ini menjanjikan, Safrudin menegaskan bahwa manajemen dana publik dan dana sosial harus didukung oleh tata kelola yang transparan serta akuntabilitas yang kuat. “Program ini akan efektif jika dana dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan,” tegasnya. Hal ini penting untuk memastikan proyek tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga bisa berdampak luas bagi masyarakat setempat.
Menurut Aldy, inovasi ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan PLTS, tetapi juga menciptakan model pendanaan yang bisa diadopsi oleh berbagai wilayah di Indonesia. “Sistem ini bisa diterapkan di daerah dengan kondisi ekonomi berbeda karena menawarkan fleksibilitas dalam pengalokasian dana,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keuangan syariah, selain mengurangi risiko finansial, juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat desa untuk merancang proyek sesuai kebutuhan lokal.
Dalam konteks ekonomi, skema pendanaan ini diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di sekitar PLTS. Dengan biaya listrik yang lebih terjangkau, masyarakat desa bisa memanfaatkan energi terbarukan untuk aktivitas produksi, seperti pertanian, industri kecil, dan layanan sosial. “Ini bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas,” kata Aldy.
Kedua pakar ini sepakat bahwa pengembangan PLTS komunitas adalah bagian dari transformasi energi nasional. Dengan pendekatan pendanaan yang tepat, proyek ini bisa menjadi pendorong utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, mereka menekankan pentingnya kolaborasi ant
