Meeting Results: Pengungsi Papua Hadapi Krisis Pendidikan dan Kesehatan
Pondokkebaikan.com – Perwakilan dari JKPPJ bersama Rumah Solidaritas Papua telah menyoroti secara mendalam situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di kalangan pengungsi akibat konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Papua. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan fisik, tetapi juga mengganggu hak-hak dasar seperti pendidikan dan akses layanan kesehatan yang layak bagi ribuan keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Akses Kesehatan yang Terbatas bagi Perempuan dan Anak-anak
Para pengungsi perempuan serta anak-anak menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan kesehatan fundamental. Persalinan medis dan kebutuhan sanitasi selama menstruasi menjadi dua masalah utama yang sering kali terabaikan dalam situasi pengungsian. Konflik yang berkepanjangan telah menciptakan situasi di mana banyak perempuan harus melahirkan tanpa bantuan tenaga medis profesional, bahkan di tengah hutan belantara yang minim fasilitas.
Ferli Sobolim, perwakilan Jaringan Kerja Perempuan Papua Jakarta, menjelaskan bahwa masih terdapat beragam persoalan yang dihadapi para pengungsi. Menurutnya, keterbatasan akses kesehatan merupakan tantangan terbesar yang dialami perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perseteruan antara aparat Indonesia dan TPN-PB di Papua. Banyak kasus di mana perempuan harus berjalan berjam-jam untuk mencari pertolongan medis.
“Ketika terjadi pengungsian mengalami penurunan di pendidikan. Anak-anak terlantar tidak sekolah,” ujar Ferli dalam diskusi dan nobar film Sa Pu Nama Pengungsi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Pendidikan Anak-anak Pengungsi yang Terputus
Selain masalah kesehatan, Ferli juga menyoroti hilangnya akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Situasi yang tidak menentu akibat konflik menyebabkan banyak anak tidak dapat melanjutkan proses belajar mereka. Hal ini tentu berdampak jangka panjang terhadap masa depan generasi muda Papua yang berpotensi kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal.
Yokbeth Felle, perwakilan Rumah Solidaritas Papua, menambahkan perspektif serupa mengenai kondisi para pengungsi perempuan. Ia memberikan contoh konkret tentang perempuan yang harus mengungsi di masa menstruasi dengan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini menambah beban psikologis dan fisik yang harus mereka hadapi setiap hari.
“Apa yang teman-teman di sini rasakan? Tentu tidak nyaman. Itulah yang dirasakan teman-teman perempuan ketika mereka mengungsi. Tapi balik lagi, mereka perempuan berusaha untuk bertahan hidup,” kata Yokbeth dengan penuh empati.
Refleksi dan Solidaritas untuk Korban Konflik
Yokbeth juga mengajukan pertanyaan reflektif kepada hadirin untuk membayangkan posisi korban perempuan yang harus melahirkan di tengah konflik. Proses ini harus dilalui oleh perempuan pengungsi hanya untuk bertahan hidup di tengah memanasnya situasi bersenjata. Kehadiran dukungan dari masyarakat menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini untuk memberikan rasa aman dan kepastian.
Sebagai penutup, Yokbeth berharap masyarakat dapat menunjukkan solidaritas kepada para korban. Dukungan ini tidak hanya ditujukan bagi korban di Papua, tetapi juga untuk seluruh daerah konflik lainnya di Indonesia. Sementara itu, disebutkan pula bahwa Bambang Pacul dinilai melakukan pendekatan yang kurang serius terhadap isu Papua, yang perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak.
Meeting Results ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi nyata yang dihadapi masyarakat Papua. Melalui berbagai forum dan diskusi seperti yang telah dilakukan, diharapkan dapat tercipta solusi berkelanjutan untuk masalah pendidikan dan kesehatan pengungsi. (Reporter: Alif Bintang)
