Mas Botok Pati di DPR: Kami Tak Suka Anarkis, Datang ke Jakarta Tuntut RUU Perampasan Aset Disahkan!

Massa Pati Siap Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Pondokkebaikan.com – Sebuah gelombang tekanan publik dari Jawa Tengah tengah bergerak menuju jantung kekuasaan legislatif Indonesia. Pada Kamis, 27 Agustus 2026, ribuan warga dari berbagai daerah dijadwalkan berkumpul di kawasan Senayan untuk mendesak para wakil rakyat agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sekaligus menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Di balik gelombang aksi ini, figur yang paling vokal adalah Supriyono, yang lebih dikenal dengan julukan Mas Botok, seorang aktivis asal Pati yang memimpin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Kedatangan Awal dan Persiapan Logistik

Botok beserta sekitar sepuluh rekannya telah lebih dulu menginjakkan kaki di Jakarta pada pagi 21 Agustus 2026, tepatnya pukul sembilan, menggunakan dua kendaraan pribadi. Kehadiran awal ini bukan sekadar simbolik; mereka memanfaatkan waktu beberapa hari untuk menyusun strategi, berkoordinasi dengan simpatisan lokal, dan memastikan seluruh kebutuhan teknis aksi berjalan lancar.

“Kami datang, sampai Jakarta tanggal 21 ya jam 9 pagi,” ujar Botok ketika ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Untuk gelombang utama peserta dari Pati, jadwal keberangkatan telah ditetapkan: armada bus akan meluncur pada 26 Agustus, sehari sebelum hari-H. Selama berada di ibu kota, para pendemo akan menumpang di salah satu kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang beroperasi di Jakarta. Fasilitas tersebut difungsikan sebagai titik istirahat sekaligus pusat koordinasi menjelang pelaksanaan aksi.

Dua Tuntutan Inti: RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor

Agenda yang dibawa massa bukan sekadar seruan moral. Dua poin konkret menjadi tulang punggung tuntutan: pertama, pengesahan RUU Perampasan Aset yang memungkinkan negara menyita dan melelang harta kekayaan hasil korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap; kedua, penerapan pidana mati bagi pejabat atau pihak swasta yang terbukti menguras dana publik.

RUU Perampasan Aset sendiri telah lama menjadi topik perdebatan di parlemen. Instrumen hukum ini dirancang untuk menutup celah di mana koruptor mampu mempertahankan aset mereka melalui proses peradilan yang berlarut-larut. Dengan mekanisme perampasan berbasis perdata, negara dapat bergerak lebih cepat menelusuri jejak keuangan pelaku, termasuk aset yang telah dipindahkan ke luar negeri atau disembunyikan di balik entitas perantara. Bagi masyarakat yang merasa lelah melihat koruptor keluar penjara dengan harta tetap utuh, pengesahan aturan ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang ditunda terlalu lama.

Dukungan Meluas dan Klaim Partisipasi Nasional

Botok menegaskan bahwa aksi 27 Agustus tidak akan terbatas pada warga Pati semata. Sejumlah komunitas di kawasan Jabodetabek telah menyatakan dukungan dan dipersilakan bergabung. Lebih jauh lagi, ia mengklaim bahwa informasi mengenai aksi tersebut telah menyebar ke berbagai provinsi, sehingga peserta dari seluruh Indonesia diperkirakan akan hadir.

“Menurut informasi temen-temen dari berbagai daerah ya seluruh Indonesia ya akan hadir,” tegasnya.

Skala partisipasi yang diantisipasi ini membuat aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan di sekitar kompleks parlemen. Pada sore Sabtu, 22 Agustus 2026, kawasan Gedung DPR RI sudah berada di bawah pengawasan ketat kepolisian. Massa yang hadir pada hari itu terlihat berkumpul secara tertib tanpa menyampaikan orasi maupun melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban.

Botok: Tidak Ada Niat Membuat Kerusuhan

Menyikapi kekhawatiran publik terkait potensi keributan, Botok secara eksplisit menyatakan bahwa para pendemo datang dengan niat damai. Ia menolak narasi bahwa aksi ini akan menjadi pemicu kekacauan di ibu kota.

“Kita datang ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan, kita nggak suka ya dengan anarkis,” ucapnya.

KAMMI Minta Aksi Ditunda, Khawatir Ditunggangi

Di sisi lain, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMMI) mengeluarkan imbauan agar AMPB menunda pelaksanaan aksi pada 27 Agustus. Organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa momentum protes bisa ditunggangi pihak-pihak tertentu hingga berujung pada kerusuhan yang justru merugikan tujuan utama para pendemo. Imbauan ini menambah lapisan dinamika politik di balik agenda yang pada dasarnya berpihak pada pemberantasan korupsi.

Implikasi bagi Proses Legislasi

Aksi di depan Gedung DPR RI pada akhir Agustus ini akan menjadi ujian nyata bagi komitmen legislator dalam menyelesaikan RUU Perampasan Aset yang telah bertahun-tahun mengendap di komisi terkait. Tekanan jalanan yang terorganisir, apalagi jika diikuti partisipasi lintas daerah, berpotensi mempercepat pembahasan yang selama ini tersendat. Bagi masyarakat yang selama ini menyaksikan koruptor menikmati hasil kejahatan dengan impunitas relatif, pengesahan aturan perampasan aset bukan sekadar kebijakan teknis—ia merupakan pernyataan bahwa negara tidak lagi akan membiarkan kekayaan hasil korupsi menjadi warisan yang aman di balik tembok peradilan.

Apakah gelombang tekanan dari Pati dan simpatisannya akan berhasil mendorong parlemen mengambil langkah konkret, ataukah aksi ini akan tenggelam dalam dinamika politik yang lebih luas, akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Yang jelas, pesan dari Senayan pada 27 Agustus akan menjadi salah satu tolok ukur seberapa serius lembaga legislatif memandang tuntutan keadilan ekonomi rakyat.