Usulan Pilkada Lewat DPRD Kandas? Golkar Respons Putusan MK
Pondokkebaikan.com – Dalam putusan sidang yang diumumkan pada Senin, 29 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap harus diadakan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan melalui Sidang Pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan tersebut membuktikan bahwa upaya menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak berhasil.
MK: Pilkada Langsung Sesuai Konstitusi
Menurut Ketua MK, Suhartoyo, lembaga peradilan tertinggi itu telah menyatakan bahwa mekanisme pemilihan langsung tetap memenuhi prinsip dasar konstitusi. Dalam pemaparan pertimbangan hukumnya, MK memutuskan bahwa aturan yang diuji tidak cukup kuat untuk mengubah cara pelaksanaan Pilkada. “Pemilihan langsung adalah bentuk yang paling sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar,” ujar Suhartoyo dalam sidang tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, M. Sarmuji, menegaskan bahwa pihaknya memperhatikan keputusan MK dengan serius. “Sebagai lembaga yang berwenang menguji konsistensi aturan, MK memberikan penjelasan yang jelas dan berkesesuaian dengan kehendak rakyat,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026). Ia menilai keputusan MK menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan dalam merumuskan kebijakan partai di lembaga legislatif.
“Tentu sebagai warga negara yang baik, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi karena MK adalah lembaga yang berwenang menguji suatu aturan apakah berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar atau tidak,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan bahwa MK telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam putusan nomor 195/PUU-XXIV/2026. “Putusan ini memastikan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi bentuk paling ideal dalam memenuhi keinginan rakyat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa Golkar akan melakukan analisis mendalam terhadap draf putusan tersebut sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Konsistensi Golkar dengan Putusan MK
Sebelumnya, Partai Golkar telah menyatakan dukacitanya terhadap putusan MK. “Kami menghormati keputusan tersebut sebagai rujukan hukum tertinggi, yang menjadi dasar untuk memperbaiki aturan Pilkada di DPR,” kata Sarmuji. Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan bahwa langkah partai tidak akan terburu-buru, karena harus memahami secara menyeluruh alasan pengambilan keputusan oleh MK.
Menurut Sarmuji, proses ini adalah bagian dari upaya memastikan kebijakan Golkar di DPR selaras dengan prinsip konstitusional. “Kami akan pelajari putusan lengkap MK, termasuk bagian pertimbangan hukumnya, agar tidak ada kesalahan dalam menyusun narasi atau kebijakan di lembaga legislatif,” jelasnya. Ini menjadi langkah strategis untuk menjaga konsistensi dalam mengambil keputusan politik.
“Supaya nanti tidak salah lagi narasi atau dasar pertimbangannya. Putusan MK lengkapnya seperti apa, itu harus kami pelajari terlebih dahulu,” pungkas Sarmuji.
Pemilihan langsung yang ditetapkan MK menjadi jawaban atas isu yang sebelumnya dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Meski Golkar mengusulkan adanya konsep alternatif, seperti pemilihan oleh DPRD, upaya itu kandas setelah MK memberikan keputusan yang jelas. “Putusan ini memberikan kejelasan bahwa Pilkada langsung tetap berlaku,” lanjut Sarmuji.
Usulan Bahlil: Konvensi untuk Pilkada DPRD
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pernah menyampaikan pendapat bahwa pihaknya mengusulkan adanya konsep konvensi jika Pilkada dijalankan oleh DPRD. “Jika Pilkada harus berjalan demokratis, maka perlu ada bentuk dan model yang tepat,” katanya dalam pidato di acara HUT Golkar, Selasa (31/12/2024). Ia menilai bahwa keputusan MK memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang kebijakan alternatif.
Bahlil menggarisbawahi bahwa partai harus mencari formulasi yang memadai agar proses pemilihan tetap mencerminkan keadilan. “Golkar menawarkan beberapa konsep, silakan didiskusikan mana yang paling cocok untuk memenuhi keinginan rakyat,” tambahnya. Meski demikian, keputusan MK menjadi penentu utama dalam menegaskan bahwa pemilihan langsung tetap menjadi bentuk yang paling sesuai.
Jalan Terjal Jakarta Menuju Kota Global
Di sisi lain, Jakarta masih berjuang untuk menjadi kota global. Kawasan kumuh di ibu kota kini menjadi sorotan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup warganya. “Kawasan kumuh di Jakarta masih antre perbaikan, baik dalam infrastruktur maupun layanan sosial,” jelas seorang analis kota. Dalam konteks ini, putusan MK dianggap sebagai langkah positif yang memperkuat prinsip demokrasi langsung, yang sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut sejumlah ahli, putusan MK menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi dalam proses pemilihan. “Pemilihan langsung memberikan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara aktif, bukan hanya pasif menunggu keputusan dari lembaga legislatif,” kata seorang pakar politik. Di samping itu, keputusan ini juga membuka peluang untuk meninjau ulang mekanisme pemilu daerah di masa depan.
