Prabowo: Kebocoran SDA Terus Terjadi, Pemerintah Sudah Kerahkan TNI AL dan Bea Cukai
Latest Update – Dalam acara penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) ilegal masih marak dan berdampak serius terhadap keuangan negara. Ia menyoroti betapa rentan nya sumber daya alam Indonesia terhadap eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, dengan kebocoran anggaran yang terus berlangsung meski pemerintah sudah berupaya memperketat pengawasan.
Kebocoran tersebut, menurut Prabowo, tidak hanya mengurangi pendapatan negara tetapi juga mengorbankan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tambang yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun, dengan keuntungan besar diabaikan oleh pihak yang mengelola. “Sumber daya alam Indonesia terus-menerus dicuri. Ada satu tambang yang sudah berjalan 8 tahun tanpa izin, dan selama itu pula dia mengambil keuntungan besar. Tenang saja, dia. Ada tambang lain yang tiap bulan mengeluarkan ratusan miliar rupiah,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Upaya Pemerintah: TNI AL, Bea Cukai, dan Prajurit Kerahkan
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah telah memobilisasi berbagai instrumen keamanan dan pengawasan, seperti TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, serta ribuan prajurit, untuk menghentikan praktik penyelundupan SDA. Namun, ia mengakui bahwa upaya ini belum cukup efektif. “Sudah kita kerahkan angkatan laut, bea cukai, dan ribuan prajurit. Masih saja bocor,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Prabowo, penyelundupan SDA adalah tantangan besar yang mengancam keberlanjutan negara. Ia menekankan bahwa eksploitasi ilegal ini tidak hanya melibatkan pengambilan sumber daya secara tidak sah, tetapi juga mempercepat korupsi dan pemborosan anggaran. “Kita harus menyelamatkan kekayaan alam nasional dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan hal mudah,” tambahnya.
Praktik Eksploitasi: Kerugian yang Fantastis
Prabowo juga menyampaikan bahwa ada banyak tambang yang beroperasi secara illegal tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah praktik eksploitasi yang terjadi, seperti pengambilan emas, perak, dan logam berharga secara terus-menerus. “Kebocoran anggaran terus terjadi. Tidak hanya dalam jumlah besar, tetapi juga dengan cara yang begitu licik. Ada tambang yang setiap bulannya menghasilkan ratusan miliar rupiah, tetapi uang itu tidak sampai ke rakyat,” terang Prabowo.
Kebocoran SDA ini, katanya, tidak hanya merugikan pemerintah tetapi juga mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti betapa pentingnya kebijakan yang transparan dan terarah untuk mencegah tindakan ilegal tersebut. “Pemerintah harus menyelamatkan kekayaan alam nasional. Jika SDA terus dicuri, negara kita akan sulit bertahan,” ujarnya.
Penyelundupan Masih Berjalan, Tantangan Pemerintahan
Prabowo menyebut bahwa meskipun upaya penutupan kebocoran anggaran telah dilakukan, praktik penyelundupan SDA tetap berlangsung. Ia menekankan bahwa ini menjadi tantangan besar dalam pemerintahan yang bersih. “Kita harus membangun pemerintahan yang bebas korupsi. Jika tidak, kekayaan negara akan terus tergerus,” katanya.
Kebocoran SDA juga terkait dengan kelemahan pengawasan di lapangan. Prabowo menambahkan bahwa kebocoran anggaran dan eksploitasi ilegal ini bisa terjadi karena adanya kelemahan di berbagai lapisan sistem pemerintahan. “Pemerintah harus benar-benar tidak korup. Ini tidak ringan. Saya mengerti betapa sulitnya, tapi apa boleh buat. Apapun yang harus dilakukan, kita lakukan agar negara kita tetap aman dan makmur,” tutur Prabowo.
SDA sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Prabowo menegaskan bahwa sumber daya alam adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menyoroti bahwa jika sumber daya alam terus dicuri, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat. “Kita tidak bisa membiarkan SDA terus-menerus dicuri. Jika itu terjadi, maka potensi ekonomi kita akan terbuang percuma,” katanya.
Menurut Prabowo, penyelundupan SDA juga mempercepat kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan yang tidak mampu menjaga kekayaan negara. Ia mencontohkan bahwa ada daerah-daerah yang tertinggal karena jalan rusak dan akses terbatas ke sumber daya alam. “Kita harus memastikan bahwa semua daerah bisa menikmati manfaat dari SDA. Jika tidak, maka keadilan akan semakin jauh dari rakyat,” pungkasnya.
Upaya Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum
Prabowo menyarankan bahwa pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan SDA. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam mengatasi masalah ini bergantung pada konsistensi dan keberanian pemerintah. “TNI AL dan Bea Cukai harus bekerja lebih keras. Mereka harus menjadi garda depan dalam pencegahan korupsi di sektor SDA,” katanya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi dalam meminimalkan kebocoran anggaran. Ia berharap bahwa penggunaan SDA akan lebih terarah dan transparan. “Kita harus memastikan bahwa setiap tambang yang beroperasi dilakukan dengan izin, dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Kesimpulan: Pemerintahan Bersih sebagai Kunci
Dalam kesimpulannya, Prabowo menegaskan bahwa penyelundupan SDA dan kebocoran anggaran adalah masalah yang harus diatasi secara serius. Ia menekankan bahwa pemerintahan bersih dan bebas korupsi adalah syarat utama dalam menyelamatkan kekayaan alam nasional. “Kita harus membangun pemerintahan yang tangguh dan jujur. Jika tidak, maka kekayaan Indonesia akan terus-menerus terbongkar,” pungkas Prabowo.
Prabowo mengingatkan bahwa SDA adalah aset penting yang bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ia berharap pemerintah dapat menjaga kekayaan ini dengan baik. “Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga sumber daya alamnya. Jika SDA terus dicuri, maka masa depan Indonesia akan gelap,” ujarnya dalam pidato penutupannya.
“Tidak ada negara yang bisa selamat kalau sumber daya alamnya terus-menerus dicuri. Kita harus melindungi kekayaan alam nasional dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,”
Prabowo menambahkan bahwa kebocoran SDA bukan hanya masalah teknis tetapi juga masalah moral. Ia menyoroti bahwa pemerintah harus menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan SDA. “Pemerintah harus jujur. Jika kita tidak mampu menjaga SDA, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada institusi pemerintahan,”
