Bupati Langkat Diduga Menerima Gratifikasi Rp3,5 Miliar dari Pembiayaan Jabatan dan Pengadaan Seragam Sekolah
Latest Update – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 3 Juli 2026. Tindakan tersebut terjadi di tiga kota, yaitu Langkat, Binjai, dan Medan, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Dalam operasi ini, Syah Afandin diduga menerima gratifikasi senilai Rp3,5 miliar, terkait dengan pengisian jabatan pemerintahan dan mutasi kepala sekolah di lingkungan Kabupaten Langkat.
KPK Ungkap Dugaan Penerimaan Gratifikasi yang Menimbulkan Keresahan
Menurut Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, kasus ini melibatkan dugaan penerimaan gratifikasi yang cukup besar. “Selain dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh SAF dengan total sekurang-kurangnya Rp3,5 miliar,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada malam hari. Taufik menjelaskan bahwa gratifikasi ini berupa pemotongan dana dari proyek pengadaan seragam sekolah untuk siswa SD di daerah tersebut.
“Ketika jabatan kepala sekolah diperdagangkan, yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak,” tegas Taufik.
Tersangka Syah Afandin diduga menjual posisi jabatan di Dinas Pendidikan serta mengontrol mutasi camat. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang merasa ada ketidakadilan dalam proses perekrutan dan pengaturan karier. Selain itu, dugaan korupsi juga mencakup pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP yang dianggap tidak transparan. Dalam penjelasannya, Taufik menyebutkan bahwa jabatan-jabatan tersebut digunakan sebagai alat tukar dalam praktik pemberian keuntungan.
Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Menjadi Titik Kerasan
Kasus korupsi di Langkat mencakup tidak hanya pembiayaan jabatan, tetapi juga proyek pengadaan seragam sekolah yang dianggap rentan terhadap kesepakatan suap. Taufik menyampaikan bahwa saat kebutuhan anak didik akan seragam meningkat, proyek ini justru menjadi titik rawan. “Ketika banyak anak didik membutuhkan seragam sekolah, lanjut Taufik, justru pengadaannya tidak luput menjadi ceruk korupsi,”
“Dalam proses pengadaan seragam, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan siswa dipotong untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,”
Hal ini mengindikasikan bahwa ada praktik pemborosan anggaran yang diselubungkan dalam pengelolaan proyek. KPK menilai bahwa korupsi dalam pengadaan seragam sekolah bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan, tetapi juga merugikan hak pendidikan anak-anak. Tersangka diduga memberikan imbalan berupa uang kepada pihak-pihak tertentu agar bisa menetapkan pengadaan yang menguntungkan mereka.
Pengisian Jabatan Menjadi Titik Kritis dalam Pemangkasan Kepatuhan
Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK mengungkap bahwa dugaan penerimaan gratifikasi oleh Syah Afandin mencakup pengisian jabatan di berbagai sektor. Tidak hanya untuk posisi kepala sekolah, tetapi juga jabatan-jabatan lain di pemerintahan daerah. Dengan adanya praktik pembiayaan jabatan, sistem pemerintahan menjadi rentan terhadap kepentingan pribadi.
“Dugaan ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan tidak hanya dilakukan berdasarkan kompetensi, tetapi juga dipengaruhi oleh permainan politik dan suap,”
KPK menyoroti bahwa proses mutasi dan pengisian jabatan dalam Dinas Pendidikan serta unit kerja lainnya diduga berjalan tidak adil. Adanya gratifikasi menciptakan kecurigaan bahwa keputusan-keputusan administratif dibuat untuk memenuhi keinginan pihak tertentu. Dengan demikian, keberadaan korupsi dalam pengisian jabatan menimbulkan efek domino pada kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Proyek Seragam Sekolah Dipertanyakan atas Pemotongan Dana
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK juga mengusut proyek pengadaan seragam sekolah SD yang diduga mengalami pemotongan dana. Proyek ini mungkin seharusnya menjamin ketersediaan seragam bagi seluruh siswa, tetapi terbukti menjadi sumber gratifikasi. Taufik menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, anggaran yang dialokasikan untuk seragam justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berwenang.
“Korupsi dalam pengadaan seragam sekolah adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan kebutuhan masyarakat,”
Adanya dugaan pemotongan dana dalam proyek ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tidak sepenuhnya transparan. KPK menilai bahwa tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama orang tua siswa yang merasa biaya pendidikan anak mereka tidak terjamin. Dugaan korupsi dalam proyek ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan pengawasan internal pemerintahan daerah.
Implementasi Anti-Korupsi Harus Lebih Ketat
Pasca-OTT, KPK mengingatkan bahwa pencegahan korupsi memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan kekuasaan di lingkungan pemerintahan. Syah Afandin diduga memanfaatkan posisi jabatannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dan pembiayaan jabatan menjadi indikasi bahwa sistem pengambilan keputusan di Kabupaten Langkat perlu diperbaiki.
Ada beberapa langkah yang perlu diambil untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. KPK menyarankan pemerintah daerah melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang melibatkan penggunaan dana publik. Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pendidikan anti-korupsi yang diberikan kepada para pelaku kebijakan, agar mencegah terjadinya praktik tidak jujur di masa depan.
Kasus Syah Afandin menjadi contoh bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai tingkatan. Dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada keuntungan finansial. KPK berharap dengan operasi ini, para pelaku korupsi lainnya akan segera sadar dan melakukan perbaikan. Dengan langkah-langkah yang konsisten, korupsi bisa diminimalkan
