Mendagri dan Menteri Perumahan Tinjau Langsung Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
Latest Program – Pemerintah terus berupaya memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah layak huni. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang secara spesifik ditujukan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan.
Inspeksi di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur
Kamis, 19 Juni 2026, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan inspeksi langsung ke lokasi penerima manfaat BSPS di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Turut serta dalam kunjungan tersebut adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, yang memastikan data pendukung keberhasilan program tersebut bisa diakses secara transparan.
Inspeksi ini bertujuan memastikan bahwa bantuan perumahan tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Mendagri dan Menteri PKP mengunjungi langsung rumah-rumah yang menjadi objek bantuan, mengecek kondisi fisik hunian, serta berinteraksi dengan pemilik untuk memahami kebutuhan mereka. Dalam sesi dialog, salah satu penghuni menyampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan bantuan perumahan. Dengan program BSPS, ia merasa kebutuhan rumah layak huni akhirnya terpenuhi setelah bertahun-tahun menunggu.
Kelayakan Penerima Berdasarkan Data Sosial Ekonomi
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, warga yang diinventarisasi memang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Kelayakan mereka dinilai dari segi kondisi rumah, seperti kebocoran atap, lantai keropos, atau kurangnya fasilitas dasar, serta pendapatan bulanan yang dianggap memadai untuk membiayai perbaikan rumah. “Kita perlu memastikan setiap keluarga yang layak benar-benar mendapatkan bantuan,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pernyataannya.
“Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” ujar Mendagri di sela dialog bersama penerima bantuan.
Kunjungan ini juga menjadi momen untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan tantangan perumahan. Mendagri menekankan pentingnya kerja sama yang intensif agar akses hunian layak tidak hanya terbatas pada warga DKI Jakarta, tetapi juga bisa diperluas ke daerah lain yang memiliki masalah serupa.
Perluasan Sasaran Program BSPS Tahun Ini
Dalam kunjungan ke Matraman, Mendagri mengungkapkan bahwa tahun ini program BSPS menargetkan lebih banyak rumah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan backlog rumah yang tidak layak huni, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta. “Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi kita harus terus bergerak percepatan,” jelasnya.
Dalam konteks ini, kepala daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan penghapusan pajak BPHTB dan PBG, tetapi juga mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat proyek perumahan. Mendagri menyoroti bahwa penghapusan pajak hanya bagian dari solusi, sementara alokasi anggaran adalah kunci utama dalam mewujudkan hunian yang memadai.
Dukungan DKI Jakarta dalam Menyelesaikan Permasalahan Hunian
Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menekankan bahwa pengelolaan perumahan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga pendukung dan dinas-dinas terkait. “Saya berharap DKI bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah hunian yang masih ada,” tambahnya.
Kebijakan BPHTB dan PBG yang diterapkan pemerintah sebelumnya sudah membantu mengurangi beban finansial masyarakat MBR, tetapi dianggap masih perlu dukungan lebih besar dari daerah. Dengan memanfaatkan anggaran daerah, pemerintah bisa menyelesaikan lebih banyak proyek perumahan secara bertahap. Mendagri berharap tahun ini jumlah rumah yang diperbaiki melalui BSPS meningkat signifikan, sehingga masyarakat yang masih tinggal di hunian buruk bisa segera mendapatkan solusi.
Dana Pemulihan Mulai Tersalurkan, Satgas PRR Dorong Percepatan
Kebijakan pemerintah dalam menyediakan dana pemulihan rumah rusak mulai berdampak nyata, dengan dana yang sudah disalurkan melalui beberapa program. Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Rumah Rusak (Satgas PRR) memberikan dorongan untuk mempercepat aksi perbaikan hunian. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto serta para pimpinan tinggi madya dan pratama K/L juga turut hadir, menunjukkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan perumahan.
Satgas PRR menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan rumah-rumah yang tergolong rusak berat dan tidak layak huni. Dengan menambah jumlah sasaran BSPS serta memperluas program BPHTB dan PBG, harapan masyarakat MBR bisa tercapai lebih cepat. Mendagri menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mendorong kesejahteraan sosial melalui pengembangan perumahan.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa akses hunian layak adalah indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. “Hunian yang baik bisa memperbaiki kualitas hidup, terutama bagi keluarga yang masih hidup dalam kondisi rumah buruk,” ujarnya. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah bisa mempercepat proses penyelesaian masalah perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Program BSPS, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong perumahan swadaya, diharapkan menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lain. Dengan menggandeng Pemda, Kementerian/Lembaga, dan Satgas PRR, kerja sama yang intensif bisa mempercepat realisasi hunian layak bagi MBR. Mendagri berharap, dalam waktu dekat, semua pihak bisa melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga jumlah rumah yang diperbaiki terus meningkat.
Kunjungan ke Matraman juga memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana proyek perumahan berjalan di lapangan. Beberapa rumah yang menjadi objek bedah rumah sudah menunjukkan perbaikan signifikan, dari lantai yang keropos hingga dinding yang retak. Pemilik rumah menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah yang secara aktif menyelesaikan masalah mereka. “Tanpa bantuan ini, mungkin kita masih harus menunggu bertahun-tahun,” kata salah satu penghuni.
Dengan adanya inspeksi langsung, Mendagri dan Menteri PKP bisa memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong perbaikan hunian layak, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.
Di sisi lain, Pemda DKI Jakarta juga diminta untuk mempercepat penyelesaian proyek perumahan. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, selain BPHTB dan PBG, daerah bisa memberikan bantuan tambahan untuk mempercepat akses hunian. “Tantangan ini memer
