Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
Latest Program – Bupati Langkat Syah Afandin resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat, 4 Juli 2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat. Penahanan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagai bagian dari upaya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta, Yaqub Abdhal Al Mu’arif.
KPK menetapkan Afandin sebagai tersangka setelah memperoleh bukti kuat terkait praktik suap dan gratifikasi yang terjadi dalam proyek-proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat. Sebagai langkah berikutnya, lembaga antikorupsi tersebut melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari, dari tanggal 3 hingga 22 Juli 2026, untuk memperdalam investigasi.
Afandin Diborgol Saat Dibawa ke Rutan KPK
Dilaporkan Suara.com, pada dini hari hari Sabtu (4/7/2026), Afandin ditemukan di ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 01.28 WIB. Ia diborgol tangan dan langsung digiring menuju mobil tahanan. Proses penahanan berlangsung cepat, dengan Afandin dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK. Sementara itu, Yaqub Abdhal Al Mu’arif dititipkan di Rutan Polresta Medan.
Menyikapi tudingan bahwa dirinya telah mengetahui adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK sebelum penyidikan dimulai, Afandin menyangkal dengan tegas. “Ndak ada,” ujarnya singkat dalam pernyataan kepada wartawan.
“Ndak ada,” kata Afandin singkat.
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah KPK mengungkap rangkaian komunikasi yang menunjukkan Afandin dan Yaqub melakukan upaya untuk mengantisipasi operasi penyidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa sebelum OTT dilakukan, Afandin berkomunikasi dengan Yaqub pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.
Komunikasi tersebut berawal dari keinginan Afandin untuk bertemu Yaqub setelah menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Namun, pada pukul 23.00 WIB, sopir Afandin, Zulkifli, menghubungi Yaqub dan meminta agar sang bupati berbalik arah karena mengetahui tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Peristiwa ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari penggerebekan atau mengatur peristiwa penyidikan.
Perkara Suap Proyek Disdik dan Disperkim
KPK menetapkan Afandin serta Yaqub sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Dalam penyelidikan ini, Afandin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, Yaqub Abdhal Al Mu’arif yang diduga sebagai pemberi suap, dituntut dengan Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 20 huruf c UU KUHP yang sama. Perkara ini menggambarkan kerja sama antara pihak pemerintah daerah dan pihak swasta dalam praktik korupsi.
Kasus ini menimbulkan perhatian publik karena melibatkan figur politik yang berpengaruh dalam pemerintahan Kabupaten Langkat. Dugaan suap dengan nilai hingga Rp 800 juta menjadi sorotan utama, dengan proyek-proyek di Disdik dan Disperkim sebagai target utama. Selain itu, penahanan Afandin juga menjadi tanda bahwa KPK bersikap tegas dalam menindak tindak pidana korupsi.
KPK menyatakan bahwa selama masa penahanan, tim penyidik akan terus mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat kasus. Afandin, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati sejak 2024, menjadi korban operasi penyidikan yang dianggap efektif dalam mengungkap praktik korupsi. Peristiwa ini juga memicu pertanyaan tentang transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintahan.
Di sisi lain, penahanan Afandin menimbulkan dampak terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Langkat. Tim suksesnya pada Pilkada 2024, yang terdiri dari Yaqub, kini menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level individu, tetapi juga bisa merambat ke lingkaran kekuasaan dan rekan-rekan politik.
Penggerebekan ini menambah kisah korupsi di Indonesia, di mana pihak-pihak yang berada dalam jabatan kunci bisa terlibat dalam praktik suap. Dengan penahanan Afandin dan Yaqub, KPK menegaskan komitmen untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat, termasuk mereka yang membantu mempercepat proses korupsi.
Sebagai bagian dari operasi penyidikan, KPK juga memperlihatkan koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk memastikan proses investigasi berjalan lancar. Penahanan Afandin di Rutan KPK serta Yaqub di Polresta Medan menjadi bukti bahwa lembaga antikorupsi bersikap konsisten dalam menegakkan hukum, terlepas dari jabatan atau pengaruh seseorang.
Kasus ini diharapkan menjadi contoh bagaimana korupsi bisa diungkap melalui investigasi yang ketat, bahkan jika terduga pelaku telah mencoba mengantisipasi operasi. Dengan pembuktian yang lengkap, KPK menyatakan bahwa Afandin dan Yaqub telah terlibat dalam skema suap yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah daerah.
Pemimpin KPK menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk memastikan para tersangka tetap berada dalam tahanan selama investigasi berlangsung. Proses ini juga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara itu, masyarakat mengharapkan KPK terus bersikap aktif dalam mengungkap kasus korupsi di tingkat daerah.
Dengan adanya penahanan ini, Afandin menjadi bupati pertama yang ditahan oleh KPK dalam masa jabatannya. Peristiwa ini menimbulkan perubahan dalam pola kerja KPK, yang kini lebih mengarah pada pengungkapan korupsi secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan adanya keterlibatan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintahan, yang memperumit proses penyidikan.
KPK berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak terkait untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana dan proyek. Dengan penetapan Afandin dan Yaqub sebagai tersangka, penyelidikan telah mencapai tahap penting dalam membangun kasus korupsi yang komprehensif.
